TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Kilas balik Pasifik 2018
  • Jumat, 28 Desember 2018 — 02:53
  • 952x views

Kilas balik Pasifik 2018

“Referendum Kaledonia Baru dapat disebut sebagai kejadian paling penting di Pasifik selama tahun ini.”
Penerjemah berita-berita Pasifik, Elisabeth C. Giay. -Jubi/Dok Pribadi
Elisabeth Giay
[email protected]
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Elisabeth C. Giay

TAHUN 2018 merupakan tahun penuh gejolak di kawasan Pasifik. Mulai dari berlangsungnya berbagai momen penting, termasuk sejumlah pemungutan suara untuk menentukan masa depan bangsa, hingga kembalinya penyakit polio setelah 18 tahun absen.

Referendum Kaledonia Baru dapat disebut sebagai kejadian paling paling penting di Pasifik selama tahun ini. Setelah menunggu selama dua dekade, penantian itu berakhir November lalu. Meskipun hasil referendum itu berarti Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari Prancis, jumlah partisipan yang memberikan suara mencapai 80%. Beberapa pakar percaya perbedaan yang tipis antara kedua suara berdampak positif, memastikan keamanan tetap terjaga dan memberikan semangat baru pada kubu pro-independen.

Sejak referendum tersebut, semua partai pro dan anti-independen bertemu di Paris, dimana partai-partai anti-independen menyatukan suara untuk melobi pemerintah Prancis, agar tidak memperbolehkan referendum susulan dengan alasan perpecahan, atau setidaknya mengubah peraturan terkait persyaratan pemilih, namun pemerintah Prancis diharapkan akan tetap bertahan dengan ketetapan Perjanjian Nouméa 1998, yang mengatur dua referendum susulan pada tahun 2020 dan 2022. Di tahun 2019, diskusi terkait referendum diharapkan akan terus dilakukan, bersamaan dengan perencanaan dan penyelenggaraan pemilu tingkat provinsi Mei mendatang, yang juga akan mempengaruhi pelaksanaan referendum.

Pemungutan suara lainnya yang juga signifikan adalah pemilu Nasional Fiji, dilaksanakan November 2018 setelah ditunda berulang kali sepanjang tahun. Meskipun awalnya ada kekhawatiran mengenai keamanan selama pemilu, dan banyak pihak yang takut kudeta terjadi kembali, peristiwa itu berjalan lancar (kecuali kendala cuaca). Partai yang mendominasi pemerintah sebelumnya, FijiFirst, kembali masuk kantor bersama PM Voreqe Bainimarama, setelah memenangkan 50,02% suara dari hasil akhir pemilu dan mengamankan 27 kursi dari 51 kursi.

Ketua Partai SODELPA, Sitiveni Rabuka, terpilih sebagai pemimpin blok oposisi. Kali ini, untuk pertama kalinya di Pasifik, jumlah keterwakilan perempuan juga meningkat menjadi 20%. Namun, awal Desember, blok oposisi menggugat hasil pemilu itu. Drama pengepungan MP-MP FijiFirst terjadi, dimana para MP mengunci diri dalam Suvavou House, disinyalir untuk menghindari menerima surat petisi dari pengadilan. Gugatan itu dibatalkan minggu ketiga Desember 2018. Meskipun berkepanjangan, seorang akademik berkata bahwa petisi tersebut akan berguna dalam menguji sistem dan peraturan pemilihan umum yang sudah ada di tempat. Akhir Desember 2018, dan akan berlanjut ke tahun 2019, keluhan lanjutan terkait hasil pemilu oleh oposisi telah diajukan kepada komisi anti korupsi independen Fiji, Independent Commission Against Corruption (FICAC). Tahun 2018 juga, Fiji mendapatkan kursi dalam Dewan HAM PBB, negara Pasifik pertama yang berhasil mencapai posisi ini, tetapi hasil ini dikritisi berbagai LSM akibat riwayat pelanggaran HAM dan kebebasan media yang berkepanjangan di negara itu.

Papua Nugini menjadi tuan rumah APEC pada bulan November, di tengah-tengah kontroversi mengenai pembelanjaan yang berlebihan, setelah pemerintah diketahui membeli hingga puluhan kendaraan mewah padahal wabah polio sedang kembali merebak di negara itu, setelah 18 tahun, dan penyakit TBC juga semakin parah. Sejak KTT APEC selesai, sejumlah kejadian negatif menyusul.

Seorang jurnalis senior PNG diberhentikan untuk sementara setelah menayangkan cuplikan terkait. APEC - ia lalu kembali dipekerjakan menyusul protes publik - dan sekelompok polisi mengepung dan menyerang Gedung Parlemen PNG dan menyebabkan kerusakan hingga AS$3 juta. Pemerintah PNG dan Otonom Bougainville (ABG), akan meneruskan kerja samanya memasuki tahun 2019 untuk memastikan pelaksanaan referendum ABG dari PNG, yang direncananya untuk Juni tahun depan.

Dari aspek bencana alam, daerah pegunungan di PNG juga digoncang oleh gempa bumi berkekuatan 7,5 SR 26 Februari tahun ini, yang lalu disusul gempa 6.7 SR hanya delapan hari setelah itu, meluluhlantakkan beberapa provinsi dan menyebabkan melonjaknya tingkat kekerasan di sekitar pusat evakuasi, PBB pun terpaksa menarik stafnya keluar dari daerah darurat gempa. Bencana ini memicu kembali berbagai konflik sipil. Namun, di tengah-tengah tahun yang sulit ini, negara itu juga berhasil memenangkan Miss Pacific 2018.

Samoa menyelesaikan laporan atas isu KDRT awal September tahun ini, setelah komisi yang ditunjuk melakukan penyelidikan nasional selama dua tahun, untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan memberikan rekomendasi kepada semua pemangku kepentingan. Dalam laporan tersebut, polisi dan staf medis disarankan untuk menerima pelatihan bagaimana melakukan peran mereka, saat menangani korban dan pelaku.

Selain itu, laporan itu menyarankan agar seorang pakar independen dipekerjakan, untuk melakukan penilaian serta memutuskan pihak manakah yang harus menyediakan rumah penampungan bagi korban. Kontroversinya, laporan tersebut juga menyimpulkan bahwa gereja-gereja di Samoa turut berkontribusi, dalam menyediakan impunitas kepada pelaku KDRT. Dewan Gereja-gereja Nasional Samoa, melalui sekretarisnya, membantah tuduhan itu, menegaskan bahwa banyak pelayan gereja yang sebenarnya memainkan peranan besar, dalam mengatasi masalah KDRT. Namun awal Desember, Ketua Dewan Gereja-gereja Nasional, justru menyalahkan penegakan HAM atas memburuknya masalah KDRT.

Akhir tahun ini di Samoa juga menandai dimulainya proses penuntutan, dari sekelompok pendeta denominasi tertentu, karena menolak membayar pajak sesuai dengan UU yang baru, setelah kedua kubu berdebat di hadapan publik sepanjang tahun dan membagi negara itu menjadi dua.

Kepulauan Solomon menutupi tahun 2018 dengan posisi puncak, memuaskan kaum pekerja negara itu setelah menaikkan upah minimum nasional, dari $4 per jam menjadi $8 per jam, untuk tahun 2019. Perubahan ini disambut baik sebagai hadiah tahun baru, mengingat proposal ini sudah bertahun-tahun diproses, sejak upah minimum negara itu dinaikkan terakhir kali pada Mei 2008.

Sepanjang tahun ini, Kepulauan Solomon juga mengesahkan UU Anti-korupsi yang sudah lama dinanti. Kepulauan Solomon dijadwalkan akan mengadakan pemilu nasional pada Maret 2019, pemilu pertama sejak Misi Bantuan Regional ke Kepulauan Solomon (RAMSI) berakhir di negara itu pada Juni 2017.

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, memenangkan mosi tidak percaya Desember ini dengan suara 36 banding 13. Ini merupakan mosi kelima terhadap PM Salwai sejak ia terpilih sebagai PM, sejumlah analis politik percaya bahwa PM Salwai kemungkinan besar, akan terus berbakti sebagai Perdana Menteri sampai akhir masa pemerintahannya, ketika negara itu melakukan pemilu berikutnya pada tahun 2020.

Gunung berapi di Pulau Ambae di Vanuatu juga erupsi tahun ini, yang mendorong pemerintah untuk melakukan upaya evakuasi permanen bagi warga Ambae. Vanuatu juga resmi dihapus dari negara risiko pencucian uang pada 2018, dan dikonfirmasikan akan lulus dari daftar ‘Least Developed Country’ pada 2020 mendatang.

Dari semua peristiwa di atas sepanjang 2018, tentu yang paling menyita publik dunia adalah referendum Kaledonia Baru. Diharapkan, ke depan negara-negara di kawasan Pasifik ini, bisa menjadi kekuatan baru dalam berbagai bidang. (*)

loading...

Sebelumnya

Napak Tilas Mamta 2018

Selanjutnya

Nabire perlu berbenah tahun depan

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe