Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nusa
  3. Masyarakat adat Pasangkayu protes peraturan batas daerah
  • Selasa, 08 Januari 2019 — 16:18
  • 375x views

Masyarakat adat Pasangkayu protes peraturan batas daerah

Masyarakat adat ini menolak penetapan tapal batas antara Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah sesuai yang tercantum dalam aturan tersebut.
Ilustrasi masyarakat adat, pixabay.com
ANTARA
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Mamuju, Jubi - Ratusan warga Desa Pakava, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat. Mereka memprotes Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2018 tentang Batas Daerah.

Massa yang didominasi masyarakat adat ini menolak penetapan tapal batas antara Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah sesuai yang tercantum dalam aturan tersebut.

"Mohon dukungan DPRD dan Pemkab Pasangkayu untuk membatalkan Permendagri Nomor 60 tahun 2018 itu. Kami tidak mau bergabung ke Donggala, karena jarak antara desa kami dengan pusat pemerintahan di Kabupaten,” kata koordinator aksi, Jaya, saat berunjuk rasa, Selasa, (8/1/2019).

Jaya menyebutkan penetepan tapal batas tersebut telah merugikan masyarakat di daerah sebab membuat sebagian desa mereka masuk ke wilayah Kabupaten Donggala. Masyarakat Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu meminta DPRD dan Pemkab Pasangkayu melakukan upaya pembatalan Permendagri itu ke pemerintah pusat.

“Kabupten  Donggala sangat jauh, yakni lebih 100 kilo meter. Sedangkan ke Pasangakyu hanya sekira 24 kilo meter," kata Jaya menjelaskan.

Ia berharap, permintaan mereka segera ditindaklanjuti. Mereka juga mengancam jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi akan kembali datang dan menyatakan Golput atau tak memilih pada Pemilu.

Anggota DPRD Pasangkayu, Ikram Ibrahim, saat menerima aspirasi masyarakat Pakava menyatakan secara kelembagaan sangat mendukung pembatalan Permendagri Nomor 60 tahun 2018 tersebut.

"Bukan hanya masyarakat Pakava yang dirugikan tapi Kabupaten Pasangkayu secara umum. Kami dari DPRD juga telah melakukan beberapa upaya pembatalan,” kata  Ikram.

Menurut dia, upaya yang dilakukan menyurati secara kelembagaan ke Kemendagri mengenai penolakan Permendagri Nomor 60 tahun 2018 itu.

“Kami sepakat Permendagri itu telah merugikan daerah," ka Ikram menambahkan. (*)

loading...

Sebelumnya

Harga gas subsidi di Palangka Raya mencapai Rp 36 ribu

Selanjutnya

Ratusan keluarga di daerah ini kesulitan air bersih

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe