Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Opini
  3. Sorotan pendidikan dan kesehatan 2018
  • Minggu, 30 Desember 2018 — 06:50
  • 1532x views

Sorotan pendidikan dan kesehatan 2018

Digabung dengan kabupaten lain total warga Papua yang meninggal sepanjang 2018 hingga 30 September 2018 akibat HIV/AIDS sebanyak 2.229 orang.
Wartawan rubrik kesehatan Yance Wenda dan rubrik pendidikan Piter Lokon.-Jubi/Dok Pribadi

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Yance Wenda dan Piter Lokon

Kesehatan: Menangani HIV/AIDS di Papua

HIV/AIDS penyakit yang sangat berbahaya karena banyak menyebabkan kematian. HIV tidak memandang usia dan jenis kelamin. HIV/AIDS juga dapat menular dengan berbagai cara, tidak hanya melalui hubungan intim.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyebutkan, sebanyak 2.299 warga Papua di 28 kabupaten dan satu kota meninggal karena HIV/AIDS. Data jumlah kasus HIV/AIDS per 30 September 2018 di Provinsi Papua, jumlah warga di Kabupaten Jayawijaya yang meninggal akibat HIV/AIDS 416 orang, Nabire 321 orang, Kabupaten Jayapura 312 orang, dan Kota Jayapura 185 orang.

Digabung dengan kabupaten lain total warga Papua yang meninggal sepanjang 2018 hingga 30 September 2018 akibat HIV/AIDS sebanyak 2.229 orang.

Berapa angka sebenarnya?

Dinkes Papua juga mencatat ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) di Provinsi Papua per 30 September 2018 sebanyak 38.874 orang. Kabupaten Nabire tercatat nomor satu dengan jumlah penderita 7.240 orang. Kemudian Kota Jayapura 6.189 orang, Kabupaten Jayawijaya 5.964, Mimika 5.670, dan Kabupaten Jayapura 2.918 orang.

Catatan ini masih memiliki kelemahan, karena dicatat berdasarkan orang yang datang berobat dan mengikuti tes darah di sejumlah layanan kesehatan. Jika ada penderita yang tidak berobat dan menjalani tes darah maka ia tidak tercatat.

Faktor jauhnya lokasi layanan kesehatan kemungkinan bisa menjadi masalah ada penderita yang tidak tercatat. Bisa saja mereka balita, remaja, atau perempuan.

Salah satu program pemerintah untuk menghambat penyebaran HIV/AIDS adalah kampanye penggunaan kondom. Sayang program ini tidak efektif 100 persen, karena banyak pasangan yang juga tidak suka menggunakan kondom karena berbagai alasan, di antaranya kurang nyaman dan perlu mengeluarkan uang.

Akibatnya pria yang cenderung melakukan gonta-ganti pasangan dengan udah mendapatkan penyakit. Penyakit tersebut kemudian ditularkan kepada istrinya dan diteruskan kepada anak yang di kandungnya.

Kemudahan berganti pasangan ini biasanya dilakukan pria berduit. Jika istrinya sedang tidak bisa melayaninya, maka ia gampang mencari seks di luar rumah.

Di kalangan remaja masa kini, penularan HIV juga cenderung lebih mudah karena pergaulan bebas sampai berhubungan intim tanpa menggunakan kondom.

Salah satu sekolah misalnya, ketika petugas Puskesmas melakukan imunisasi MR ternyata ditemukan seorang siswi berusia 15 tahun positif HIV.

Jadi kampanye penggunaan kondom mesti digiatkan, selain mensosialisasikan pemahaman soal seks dan bahaya HIV kepada kalangan remaja. Pihak sekolah dan orang tua mesti bersama-sama menyampaikan kepada siswa dan anak-anak mereka tentang seks bebas dan bahaya HIV yang mengancam nyawanya dan nyawa orang lain.

Tanpa kesadaran dan kerja sama semua pihak akan sulit menangani laju HIV/AIDS di Papua.

Pendidikan: Sewa asrama macet masalah serius pendidikan Papua

Masalah tidak dapat dipisahkan dari kehiduapan manusia di dunia ini. Dalam hidup, setiap manusia dihadapkan dengan masalah yang mudah hingga rumit.

Seperti halnya dengan masalah yang dihadapi mahasiswa Papua dalam melanjutkan studi. Masalah yang mereka alami rata-rata adalah kontrakan atau tempat tinggal bagi mahasiswa Papua di seluruh nusantara, bahkan mancanegara.

Jadi, masalah yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan mahasiswa Papua dalam menekuti ilmu di seluruh Indonesia, bahkan sampai mancanegara adalah masalah kontrakan.

Bagi mahasiswa tempat tinggal adalah kebutuhan primer yang tak dapat dipisahkan dari kelancaran studi. Karena kontrakan adalah di mana mereka bisa tinggal, belajar, masak, makan, hingga pergi kuliah dengan tenang, hingga menyelesaikan Sarjana Strata 1, Strata 2, dan S-3, kemudian pulang ke Papua untuk menjad pemimpin di daerah mereka sendiri.

Pada 2018 ini banyak asrama atau kontrakan yang dibiayai pemerintah kabupaten asal mahasiswa menjadi masalah. Akibatnya para mahasiswa Papua diusir oleh tuan rumah karena mereka tidak membayar tunggakan selama sebulan hingga bertahun-tahun oleh pemda sebagai fasilitator.

Pada 7 Juli 2018 misalnya, mahasiswa Yahukimo yang sedang menekuni ilmu di pulau Dewata Bali terpaksa dikeluarkan oleh pemilik kontrakan karena belum membayar kontrakan selama setahun. Para mahasiswa itu akhirnya menumpang di asrama mahasiswa Lanny Jaya selama tiga minggu.

Kisah sangat menyedihkan juga dialami mahasiswa Papua yang berasal dari Rumpun Pelajar dan Mahasiswa Jayawijaya (Rupmawi) yang mengenyam pendidikan di Politeknik Negeri Manado (Polindo) di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada 3 November 2018.

Mereka dikeluarkan karena Pemkab Jayawijaya tidak membayar kontrakan selama empat tahun. Akhirnya mereka menumpang di kontrakan mahasiswa asal kabupaten tetangga Mamberamo Tengah, Puncak Papua, Tolikara, dan Lani Jaya.

Saat ini mahasiswa Yahukimo Tomohon, Sulawesi Utara juga menunggak sewa kontrakan. Dan banyak lagi kasus di kota-kota studi lainnya.

Dampak kontrakan yang menunggak tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan mahasiswa menjalankan studi, rasa malu kepada pemilik rumah, dan was-was jika suatu waktu akan diusir, merepotkan dan mengganggu orang lain.

Kebiasaan pemkab selama ini, pertama tidak bisa menangani masalah pembayaran kontrakan tepat waktu. Kedua, kurang melakukan pengawasan dan fungsi kontrol yang baik. Setiap kali pemerintah kabupaten di Papua menyelesaikan masalah adalah ketika ada berita setelah mahasiswa dikeluarkan dari kontrakan.

Ke depan alangkah baiknya Pemkab melakukan pembayaran kontrakan dengan baik sesuai waktu setiap tahun. Perlakukan para mahasiswa seperti anak kandung sendiri yang pasti akan sangat prihatin begitu kontrakannya akan jatuh tempo.

Sebenarnya tidak kontrakan saja, beasiswa untuk para mahasiswa juga jangan sampai macet sehingga para mahasiswa bisa nyaman menuntut ilmu meski jauh merantau ke negeri orang. (*)

loading...

Sebelumnya

Hasrat besar di antara beban anggaran

Selanjutnya

Kilas balik ekonomi di Papua tahun ini

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe