Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Penkes
  3. Posisi penerimaan DPA penyebab keterlambatan uang beasiswa mahasiswa luar negeri
  • Sabtu, 05 Januari 2019 — 15:34
  • 827x views

Posisi penerimaan DPA penyebab keterlambatan uang beasiswa mahasiswa luar negeri

“Posisi penerimaan DPA untuk tahun anggaran baru pada bulan Maret. Sedangkan inovoice yang ditagihkan sudah termasuk Januari hingga Maret atau April 2019 untuk biaya semester spring. Mau tidak mau harus dibayar pada awal tahun. Sedangkan tahun anggaran 2019 untuk Januari sampai Maret belum tersedia sebelum terima DPA 2019,” jelas Mirin.
PHOTO of George Mason University courtesy of university - dok/patch.com

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Jayapura, Jubi - Kepala Bagian Peningkatan Daya Saing SDM Papua, Biro Otsus Setda Papua, Anthony Mirin akhirnya angkat bicara terkait kabar akan dideportasinya beberapa mahasiswa asal Papua di Amerika Serikat.

“Saya sudah pastikan tidak ada yang dideportasi. Orang sengaja manfaatkan. Kata-kata deportasi dibesar-besarkan,” kata Anthony Mirin dalam rilis, Sabtu (5/1/2019).

Kabarnya ketujuh mahasiswa George Mason University di Virginia akan meninggalkan negara Paman Sam itu karena uang kuliah (tuition) untuk semester baru 2019 belum dibayar oleh Pemprov Papua. Selain itu, Pemprov Papua juga belum membayar uang tempat tinggal untuk semester baru, uang asuransi kesehatan 2018 dan 2019, serta uang saku Oktober hingga Desember 2018.

Anthony Mirin mengatakan siapapun yang menjadi Kepala Biro Otsus dan Kepala Bagian Peningkatan Daya Saing SDM Papua, khususnya yang mengurus beasiswa pada masa kini maupun pada waktu-waktu mendatang tidak akan luput dari masalah itu setiap akhir dan awal tahun anggaran.

“Mengapa? Posisi penerimaan DPA untuk tahun anggaran baru pada bulan Maret. Sedangkan inovoice yang ditagihkan sudah termasuk Januari hingga Maret atau April 2019 untuk biaya semester spring. Mau tidak mau harus dibayar pada awal tahun. Sedangkan tahun anggaran 2019 untuk Januari sampai Maret belum tersedia sebelum terima DPA 2019,” jelas Mirin.

Perihal uang saku (living cost), Mirin menjelaskan sudah dikirim Pemprov Papua sampai Desember 2018. “Sedangkan living cost  Januari sampai April 2019, baru mulai diproses besok Senin,  7Januari 2019. Berhubung baru masuk kantor setelah libur natal dan tahun baru 2019,” katanya.

Tuition fees atau biaya pendidikan kata Mirin juga sudah dibayarkan sehingga tidak bermasalah. Untuk itu Mirin meminta agar orang mahasiswa yang merasa belum menerima informasi, dapat menanyakan ke ke kantor Bito Otsus.

Mirin membantah tanggapan beberapa Netizen yang mengatakan penundaan pembayaran sengaja dilakukan pihaknya untuk mendapatkan bunga Bank. “Itu bahasa kemunduran. Sekarang ini dunia terbuka dan transparan. Apalagi sudah dikawal langsung oleh tim audit termasuk BPk dan KPK,” jelasnya.

Mirin mengatakan sangat menghargai semua masukkan bagi dirinya, tetapi ia meminta agar para Netizen seharusnya membuang jauh-jauh pikiran-pikiran negatif yang menghambat pembangunan, dan bersama sama memajukan Tanah Papua dan Indonesia dengan hal-hal yang membangun.

“Sejak tahun 2017, ketika kami yang manajemen baru mulai mengatur dan memperbaiki sistem pengelolaan beasiswa dan pendistribusian living cost atau uang saku mahasiswa. Kami tidak memakai atau melibatkan pihak ketiga atau agen-agen, atau konsultan seperti sebelumnya. Kami cut (potong) dengan surat resmi dan biro Otsus pegang langsung supaya bisa mengetahui semua persoalan yang terjadi di kalangan mahasiswa didalam dan di luar negeri,” jelasnya.

Saat ini, Biro Otsus sudah melakukan olah data mahasiswa dan perbaiki sistem pembayaran dan penyaluran dengan baik. Persoalan yang terjadi sekarang adalah benturan aturan atau penggunaan  budget akhir tahun yang sudah lewat dan awal tahun yang belum tersedia.

Sebagai solusi, Mirin mengatakan pihaknya sudah menyampaikan ke tingkat pimpinan tentang persoalan itu supaya bisa di diskusikan dan buat Peraturan Gubernur Khusus buat budget akhir dan awal tahun buat biaya mahasiswa Luar Negeri.

“Sebab selagi belum ada regulasi hal ini tetap akan terjadi terus dari Gubernur ke Gubernur atau dari Kepala Biro ke Kepala Biro yang lain,” katanya.

Sebelumnya, sebuah akun facebook memuat surat salah satu orangtua mahasiswa Papua di Amerika, kepada Ketua DPR Papua, Yunus Wonda. Orangtua itu melaporkan jika sampai pekan kedua Januari 2019 Pemprov Papua tidak memenuhi kewajibannya, ketujuh mahasiswa Papua, yaitu Yvette Helene Papare, Lucia Deda, Kezia Nunaki, Ade Olua, Evelien Hamadi, Julio Kbarek, dan Prishella Pandori akan dideportasi pemerintah Amerika Serikat.

“Saat ini mereka dalam keadaan cemas dan gusar. Mereka berencana untuk berjuang pergi menjumpai pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington, D.C, untuk mengajukan pengaduan dan berupaya mencari solusi tentang permasalahan sulit yang sedang mereka hadapi ini,” kata salah satu orang tua, Yves Pierre Papare.

Dalam surat tersebut, ia meminta DPR Papua agar dapat berbuat sesuatu serta bertindak dengan segera untuk menyelamatkan anak-anak itu, karena mereka adalah aset SDM Papua saat ini dan untuk masa mendatang.(*)

loading...

Sebelumnya

Klinik Walihole miliki alat terlengkap periksa HIV

Selanjutnya

Suara lirih pendamping ODHA Dogiyai

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe