Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Sepanjang 2018, sebanyak 13 perda disahkan
  • Selasa, 08 Januari 2019 — 02:09
  • 317x views

Sepanjang 2018, sebanyak 13 perda disahkan

“Ada satu raperda tentang pengeloaan limbah domestik yang ditolak oleh DPRD karena belum ada kajian akademiknya. Tahun ini raperda ini akan kami dorong kembali,” ujar Richard, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/1/2019).
Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura, Richard Latukolan, saat diwawancarai di ruang kerjanya - Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Sentani, Jubi – Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura, Richard Latukolan, mengatakan pihaknya telah mengeluarkan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jayapura.

Dari belasan perda tersebut di antaranya perda tentang penutupan tempat prostitusi, perda tentang kampung adat, perda tentang pemanfaatan pasar tradisional, dan  perda penetapan APBD.

“Ada satu raperda tentang pengeloaan limbah domestik yang ditolak oleh DPRD karena belum ada kajian akademiknya. Tahun ini raperda ini akan kami dorong kembali,” ujar Richard, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/1/2019).

Dikatakan, sejumlah perda yang telah disahkan ini seharusnya disosilisasikan kembali kepada masyarakat oleh instansi teknis sehingga penyerapan dan pelaksanaannya di masyarakat terus berjalan.

“Bagian kami untuk menentukan produk hukumnya saja. Memang ada sebagian yang secara langsung kami melakukan sosilisasi di masyarakat tetapi tidak begitu intens,” jelasnya.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Moses Kallem, mengatakan belasan perda yang disahkan oleh DPRD tentunya dengan melihat kondisi serta kebutuhan pemerinah dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.

“Dikonteks ini memang perlu adanya ketegasan untuk melakukan sosialisasi secara intens oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga setiap produk hukum yang dikeluarkan ini benar-benar menjadi aturan baku yang dilaksanakan tetapi juga diawasi secara baik,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Wakil Bupati Jayapura: Tidak hanya kehadiran, pelayanan harus ditingkatkan

Selanjutnya

Waket I DPRD Jayapura: Perumahan Gajah Mada dibangun tidak pada tempatnya

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe