Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Suara lirih pendamping ODHA Dogiyai
  • Senin, 07 Januari 2019 — 19:51
  • 2414x views

Suara lirih pendamping ODHA Dogiyai

Kader pendamping penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Dogiyai mengeluhkan minimnya layanan VCT, setelah dua puskesmas tidak melanjutkan layanan mereka. Mereka minta bupati untuk melihat kondisi lapangan.
Forum evaluasi kader pendamping HIV/AIDS Dogiyai yang diadakan Yapkema, 10 Desember 2018 - Jubi/Zely Ariane

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

SEBANYAK 13 kader pendamping HIV/AIDS Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua berkumpul untuk evaluasi akhir tahun di Moanemani pada Senin, 10 Desember 2018.

Dalam pertemuan itu para kader mengeluhkan ketiadaan layanan VCT di Puskesmas Moanemani dan Bomomani sejak setahun terakhir.

Selain itu, mereka juga memperbarui data ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) yang mereka damping. Dari data itu, lebih banyak yang meninggal ketimbang sehat.

Yafet Tebai, kader yang juga pendeta di Kampung Duntek, Dogiyai, dengan lirih menyebutkan bahwa ODHA yang ia dampingi sudah empat orang meninggal.

"Yang sudah meninggal ada empat orang dan enam orang masih ada, yang ada ini mereka juga ada yang putus minum obat, jadi layanan perlu diaktifkan," kata Pendeta Tebai. 

Sebenarnya soal layanan tersebut sudah menjadi masalah di Dogiyai sejak setahun terakhir. Dua Puskesmas, Moanemani dan Bomomani, yang biasa melayani VCT tak lagi menyediakan layanan itu.

"Layanan di Moanemani tidak jalan selama 2018, kita kesulitan membawa orang periksa (VCT) dan ambil obat (bagi ODHA), saat ada layanan, sistem rujukan bisa dijalankan tapi setelah layanan tidak ada, rujukan jadi tidak berlaku," ujar Mama Albertina Tebai.

Sistem rujukan yang dimaksud adalah selembar kertas rujukan yang dikeluarkan Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Yapkema) untuk digunakan kader mengantar pasien ke puskesmas agar tidak mengantre. 

Kader-kader pendamping mendapat pelatihan pendampingan oleh CHAI (Clinton Health Access Initiative) dan KPA bekerja sama dengan RSUD Madi dan Puskesmas Enarotali dari 2015-2016.

Setelah layanan tidak ada, para kader terpaksa membawa dampingan untuk memeriksa dan mengambill obat di RSUD Madi, Enarotali, Kabupaten Paniai atau ke Puskesmas Wonorejo, Kabupaten Nabire. 

Namun mereka berhadapan dengan masalah lainnya, yaitu transportasi dan biaya akomodasi. 

"Sejak layanan tidak ada, kami bawa pasien ke Madi. Kadang susah mobil dan biaya juga besar, terus juga kami harus bermalam di Enaro, beli makanan juga," kata Mama Margareta Degei yang terus aktif mendampingi pasien dengan uangnya sendiri.

Menurut Degei, biaya dari Madi ke Bomomani Rp 250 ribu satu orang sekali jalan, sedangkan pergi-pulang Rp 500 ribu hanya untuk mengambil obat.

“Pernah satu kali susah mobil, jadi terpaksa lagi bermalam di Waghete, ongkos-ongkos itu ya pribadi sendiri tanggung," katanya.

Di sela diskusi, Silas Magai, kepala suku Bomomani sekaligus kader yang sudah berusia lanjut meminta Bupati Dogiyai turun tangan. 

"Bupati harus turun, turun ke puskesmas biar bisa lihat sendiri," katanya.

Ketiadaan layanan ini ikut menjadi faktor banyaknya ODHA yang berhenti minum obat. Ditambah faktor biaya untuk pergi ke RSUD Madi dan Puskesmas Wonorejo. 

Ance Boma, penanggung jawab program penanggulangan HIV/AIDS Yapkema, menjelaskan faktor berhentinya layanan diperkirakan karena adanya pergantian staf puskesmas dan habisnya beberapa alat. 

"Antara 2015-2016 itu Yapkema menyelenggarakan pelatihan teknisi bagi petugas Puskesmas untuk dapat memeriksa VCT dan layanan ARV, namun tampaknya di Puskesmas Bomomani ini ada pergantian atau mutasi staf lama sehingga staf yang baru belum punya kapasitas melayani VCT," ujar Ance Boma kepada Jubi, Kamis, 20 Desember 2018.

Menurut Ance, macetnya layanan di Moanemani karena sering mangalami kehabisan tabung dan reagen (perlengkapan tes darah). Terkadang tabung ada tetapi reagen habis dan sebaliknya.

Persoalan yang banyak dibicarakan dalam pertemuan evaluasi kerja kader di Dogiyai, kata Ance, adalah pendampingan minum obat, informasi HIV/AIDS pada komunitas, mengantar ke layanan, KDS (Kelompok Dukungan Sebaya) yang konsisten minum ARV dan putus minum obat, distribusi kondom, dan diskusi perkembangan masing-masing kampung.

Ance menyebutkan angka penderita HIV/AIDS yang dirilis Dinas Kesehatan Papua triwulan III 2018 sebesar 38.874 jiwa dan yang tertinggi di Nabire sebesar 7.240.

Data mencerminkan bahwa kondisi penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten-kabupaten terdekat seperti Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya, di mana aktivitas VCT dan pengobatan banyak di Nabire.

"Sepertinya para bupati di kabupaten-kabupaten ini belum dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati menangani bencana kesehatan ini dengan cepat," ujarnya. 

Berbeda dari keluhan yang disampaikan kader, merujuk pada Laporan Utama Buletin Dogiyai Bahagia (DB) yang dikeluarkan Bagian Humas Sekda Dogiyai Edisi 2 September 2018, Puskesmas Moanemani hingga semester pertama 2018 dikatakan masih melakukan layanan pemeriksaan laboratorium untuk HIV.

Kepala Puskesmas Moanemani, Suster Lidia Adii, seperti dikutip Buletin Dogiyai Bahagia, HIV/AIDS termasuk 10 penyakit terbesar di wilayah kerjanya. Terbanyak adalah ISPA 1.722 pasien, kemudian diare 734 pasien, artritis 615 pasien, dan gastritis 518 pasien. Sisanya HIV/AIDS, malaria, disentri, gigi, dan TBC di bawah 200-an pasien. 

Tercatat per Juni 2018 jumlah ODHA di Dogiyai 363 orang, yang rutin ARV 92 orang.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Dogiyai, dr. Daniel Lumangkun, menyebutkan layanan ARV belum diberikan di Puskesmas Moanemani. 

"Sampai saat ini rekomendasi untuk memberikan layanan ARV sendiri bagi Dogiyai masih belum diberikan," kata Lumangkun, yang dikutip Buletin DB pada akhir Juli 2018. 

Hingga berita diturunkan, Jubi belum mendapatkan konfirmasi langsung dari Kepala Dinas Kesehatan Dogiyai, Daniel Lumangkun, terkait keluhan para kader pendamping HIV/AIDS. (*)

loading...

Sebelumnya

Kilas balik ekonomi di Papua tahun ini

Selanjutnya

Awal tahun, longsor hingga banjir landa Jayapura

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe