Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Soal Nduga, pemerintah Indonesia tak perlu kerahkan operasi militer
  • Sabtu, 15 Desember 2018 — 17:46
  • 1408x views

Soal Nduga, pemerintah Indonesia tak perlu kerahkan operasi militer

Indonesia harus berunding dengan OPM
Pemakaman warga Nduga yang tewas diduga akibat serangan militer Republik Indonesia (Jubi/Ist)
Benny Mawel
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Selasa, 15 Januari 2019 | 10:26 WP
Features |
Senin, 14 Januari 2019 | 05:50 WP
Features |
Rabu, 09 Januari 2019 | 08:32 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Presiden Gereja-Gereja Baptis Papua Dr Socrates Sofyan Yoman mengatakan reaksi pemerintah Indonesia terhadap pembunuhan 16 orang di Nduga pada 2 Desember, sangat jelas; tidak adil.

"Kita semua tidak setuju dan kita kutuk kejahatan OPM yang menewaskan 16 orang Indonesia di Nduga pada 1 Desember 2018,"ungkap Yoman kepada jurnalis Jubi pada Jumat, 14 Desember 2018 di Abepura, Kota Jayapura Papua.

Tapi menurutnya, itu tidak berarti TNI/Polri bisa semena-mena melakukan operasi militer di Nduga. Karena hanya akan menimbulkan korban tak bersalah lebih banyak lagi.

Operasi telah dan sedang dilakukan. Sejumlah nyawa habis atas balas dendam. Tetapi, keadaan itu sangat paradoksal dan rakyat Papua patut menyoal kebijakan Indonesia itu.

"Apakah ada teriakan dan kutukan ketika TNI/Polri membantai ratusan bahkan ribuan rakyat West Papua selama 54 tahun? Dimana rasa keadilan? Dimana rasa kemanusiaan?"tanya Yoman

Kata dia, sejauh tidak ada keadilan, melalui peristiwa korban 16 orang di Nduga, pemerintah Indonesia mengukuhkan diri dimata bangsa West Papua, bangsa Indonesia dan komunitas internasional bahwa pemerintah Indonesia ialah penguasa kolonial yang menduduki dan menjajah bangsa West Papua.

Dominikus Surabut, ketua Dewan Adat Papua mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan pernah menyelesaikan masalah Papua dengan mengerahkan kekuatan bersenjata.

" Indonesia harus berunding dengan OPM,"tegasnya.

Kata dia, perundingan yang serius dengan satu komitmen untuk menyelesaikan masalah Papua.

"Perundingan harus jujur, bukan dialog,” Menurutnya dialog sudah berulang kali dilakukan. Namun tidak pernah membawa hasil.

Kalau tidak, kekerasan akan berulang.Karena itu, Yoman mengimbau rakyat Papua memperjuangkan hak-hak dasar hidupnya dengan damai. Tidak perlu terpancing dengan tindakan provokatif pemerintah Indonesia.

"Diimbau dalam menyikapi kekejaman negara ini, rakyat West Papua tetap berjuang dengan cara-cara damai, manusiawi dan bermartabat," harapnya. (*)


 



 

loading...

Sebelumnya

Keputusan Timsel dianulir PTUN, calon anggota KPU Mamteng: Kami nilai ada kejanggalan

Selanjutnya

Pangdam Cenderawasih bantah ada majelis gereja jadi korban TNI/Polri di Nduga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Rabu, 09 Januari 2019 WP | 6001x views
Polhukam |— Selasa, 08 Januari 2019 WP | 5639x views
Mamta |— Kamis, 10 Januari 2019 WP | 4973x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe