Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Dana cadangan tak cukup dipakai saat Otsus Papua berakhir
  • Minggu, 06 Januari 2019 — 12:27
  • 381x views

Dana cadangan tak cukup dipakai saat Otsus Papua berakhir

Percuma saja kita simpan dana itu, yang ada malah jadi temuan BPK sementara Papua masih banyak membutuhkan pembangunan
Ilustrasi uang - Jubi/Tempo.co

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe mengungkapkan, besaran dana cadangan yang dimiliki pemerintah provinsi Papua, tidak akan cukup menjadi bekal jika Otonomi Khusus (Otsus) berakhir.

"Jumlahnya sangat sedikit, tidak sampai Rp2 Triliun," kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura pekan lalu.

Sejak 2014 sampai saat ini, ujar ia, pemerintah provinsi sudah tidak lagi menyimpan dana cadangan karena itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika ingin digunakan pun harus dibicarakan. Sebab ada peraturan daerah yang mengatur.

"Percuma saja kita simpan dana itu, yang ada malah jadi temuan BPK sementara Papua masih banyak membutuhkan pembangunan," ujarnya.

Saat ditanya apakah akan digunakan untuk mendukung PON XX, Gubernur Enembe tekankan, sejauh ini belum ada pembicaraan terkait itu.

"Belum ada rencana untuk menggunakan. Sebab, kalau ingin digunakan untuk pembangunan PON harus ada perubahan di peraturan daerah," jelasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Muhammad Musa'ad mengatakan dana cadangan yang dimiliki pemerintah provinsi sampai hari ini masih tersimpan dan belum terpakai.

Menurut ia, setiap tahun memang pemerintah Papua menyimpan anggaran sebesar Rp100 Miliar dan bisa dikatakan tidak cukup signifikan, sebab sudah sekian tahun belum juga sampai di angka Rp2 Triliun.

"Sampai 2018, dana itu sudah berjumlah sekitar Rp1.5 Triliun. Tapi sejak ditegur BPK, sejak 2014 kami tidak menyetor karena kami tidak mau terjebak dalam kesalahan itu, tapi kami juga tidak memakai dana itu supaya aman," kata Musa'ad.

Dia menambahkan, selama ini pihaknya salah kaprah soal penyimpanan dana itu. Karena dalam Undang-undang Otsus tidak ada yang namanya dana cadangan, yang ada adalah dana abadi. Namun dananya tidak diambil dari 2 persen setara dengan DAU nasional, tapi dari bagi hasil sumber daya alam (minyak dan gas).

"Papua belum memiliki itu, itu persoalan yang kami hadapi ," ujarnya. (*)


 

loading...

Sebelumnya

Enembe: 35 OPD hasil perampingan akan diisi pejabat berkompeten

Selanjutnya

OPD diminta segera usulkan pejabat pembuat komitmen

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe