TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Gubernur dan DPR Papua sepakat tarik aparat keamanan dari Nduga
  • Jumat, 21 Desember 2018 — 05:26
  • 2392x views

Gubernur dan DPR Papua sepakat tarik aparat keamanan dari Nduga

"Silahkan melakukan penegakan hukum karena itu ranah aparat keamanan. Tapi jangan ada noda pada masa Natal kini dan Tahun Baru. Kami harap semua berhenti bertikai, baik aparat keamanan dengan TPN/OPM,"
Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama pimpinan DPR Papua, MRP, anggota DPR Papua, tokoh gereja, tokoh pemuda dan para stake holder saat memberikan keterangan usai paripurna non-APBD di DPR Papua, Kamis (20/12/2018) malam - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua dan tujuh fraksi yang ada di DPR Papua sepakat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Panglima TNI, Kapolri dan para pemangku kepentingan di Jakarta menarik aparat keamanan (Polri dan TNI) dari Kabupaten Nduga.

Gubernur Papua, Lukas Enembe usai paripurna ke-V DPR Papua dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap materi Raperda non-APBD, mengatakan sikap pihaknya bersama DPR Papua, tokoh masyarakat, tokoh gereja sudah jelas. Meminta Presiden Jokowi menarik pasukan dari Kabupaten Nduga.

"Ini adalah momen Natal, tidak boleh lagi ada TNI dan Polri di sana. Kami juga sepakat membentuk tim independen sehingga tidak banyak pelanggaran terjadi terhadap masyakat sipil," kata Lukas Enembe, Kamis (20/12/2018) malam.

Menurutnya, tim independen yang akan dibentuk terdiri dari Pemprov Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, Komnas HAM dan pihak terkait lainnya.

"Pasukan harus ditarik. Kita berbelasungkawa apa yang terjadi pertama dan saat ini. Sudah cukup, jangan lagi ada korban jiwa di sana. Masyarakat belum diungsikan, mereka sudah masuk (kejar pelaku). Makanya kami minta tarik semua dulu," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Papua bersama pihak terkait juga akan melakukan langkah lain, salah satunya bertemu Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut.

"Langkah-langkah selanjutnya ada. Kami akan bertemu Presiden, dan pihak terkait lainnya. Kami minta TNI Polri, dan Panglima agar ada waktu bagi kami tim membawa bahan makanan untuk masyatakat di lokasi," ujarnya.

Nantinya lanjut Enembe, hasil kunjungan tim nantinya akan disampaikan ke pemerintah pusat. Namun bukan hanya masalah Nduga, pihaknya berkomitmen agar persoalan yang terjadi di Papua akan dilaporkan semua ke pemerintah pusat.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menyatakan hal yang sama. Pihaknya meminta presiden  menarik pasukan dari Nduga agar masyarakat di wilayah itu dapat merayakan Natal bersama keluarganya dengan damai dan sukacita.

"Biarkan kami merayakan Natal dengan damai dan sukacita bersama keluarga kami," kata Yunus Wonda

Ia mengatakan, situasi di Nduga kini merupakan rentetan dari terbunuhnya belasan warga sipil awal, pekerja jalan trans Papua, 2 Desember 2018 lalu. Namun untuk saat ini berikan kesempatan kepada masyarakat merayakan Natal dengan damai dan sukacita, karena mereka bukan pelaku dan juga bagian dari negara ini.

"Kami harap semua aparat keamanan yang ada di tanah ini memberikan kedamaian dan sukacaita kepada orang Papua. Setelah Natal dan Tahun Baru, silahkan melakukan penegakan hukum karena itu ranah aparat keamanan. Tapi jangan ada noda pada masa Natal kini dan Tahun Baru. Kami harap semua berhenti bertikai, baik aparat keamanan dengan TPN/OPM," katanya.

Sebagai bentuk prihatin lanjut Wonda, gubernur Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan para stake holder lainnya di Papua dalam rapat tertutup, Rabu (19/12/2018) malam di Gedung Negara, sepakat tidak menggelar open house saat hari raya Natal, sebagai bentuk sikap berduka terhadap kondisi rakyat di Papua kini.

"Ini duka kedua setelah kasus Paniai. Kami tetap mengutuk tindakan itu (pembunuhan terhadap pekerja jalan trans Papua). Silahkan melakukan penegakan hukum terhadap oknum pelaku. Tapi mestinya masyarakat diungsikan dulu dari lokasi yang disasar, agar masyarakat sipil tidak ikut menjadi korban," ujarnya.

Sementara dalam paripurna ke-V DPR Papua dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap materi Raperda non-APBD, tujuh fraksi yang ada di DPR Papua mendukung permintaan gubernur menarik pasukan dari Nduga dan pembentukan tim independen.

Nioluen Kotouki yang melaporkan pandangan akhir Fraksi Keadilan Nasional menyatakan rasa duka mendalam pihaknya terhadap orang asli Papua di Nduga yang korban akibat penyisiran aparat TNI (Polri) pascainsiden penembakan awal Desember 2018.

"Fraksi Keadilan Nasional Papua meminta pemerintah pusat, TNI (Polri) menghentikan operasi militer di Nduiga sehingga warga asli Papua terutama yang beragama Kristen bisa menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru dalam suasana damai," ujar Nioluen Kotouki.

Sementara Ketua Fraksi Hanura, Nikius Bugiangge dalam laporan pandangan fraksinya mengatakan, meminta gubernur, Ketua DPR Papua, Ketua MRP, beserta pimpinan fraksi-fraksi dewan dan perwakilan masyarakat di antaranya tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta aktivis LSM dan Komnas HAM segera menghadap Presiden Jokowi. Meminta atas nama kemanusiaan dan penghormatan terhadap umat Kristiani di Tanah Papua yang sedang menyambut Natal agar menghentikan operasi militer yang dilakukan TNI (Polri), dan menarik semua pasukan organik maupun non organik dari Nduga.

"Kami juga meminta dibentuknya tim investigasi yang melibatkan Komnas HAM untuk memperoleh hasil utuh tenang realitas yang terjadi di Nduga," ujar Nikius Bugiangge.

Katanya, apa pun hasilnya kelak, entah melibatkan kelompok sipil bersenjata, militer, diharapkan adanya penegakan hukum demi keberadaan umat Tuhan di Tanah Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Pertama kalinya, MRP akan beri pertimbangan pembagian dana Otsus

Selanjutnya

Aksi Kamisan, wujud keprihatinan korban pelanggaran HAM

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe