Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Menelusuri perkembangan politik Pasifik 2018
  • Senin, 24 Desember 2018 — 17:34
  • 1420x views

Menelusuri perkembangan politik Pasifik 2018

Awal tahun ini, kompetisi geopolitik yang berkelanjutan antara Tiongkok dan Taiwan membawa drama, selama pertemuan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Nauru.
Penghitungan suara hasil pemilu Fiji 2018. - RNZI/ Koroi Hawkins

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Tess Newton Cain dari TNC Pacific Consulting

Situasi geopolitik di kawasan Kepulauan Pasifik telah, dan masih berubah, hal ini terlihat jelas dalam banyak kesempatan sepanjang tahun 2018. Setelah berpuluh tahun diabaikan, kawasan itu ‘ditemukan kembali’ oleh para ahli geostrategi dari Australia, Amerika Serikat, dan dari negara-negara lain.

Seberapa kuatnya pengaruh Tiongkok di Pasifik telah menjadi topik perdebatan dan analisis berbagai pihak, meskipun begitu beberapa di antaranya patut dipertanyakan kualitasnya. Walaupun keterlibatan Tiongkok dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik bukanlah hal yang baru, akhir-akhir ini, dinilai, ada peningkatan yang signifikan. Setelah satu tahun memberikan pengumuman dan melakukan bisnis secara hati-hati, puncak dari kerja sama itu terlihat selama KTT APEC, diadakan di Port Moresby pada November. Tiongkok memantapkan sejumlah hubungan bilateral pentingnya dengan negara-negara kepulauan Pasifik, melalui penandatangan berbagai persetujuan di bawah naungan Inisiatif Sabuk dan Jalan-nya yang terkenal.

Merespons hal itu, negara-negara sekutu Barat yang gugup, berusaha untuk menegaskan kembali kekuatan diplomatik dan strategis mereka di Pasifik, dengan melakukan beberapa pengumuman besar, termasuk di antaranya pembangunan kembali pangkalan militer angkatan laut Lombrum di Manus oleh Australia dan AS, serta rencana ambisius dalam hal pemerataan akses listrik dengan memperluas akses kelistrikan hingga 70 % populasi Papua Nugini.

Awal tahun ini, kompetisi geopolitik yang berkelanjutan antara Tiongkok dan Taiwan membawa drama, selama pertemuan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Nauru, berakhir dengan delegasi Tiongkok melangkah keluar meninggalkan ruang pertemuan forum dialog mitra PIF.

Referendum di Kaledonia Baru mengenai penentuan nasib sendiri orang Kanak, dilaksanakan pada November, adalah satu lagi peristiwa penting lainnya di kawasan Pasifik tahun ini. Sejak pertama kali disetujui dalam Perjanjian Nouméa 1998, referendum itu sudah lama dinanti-nanti. Walaupun hasilnya sesuai dengan yang prediksi awal, dimana Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari Prancis, dua aspek dari referendum ini harus dibanggakan. Salah satunya adalah tingkat partisipasi yang tinggi (lebih dari 80% pemilih yang terdaftar datang), dan yang satunya lagi adalah margin sempit antara dua pilihan, dimana 56,4% memilih ‘Tidak’ dan 43,6 % memilih ‘Ya’. Selain beberapa kericuhan kecil-kecilan segera setelah pemungutan suara berakhir, referendum itu berjalan dengan lancar dan damai. Masih ada kemungkinan diadakannya dua referendum lagi, sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Nouméa, dimana referendum berikutnya diharapkan akan berlangsung pada tahun 2020.

Tahun 2018 juga merupakan saksi dari pemilu nasional kedua di Fiji sejak kudeta terakhir tahun 2006. Menjelang pemilu, sebagian besar perhatian berpusat pada kompetisi antara Perdana Menteri Voreqe Bainimarama dan Sitiveni Rabuka, pemimpin Partai SODELPA dan pemimpin dari dua kudeta sebelumnya. Rabuka harus diproses secara hukum terkait dugaan penipuan sampai malam menjelang pemilu, ketika pengajuan banding yang diajukan jaksa penuntut umum atas pembebasan Rabuka ditolak oleh Pengadilan Tinggi.

Hasil pemilu itu menempatkan partai FijiFirst kembali ke kantor pemerintah, dan Bainimarama kembali melanjutkan tugasnya sebagai perdana menteri. Namun jumlah suara yang dimenangkan berkurang signifikan, lebih dari 9%, menunjukkan banyaknya pemilih yang beralih dari FijiFirst. Lebih penting lagi adalah sekarang ada 10 perempuan di parlemen Fiji. Mencapai 20% dari jumlah total anggota parlemen nasional, ini adalah pencapaian yang signifikan untuk suatu wilayah, dimana tingkat keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan tingkat termasuk yang paling rendah di dunia. Pada awal bulan Desember, partai-partai oposisi di Fiji mengajukan petisi untuk menantang hasil pemilu, pengajuan ini akan dipertimbangkan Pengadilan Tinggi sebelum akhir tahun ini.

Pengaruh politik dalam negeri Australia merembes ke Kepulauan Pasifik dalam beberapa kesempatan sepanjang tahun ini. Setelah terjadi perubahan dalam kepemimpinan Partai Liberal, mantan menteri luar negeri Julie Bishop, seorang tokoh yang terkenal di kawasan Pasifik, diganti oleh Senator Marise Payne. Pindah dari jabatan sebelumnya sebagai menteri pertahanan, pekerjaan pertama Payne adalah menghadiri pertemuan pemimpin PIF di Nauru, mengganti perdana menteri baru, Scott Morrison, yang tidak dapat hadir. Absennya PM Morrison disoroti di dalam dan di luar negeri, dan memperpanjang riwayat buruk Australia dalam hal ini.

Program Pekerja Musiman (SWP) Australia yang sedang dikembangkan juga diserang tahun 2018, setelah adanya dorongan beberapa MP dari Partai Nasional dan Federasi Serikat Petani untuk membatalkan visa pertanian dengan tergesa-gesa, tanpa memperdulikan dampaknya atas hubungan strategis negara itu di Pasifik. Perpecahan politik di Canberra juga merupakan kelemahan jangka panjang dalam keterlibatan Australia di Pasifik. Dengan dibukanya ‘Kantor Pasifik’ yang baru, di bawah Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan, dengan tujuan untuk mendorong pendekatan whole-of-government, akan memperbaiki keadaan ini.

Dan akhirnya, tahun ini juga, kekhawatiran yang diungkapkan oleh pemimpin Kepulauan Pasifik semakin meningkat tentang minimnya solidaritas tingkat global dan/atau - yang lebih buruk lagi - tindakan meremehkan yang terus menerus ditunjukkan atas upaya tingkat regional untuk menanggulangi dampak perubahan iklim. Entah karena perilaku tidak suportif dari sejumlah menteri negara-negara dalam isu ini, atau karena gagal memberikan dukungan global bagi kepemimpinan Presiden Hilda Heine dari Kepulauan Marshall dan pemimpin Pasifik lainnya, ada indikasi bahwa kesabaran Pasifik akan mitra extra-regional semakin menipis. Australia juga harus melakukan banyak hal terkait isu ini di Pasifik untuk untuk membuktikan pernyataannya mengenai ‘Pacific pivot’, dan membuktikan bahwa komitmennya yang baru terhadap kawasan Pasifik itu lebih dari sekadar politik kekuasaan. (PINA/ EAST ASIA FORUM/PACNEWS)


Tess Newton Cain adalah peneliti dan analis independen dengan pengalaman kerja lebih dari 20 tahun di Pasifik. Ia menetap di Vanuatu dari tahun 1997 hingga 2016 dan merupakan warga negara Vanuatu.

loading...

Sebelumnya

Kubu oposisi Fiji jelaskan alasan pencabutan petisi

Selanjutnya

Kilas balik Pasifik 2018

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe