TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Operasi militer di Nduga langgar hak sipil,rusak taman Lorentz
  • Selasa, 25 Desember 2018 — 14:53
  • 2416x views

Operasi militer di Nduga langgar hak sipil,rusak taman Lorentz

Nduga tidak lagi aman. Aparat gabungan melakukan operasi dan menimbulkan ketakutan
Prosesi pemakaman salah satu warga Nduga yang diduga menjadi korban penembakan aparat gabungan TNI/Polri
Piter Lokon
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Sejak peristiwa penembakan Nduga pada awal Desember 2018, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan ‘operasi militer’ atas nama evakuasi korban dan pengejaran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang dituduh sebagai pelaku penembakan.

“Nduga tidak lagi aman. Aparat gabungan melakukan operasi dan menimbulkan ketakutan dan  kekerasan sebagaimana terjadi sebelumnya di Mapenduma, Yigi dan Mbua, pada masa lalu,” Seperti yang diterima Jubi lewat siaran pers Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Pro Keadilan, HAM dan Lingkungan di Tanah Papua, Senin (24/12/2018).

Kini, dilaporkan warga sipil dari 34 gereja dari Klasis Mbua, Klasis Mbulmu Yalma, Klasis Yigi Timur, Klasis Yigi Barat dan Klasis Mugi, terpaksa keluar dari kampung dan mengungsi ke hutan sekitar untuk menghindari terjadinya kebrutalan penembakan, kekerasan, intimidasi dan sebagainya.

“Pengungsi hidup dalam keterbatasan dan ketakutan, terancam bahaya kelaparan, sangat memungkinkan kesulitan memenuhi pangan layak dan gangguan kesehatan,” demikian bunyi siaran pers itu.

Koalisi khawatir dengan keamanan dan keselamatan jiwa warga yang mengungsi. Sebagaimana dilaporkan ditemukannya tiga korban jiwa, warga sipil meninggal di Mbua dan Dal, yakni:

1 orang siswa SMP, dan 1 orang siswa SMA yang berasal dari Gereja Imanuel serta 1 orang pemuda dari Mbulmu Yalma. Di sekitar tempat korban itemukan di Distrik Mbua, warga mengumpulkan granat tangan dan granat lontar buatan PT. Pindad, sehingga warga menduga korban meninggal oleh senjata yang digunakan aparat gabungan.

Rusak ekosistem Taman Nasional Lorentz

Kawasan hutan di daerah Nduga merupakan bagian dari Taman Nasional Lorentz yang memiliki kurang lebih 1.200 spesies tumbuhan, 118 spesies mamalia, 66 spesies Amphibia, 403 spesies burung, 51 spesies kupu-kupu dan berbagai spesies mikroorganisme. Karena keistimewaan keanekargaman hayati yang terkandung di dalamnya, maka Taman Nasional Lorentz ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh World Heritage Commite UNESCO.

Karena itu piha koalisi khawatir operasi militer yang berlangsung secara luas di kawasan hutan itu, akan membawa dampak kerusakan ekosostem dan terganggunya habitat serta menghilangkan ruang hidup dan wilayah kelola rakyat setempat.

Langgar HAM Orang Asli Papua

Selain itu, operasi militer dan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Nduga semakin memperpanjang catatan buruk pelanggaran HAM terhadap Orang Asli Papua. Hal ini sangat jelas melanggar undang-undang Hak Asasi Manusia (1999) dan Deklarasi HAM (1948), yang mengatur tentang Hak untuk hidup, Hak memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, dan Hak atas kesejahteraan, serta Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perjalanan panjang Papua hingga lahirnya Otonomi Khusus (Otsus) Papua pun sampai saat ini belum menjawab harapan akan kesejahteraan Orang Asli Papua, meskipun begitu besar anggaran yang telah digeluncurkan ke Papua seperti tak pernah cukup.

Otonomi khusus masih belum sepenuhnya memberikan ruang kepada Orang Asli Papua untuk menentukan dan membangun dirinya sendiri. Hari ini Orang Asli Papua hanya penonton di atas tanahnya sendiri, orang Papua masih tetap kelaparan dalam rumahnya sendiri, padahal Tanah Papua memiliki Kekayaan dan Sumber Daya Alam yang melimpah. Pada akhirnya Otsus hanyalah kata indah yang menjadi judul besar cerita panjang penderitaan, kemiskinan serta pelanggaran HAM yang tidak pernah berakhir.

Pernyataan

Berdasarkan latar belakang tersebut, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Pro Keadilan, HAM dan Lingkungan di Tanah Papua, menyampaikan solidaritas dan duka cita mendalam terhadap korban warga sipil dan penyintas di pengungsian dan tempat hunian sementara.

1. Kami menyatakan sikap mengecam keras atas berbagai aksi penembakan dan kekerasan yang mengorbankan dan menargetkan warga sipil sebagai sasaran kekerasan di Nduga.

2. Kami meminta kepada Presiden selaku Panglima Tinggi Negara untuk menghentikan Operasi Militer yang telah mengorbankan warga sipil dan orang Nduga menjadi pengungsi di tanah sendiri, serta berpotensi merusak hutan dan lingkungan, maupun wilayah kelola sumber hidup Orang Asli Papua secara khusus mereka yang berdiam di Kabupaten Nduga.

3. Kami mendukung pernyataan Gubernur Papua dan DPRD Provinsi Papua yang meminta pemerintah Indonesia menarik seluruh aparat TNI dan Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga. Juga mendukung pernyataan Gubernur Papua untuk membentuk Tim Independen, terdiri dari pemerintah daerah, DPR Papua, MRP, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, Komnas HAM dan pihak terkait lainnya, yang bertugas menyelidiki dan mengungkap peristiwa kekerasan di Nduga, Kami mendukung upaya penegakan hukum secara adil, bertanggung jawab dan memberikan perlindungan, pemulihan dan jaminan hidup aman bagi warga sipil dan saksi dalam kasus Nduga.

4. Kami mendesak kepada Komnas HAM untuk membentuk tim penyelidikan dengan melibatkan organisasi gereja dan organisasi masyarakat sipil di Papua untuk melakukan verifikasi dan mengungkap fakta atas kasus kekerasan yang terjadi di Nduga secara adil, bertanggung jawab dan transparan.

 

Pernyataan dibuat oleh Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil pro Keadilan, HAM dan Lingkungan di tanah Papua, yang didukung oleh 41 lembaga yakni: WALHI ED Papua,Yayasan PUSAKA, YALI Papua, PT. PPMA, LBH Papua, YPMD Papua, TIKI Papua, YADUPA, YPPWP, YALHIMO Manokwari, LP3BH Manolwari, RUMSRAM, LMA Swamemo Nabire, Elsham Papua, LEMASA, LEMASKO, YBAW Wamena, Dewan Kepala-Kepala Suku Jove’mamba, iWaTaLi Papua, Papuan Voices, SKPKC Fransiskan Papua, KPKC GKI di Tanah Papua, Perkumpulan Belantara Papua, Komunitas Transparansi Pangguna Anggaran Papua Baru (KOTRAPENGARU), Yalhimo, GSBI Papua Barat, Perkumpulan Bin Mdag Hom Bintuni,Yay. Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa) Papua, JERAT Papua, Filep Karma, Pembela HAM, Dr. I Ngurah Suryawan Akademisi Unipa, Asep Komaruddin, aktivis, SOS untuk tanah Papua, Dewan Masyarakat Adat Momuna Kabupaten Yahukimo, Koalisi Peduli HAM dan Lingkungan Hidup (KAPHLING) Papua, Walhi Eksekutif Nasional,Jakarta, Walhi Kalimantan Tengah, Walhi Sulawesi Utara, Walhi Sulawesi Selatan , Walhi Sulawesi Tengah, dan Walhi Bali.(*)

 

loading...

Sebelumnya

Pemuda Angkasiera; adili polisi pelaku penembakan Welem Mara

Selanjutnya

Tokoh masyarakat: Pernyataan Enembe bukan hal aneh

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe