Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Dana TBK delapan OPD Kota Jayapura dihapus
  • Senin, 07 Januari 2019 — 23:43
  • 404x views

Dana TBK delapan OPD Kota Jayapura dihapus

Delapan OPD tersebut diantaranya, Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Bappeda, Keuangan, BKD, Hukum, Inspektorat, Pengadaan barang dan jasa, dan Dukcapil.
Wali Kota Jayapura saat memimpin rapat dengan kepala-kepala OPD dilingkup pemerintah Kota Jayapura - Jubi/Roy Ratumakin.

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura, Robert Betaubun mengatakan ada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah Kota Jayapura yang dihilangkan dana Tunjangan Beban Kerja (TBK)nya. Hal ini dikarenakan tunjangan tersebut hanya berlaku selama tiga tahun terhitung sejak 2015 silam.

Delapan OPD tersebut diantaranya, Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Bappeda, Keuangan, BKD, Hukum, Inspektorat, Pengadaan barang dan jasa, dan Dukcapil.

"Pada waktu itu delapan dari 38 OPD di Pemkot Jayapura ada delapan OPD yang dilihat beban kerjanya banyak sehingga ada kebijakan untuk diberikan reward (upah tambahan). Dengan reward (penghargaan) tersebut jam pelayanan OPD tersebut juga ditambah," katanya menjawab pertanyaan Jubi, Senin (7/1/2019) di kantor wali kota Jayapura.

Dikatakan, jam kerja seluruh OPD di kantor wali kota dimulai pukul 07.30 hingga 15 30 WP. Namun dengan adanya reward maka delapan OPD jam pelayanannya ditambah.

"OPD lain jam pelayanan berakhir pukul 15.30 WP, sedangkan delapan OPD yang mendapatkan reward tersebut jam pelayanan ditutup pada pukul  17.00 bahkan hingga pukul 18.00 WP. Tergantung apakah masih ada masyarakat yang datang untuk melakukan kepengurusan di OPD tersebut," ujarnya.

Dikatakan, dengan ditiadakannya TBK maka seluruh OPD hanya akan menerima dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Sekarang semua OPD sama, tidak ada yang mendapatkan reward lagi dan perintah Wali Kota bahwa hal ini disosialisasikan agar dikemudian hari tidak ada salah pemahaman," katanya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Jayapura, Merlan Uloli dalam pertemuannya dengan wali kota Jayapura mengatakan dengan dihilangkannya TBK akan mempengaruhi jam pelayanan kepada masyarakat. Karena menurutnya pelayanan administrasi kependudukan membutuhkan waktu yang lebih, apalagi banyak masyarakat yang datang untuk mengurusnya.

"Tahun 2019 seharusnya kita meningkatkan pelayanan, bukan menjadi mundur. Tetapi saya akan tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan," katanya singkat.

Menanggapi hal tersebut Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan, kinerja ASN bukan dinilai dari dapat tidaknya dana TBK tersebut.

"Kita melayani masyarakat itu harus dengan hati. Dan kalau jam pelayanan sudah berakhir yah ditutup saja. Besok baru dilanjutkan lagi. ASN ini bukan robot, dan saya yakin masyarakat akan memahami hal tersebut," ujar BTM sapaan akrabnya. (*)

loading...

Sebelumnya

85 persen ASN di Kota Jayapura hadir di hari pertama

Selanjutnya

Dinsos Kota Jayapura: Penanganan pasca banjir sudah dinormalisasi

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe