Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Nasib dana Otsus Papua ditentukan OAP, bukan Jakarta
  • Minggu, 16 Desember 2018 — 20:15
  • 907x views

Nasib dana Otsus Papua ditentukan OAP, bukan Jakarta

"Kalau Otsus (dana) mau diperpanjang atau dihentikan tanya orang Papua. Orang Papua yang menentukan mau dana Otsus dilanjutkan atau dihentikan. Bukan Jakarta yang kasi Otsus itu," kata Edoardus Kaize, pekan lalu. 
Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Edoardus Kaize mengatakan, lanjut tidaknya pemberian dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua ditentukan oleh orang asli Papua (OAP), bukan para pemangku kepentingan di Jakarta. 

"Kalau Otsus (dana) mau diperpanjang atau dihentikan tanya orang Papua. Orang Papua yang menentukan mau dana Otsus dilanjutkan atau dihentikan. Bukan Jakarta yang kasi Otsus itu," kata Edoardus Kaize, pekan lalu. 

Ia mengatakan, jika pihak di Jakarta mau membicarakan nasib dana Otsus Papua ke depan, sebaiknya datang ke Papua. Bukan membahasnya di Jakarta karena orang Papua yang menentukan seperti apa dana Otsus ke depan. 

"Yang menentukan Otsus (dana) lanjut atau tidak tanya orang Papua. Apakah dalam konteks semua orang Papua, ataukah melalui pemerintah provinsi, kabupaten (kota) di Papua, DPRD kabupaten (kota), DPR Papua, Majelis Rakyat Papua dan para pemangku kepentingan lain di Papua," ucapnya. 

Ia juga mempertanyakan sikap Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang dalam seminar nasional di Jakarta belum lama ini menyatakan, dana Otsus Papua perlu dilanjutkan. 

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua itu menduga, ada kepentingan politik pemilihan presiden (Pilpres) di balik pernyataan Fadli Zon tersebut.  

"Jangan sampai ada unsur politik. Mau cari dukungan dari Papua untuk pilpres dengan bicara Otsus," ujarnya. 

Kata Edoardus Kaize, sebelum Fadli Zon bicara kelanjutan dana Otsus Papua, pihak di Papua dan Papua Barat telah membahasnya bersama Dirjen Otsus di Sorong, Papua Barat, akhir Oktober lalu dilanjutkan di Jayapura, 7 November 2018.

"Fadli Zon tidak usa bicara banyak terkait Otsus. Ko (kamu) tidak usah urus Otsus. Diam duduk tenang di Jakarta saja, dan apa yang bisa diurus untuk Papua di Jakarta, ko urus. Bukan ko mau bicara-bicara di DPR RI sana," katanya. 

Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Yonas Nusy mengatakan, dana Otsus merupakan bargining politik saat orang Papua ingin lepas dari NKRI. 

"Tujuan dana Otsus untuk mempercepat pembangunan, mensejahterakan dan meningkatkan SDM orang asli Papua," kata Nusy. 

Katanya, jika dana Otsus Papua akan dilanjutkan, terlebih dahulu perlu dievaluasi, karena masih banyak pihak beranggapan selama ini penggunaan dana Otsus belum tepat sasaran. (*) 

loading...

Sebelumnya

Ini solusi AMPTPI untuk konflik Nduga

Selanjutnya

Waket DAS: Ada pemberian gelar adat tak sesuai prosedur

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe