Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. AMP Semarang : Trikora 19 Desember 1961 ilegal
  • Rabu, 19 Desember 2018 — 18:21
  • 1601x views

AMP Semarang : Trikora 19 Desember 1961 ilegal

Trikora yang disampaikan Soekarno  di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta untuk mengagalkan pembentukan Negara Papua Barat yang telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961.
Aksi AMP Semarang menuntut pembebasan Papua Barat

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Semarang, Jubi  -  Aliansi Mahasiswa Papua di Semarang dan sekitarnya, menyebut Tiga Komando Rakyat (Trikora) yang dikumandangkan oleh presiden Soekarno pada  19 Desember 1961 sebagai keputusan illegal. Mahasiswa menilai Trikora yang disampaikan Soekarno  di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta untuk mengagalkan pembentukan Negara Papua Barat yang telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961.

“Trikora merupakan ekspresi awal dilakukan-nya penjajahan Indonesia atas Negara Papua Barat yang fakta-nya bukan bentukan Belanda,” kata  juru bicara AMP Semarang dan sekitarnya, Simon, saat menggelar konferensi pers di Semarang, Rabu, (19/12/2018).

Realisasi dari isi Trikora, Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (Sekarang Papua) mengeluarkan Keputusan Presiden nomor  1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto saat itu melakukan operasi militer dengan nama Operasi Mandala ke wilayah Papua Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.

Dampak dari kebijakan tersbut  memunculkan gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dan jalur darat dalam fase infiltrasi

AMP menilai beragam operasi yang di lakukan oleh kolonialisme Indonesia di Papua Barat merupakan dalil untuk melakukan beragam eksploitasi liar bersama negara-negara Imprealis yang rakus sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi monopoli dunia.

“Hingga kini, yang mengerakan Operasi melalui Militer (TNI-Polri) merupakan alat Negara Indonesia yang paling ampuh untuk menghalau gejolak perlawanan Rakyat Papua Barat yang ingin kembalikan kemerdekaan sepenuh dari Indonesia,” kata Simon menambahkan.

Menurut dia oeprasi militer menimbulkan berbagai kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Rakyat Papua Barat. Bahkan kebrutalan militer dalam  dekade tahun 1961-an hingga 2018 menimbulkan rakyat Papua Barat sengsara.

“Kami  mengalami aksi kolonialisme secara teror, intimidasi, pembantaian, pemboman, penembakan, pembunuhan liar, tabrak lari, bius mematikan dan beragam aksi kejam lain,” kata  Simon menjelaskan.

Menurut dia, militerisme dengan invansinya melakukan serangan terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) tanpa melihat hukum humaniter sertakan meledakan alat peledak sekitar dearah Ndugama dan melakukan teror lain-nya sekitar wilayah West Papua.

Hal itu mengakibatkan rakyat West Papua asli terjadi korban, termasuk aksi pengerebekan, pembongkaran, pembakaran, penghadangan terhadap lingkungan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) serta pengejaran, pemenjarahan, pemukulan, pengepungan, pembungkaman ruang demokrasi pada aktivitas gerakan Aliansi Mahasiswa Papua maupun dari Solidaritas Indonesia untuk West Papua.

Dalam aksinya AMP Semarang dan sekitarnya menuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis  Bagi Rakyat Bangsa Papua Barat. Ia juga minta Indonesia dan PBB mengakui TRIKORA 19 Desember adalah Awal Pemusnahan Rakyat Asli Bangsa  Papua Barat

“Selain itu Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Barat, tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, MIFE, dan yang lainnya, yang merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua Barat,” katanya.

Simon minta PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa Papua Barat. Termasuk jaminan kebebasan jurnalis nasional, internasional dan akses terhadap informasi di Papua Barat. (*)

loading...

Sebelumnya

Komunitas Green Papua tolak kapitalisasi SDA di Papua

Selanjutnya

Inalum sah miliki saham mayoritas Freeport Indonesia

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe