Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. OPD diminta segera usulkan pejabat pembuat komitmen
  • Senin, 07 Januari 2019 — 23:51
  • 321x views

OPD diminta segera usulkan pejabat pembuat komitmen

Pengusulan PPK harus segera dilakukan setiap OPD
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen - Jubi/Alex

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta segera mengusulkan satu nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus kegiatan ke Gubernur Papua.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan pengusulan PPK harus segera dilakukan setiap OPD, mengingat adanya perubahan Perpres 84 Tahun 2012 dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa.

"Nanti ada keputusan gubernur terkait ini, dan PPK harus berasal dari ASN yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa serta kemampuan," kata Hery kepada wartawan, di Jayapura, Senin (7/1/2019).

Selain itu, keberadaan PPK juga harus ada. Mengingat adanya pengurangan struktur birokrasi dari 52 menjadi 35 sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan DPR Papua.

Namun lanjutnya, meskipun sudah ada penggabungan OPD, namun fungsi dari dinas dan biro yang dilebur tetap ada, yang mana nantinya setiap kegiatan (proyek) akan dilaksanakan oleh PPK dan tetap di bawah kordinasi dan pengawasan pengguna anggaran.

"Hal ini juga untuk mengantisipasi jangan sampai ada keterlambatan terhadap pelaksanaan pembangunan serta kegiatan yang berhubungan dengan PON," ujarnya.

Harapannya, pengguna anggaran tetap mengawasi apa yang dikerjakan dan PPK harus berasal dari ASN yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa serta kemampuan

Mengenai ini, ujar ia, pihaknya akan bersurat ke setiap OPD, kemudian masing-masing instansi mengusulkan nama-nama kepada gubernur.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Debora Salossa, mengatakan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah banyak terjadi perubahan, salah satunya menyangkut keberpihakan kepada pengusaha asli Papua.

"Intinya kami berharap dengan adanya Perpres 16, pekerjaan lebih berkualitas kemudian bisa memacu daya serap jauh lebih baik," kata Salossa.

Dia menambahkan, Perpres 16 juga mengatur soal aparat penegak hukum tidak bisa langsung berurusan dengan Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) bila ada pengaduan terkait lelang pekerjaan, tetapi harus lebih dulu ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Jadi ketika ada pengaduan, aparat penegak hukum seperti Polda dan Kejaksaan harus ke APIP lebih dulu untuk melihat apakah benar ada potensi masalah atau pidana," ujarnya. (*)


 

loading...

Sebelumnya

Dana cadangan tak cukup dipakai saat Otsus Papua berakhir

Selanjutnya

Baru 60 persen ASN Papua masuk kantor

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe