Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Provinsi konservasi di tengah derasnya laju investasi
  • Jumat, 28 Desember 2018 — 08:16
  • 1656x views

Provinsi konservasi di tengah derasnya laju investasi

PENCANANGAN Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi dimulai pada 2015, guna menjaga potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah barat pulau Papua.
Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan, usai membuka ICBE 2018 lalu didampingi tim penari di Kantor Gubernur Papua Barat di bukit Arfai, Manokwari - Jubi/Arnold Kapisa

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

PENCANANGAN Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi dimulai pada 2015, guna menjaga potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah barat pulau Papua. Bahkan semangat menetapkan provinsi ini menjadi wilayah konservasi semakin terwujud dalam International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy (ICBE) 2018 atau Konferensi Keanekaragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif, digelar di Manokwari, Papua Barat, 7-10 Oktober 2018. Tema pertemuan ini adalah Provinsi Berkelanjutan Solusi Cerdas Pembangunan di Tanah Papua.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dalam pembukaan ICBE mengungkapkan sangat mendorong pembangunan dengan memperhatikan sumber daya alam, lingkungan, dan manfaatnya yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat.

“Ini bukan pekerjaan mudah dan saya yakin dengan dukungan Pemerintah Pusat, kementerian terkait, masyarakat, serta mitra pembangunan, tujuan ini akan tercapai,” kata Mandacan, ketika itu dalam pembukaan ICBE 2018 lalu.

Gubernur Papua Barat Mandacan juga menyerahkan rancangan Perdasus Provinsi Konservasi kepada Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Pieters Kondjol. Ini merupakan elemen dasar dalam mengeluarkan kebijakan untuk menjaga ekosistem tanah Papua Barat, apalagi jika kedua provinsi Papua dan Papua Barat digabungkan, menyumbang 50 persen keanekaragaman hayati Indonesia.

Perdasus ini juga sebagai landasan inisiatif kaji ulang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Papua Barat yang sedang dilakukan tim Provinsi Papua Barat. Tujuannya, mengatur ulang proporsi kawasan lindung dan budidaya hutan Papua Barat yang saat ini komposisinya 36 persen berbanding 64 persen.

Benturan kebijakan

Lalu bagaimana menerapkan antara investasi potensi sumber daya alam dan menjaga pelestarian alam? Kebijakan provinsi konservasi jelas harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Walau demikian kata konservasi diubah menjadi provinsi berkelanjutan karena urusan konservasi jelas dibawah koordinasi dan tanggung jawab Kementerian Kehutanan dan Konservasi RI di Jakarta. Bukan hanya itu saja kebijakan IPK juga dikeluarkan oleh provinsi sehingga benturan kebijakan tak bisa dihindari lagi.

Kebijakan ini jelas akan berbenturan di wilayah kabupaten yang berhadapan langsung dengan masyarakat khususnya masyarakat adat. Masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni memrotes kehadiran perusahaan yang telah mendapatkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Agro Utama Inti Papua (AUIP) diduga telah menyerobot kawasan hutan lindung di Kampung Barma Barat, Distrik Meyado dan Distrik  Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni.

Ketua Perkumpulan Panah, Sulfianto Alias, dalam laman resmi lembaga yang dipimpinya panahpapua.or.id menyebutkan perusahaan IPK PT Agro Papua Inti Utama (PT APIU) diperkirakan telah melakukan pembukaan hutan sekunder pada wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten. PT APIU bekerja pada area konsesi Sawit PT Subur Karunia Raya (PT SKR) berdasarkan Izin IPK yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan melalui SK Nomor 522.2/548/DISHUT-PB/SK.IPK/10/2017.

Lebih lanjut, kata dia, areal kerja PT APIU berada di Kampung Barma Barat, Distrik Meyado dan Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni.

Padahal, kata dia, jika Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua Barat terdapat kawasan resapan air seluas ±750 ribu hektar dan kawasan bergambut seluas ± 570 ribu hektar yang tersebar di Provinsi Papua Barat.  Padahal sebenarnya pemerintah Provinsi Papua Barat telah berkomitmen menetapkan 70 persen kawasan lindung dalam revisi RTRWP Papua Barat, dalam Permen ATR Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW.

Masyarakat adat juga berkomitmen tidak menyerahkan tanah dan hutan mereka kepada PT  SKR. Yunus Boho, pemilik hak ulayat di Kampung Barma, menyatakan komitmen tidak akan menyerahkan tanah dan hutan mereka kepada PT SKR.

“Kami cadangkan untuk anak cucu ke depannya. Kami lebih memilih mengelola hutan kami sendiri melalui pengelolaan hutan adat,” katanya.

Protes dan menolak investasi kelapa sawit juga datang dari masyarakat adat dari lembah Kebar, Kabupaten Tambrauw. Sebanyak 20 orang masyarakat adat Papua datang ke Jakarta untuk mendesak pemerintah untuk mencabut izin perkebunan sawit dana kayu yang tumpang tindih dengan wilayah adat mereka.

Veronica Manimbu, tokoh perempuan dari Suku Mpur, Kebar, Kabupaten Tambrauw,  Papua Barat menegaskan hutan adalah mama yang selalu memberikan makan dan hidup.

“Kembalikan hutan adat kami karena hidup kami ada di situ,” katanya saat bertemu dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan dan Kehutanan di Manggala Wanabhakti, Selasa, 13 November 2018.

SKK Migas

Menanggapi adanya kekhawatiran benturan antara kegiatan kilang migas dengan program konservasi di Papua Barat dapat berjalan seiring, Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Papua-Maluku, Rinto Pudyantoro, mengutarakan selama ini ada kekhawatiran tentang pembenturan antara kegiatan kilang migas dengan program konservasi di Papua Barat.  

Menurut dia, perlu segera dipikirkan formulasi yang tepat karena masih ada ruang yang cukup untuk didiskusikan lebih lanjut. Sehingga dua kegiatan tersebut saling bersinergi dan mendukung antara satu dengan yang lain.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah maupun dari luar negeri saat ini sedang mendorong agar 70 persen wilayah di Papua Barat masuk dalam kawasan lindung. Saat ini evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sedang berlangsung.

SKK Migas, kata dia, tidak menganggap hal itu sebagai ancaman. Bagi dia, yang harus dipastikan adalah tentang bagaimana dan dimana lokasi 70 persen kawasan tersebut. (*)

loading...

Sebelumnya

Kapolda: Ada modus baru peredaran minol di Papua Barat

Selanjutnya

Senpi jadi mahar perkawinan, Kapolda Papua Barat: Ini ancaman

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe