Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Alih fungsi lahan untuk pengembangan Kota sebabkan banjir
  • Selasa, 08 Januari 2019 — 18:21
  • 535x views

Alih fungsi lahan untuk pengembangan Kota sebabkan banjir

Ia mengatakan, daerah yang mestinya tak boleh dijadikan lokasi permukiman atau dimanfaatkan mendirikan bangunan, sudah beralih fungsi. 
Kondisi Perumahan Organda Padang Bulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura saat banjir beberapa hari lalu - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Selasa, 15 Januari 2019 | 10:26 WP
Features |
Senin, 14 Januari 2019 | 05:50 WP
Features |
Rabu, 09 Januari 2019 | 08:32 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo mengatakan, salah satu penyebab sering terjadinya banjir di ibu kota Provinsi Papua dalam beberapa tahun terakhir, akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan. 

Ia mengatakan, daerah yang mestinya tak boleh dijadikan lokasi permukiman atau dimanfaatkan mendirikan bangunan, sudah beralih fungsi. 

"Misalnya wilayah yang sebenarnya tidak boleh ada penebangan pohon, sudah ditebang. Daerah aliran sungai dan resapan air yang tidak boleh dijadikan lokasi mendirikan bangunan, akhirnya dibangun perumahan karena pesatnya pertumbuhan penduduk," kata Abisai Rollo, Selasa (8/1/2018). 

Menurutnya, jangan saling menyalahkan dengan kondisi itu, karena mencegah banjir dan longsor di Kota Jayapura bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga mesti menyadari bagaimaba menjaga lingkungan sekitar. Tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai, yang dapat menghambat aliran air. 

"Jangan menyalahkan wali kota atau DPRD yang dianggap tak peduli masyarakat, tetapi bagaimana mencari solusi bersama terhadap masalah ini, agar warga merasa aman," ucapnya. 

Ia berharap, Pemprov Papua dan DPR Papua juga peduli dengan kondisi itu, karena anggaran yang ada di Pemerintah Kota Jayapura nominalnya terbatas. 

"Dibutuhkan bantuan (perhatian) Pemprov Papua, Balai Wilayah Sungai dan pihak terkait lain," ujarnya. 

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano saat meninjau beberapa titik lokasi di wilayah pemerintahannya, Senin (7/1/2019), mengatakan hal yang sama.  Menurutnya, akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan di Kota Jayapura, banyak pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Misalnya didirikan di area saluran air, daerah resapan air dan lainnya. Belum lagi perilaku warga yang membuang sampah sembarangan. 

"Banjir dapat diatasi jika semua pihak peduli terhadap alam (lingkungan). Jangan merusaknya dengan perilaku kita sendiri," kata Benhur Tommy Mano. (*) 

loading...

Sebelumnya

Jakub mogok makan, minta proses sidang dipindah ke Jayapura

Selanjutnya

Masyarakat Biak akan duduk bersama TNI bahas masalah tanah, Kapendam: Hanya silaturahmi

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Rabu, 09 Januari 2019 WP | 6003x views
Polhukam |— Selasa, 08 Januari 2019 WP | 5639x views
Mamta |— Kamis, 10 Januari 2019 WP | 4974x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe