TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Tahun depan Papua dirikan perusahaan daerah kelola Freeport
  • Sabtu, 29 Desember 2018 — 13:10
  • 4476x views

Tahun depan Papua dirikan perusahaan daerah kelola Freeport

Perusahaan daerah itu juga diharapkan bisa menjadi lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maupun kontrak karya.
Gubernur Papua Lukas Enembe (batik biru) saat berbincang dengan wartawan, di Gedung Negara Jayapura - Jubi/Alex
Alexander Loen
[email protected]
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - Tahun depan (2019), Pemerintah Provinsi Papua bakal mendirikan perusahaan daerah yang diberi nama Papua Mandiri Investasi. Termasuk dalam rangka mempersiapkan pengelolaan 10 persen saham Freeport.

Gubernur Papua Lukas Enembe, mengatakan keberadaan perusahaan daerah itu juga diharapkan bisa menjadi lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maupun kontrak karya.

"Jadi agenda kami tahun depan, selain melanjutkan sidang APBD induk, akan ada penetapan beberapa regulasi non APBD, di antaranya perubahan struktur pemerintah dan terkait pendirian perusahaan daerah," kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Sabtu (29/12/2018).

Agar berjalan maksimal, pihaknya akan mempersiapkan peraturan daerah yang mengatur hak-hak pemerintah provinsi Papua, seperti galian golongan C, air permukaan, alat berat, royalti dan lain sebagainya.

"Semua ini nantinya akan diatur dalam peraturan daerah, yang mana sebelum sidang lanjutan berlangsung, kami menetapkan itu lebih dulu karena akan menjadi lampiran IUPPK dan kontrak karya," ujarnya.

Selain itu, akan ada beberapa peraturan daerah untuk pemerintah provinsi Papua. Sebab, dengan adanya perubahan struktur organisasi pemerintah, maka otomatis seluruh APBD 2019 mengikuti Perdasi atau Perdasus tentang perubahan struktur.

"Jadi walaupun saat ini kami mengikuti RAPBD tahun lalu, tapi dalam perjalanan gubernur akan membuat peraturan gubernur menyangkut perubahan itu, termasuk penempatan pejabat," kata Enembe.

Dia menambahkan, nantinya 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hasil perampingan akan di isi oleh pejabat eselon II yang memenuhi syarat, karena sebelumnya akan mengikuti seleksi atau uji kompetensi, sehingga nantinya orang-orang yang memimpin benar-benar berkualitas.

"Yang tidak mendapat kesempatan otomatis jabatannya berakhir, karena dalam seleksi terbuka akan ada tim yang menilai," ujarnya. (*)


 

 


 

loading...
Loading...

Sebelumnya

Lukas Enembe: Amankan rakyat dan tangkap kelompok bersenjata di Nduga

Selanjutnya

Gubernur Papua : Tidak ada pesta kembang api di malam pergantian tahun

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe