Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Prediksi Pasifik 2019
  • Rabu, 09 Januari 2019 — 06:55
  • 613x views

Prediksi Pasifik 2019

Penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan tidak akan pernah jauh dari pikiran orang-orang di Pasifik, dan kita saat ini berada dalam periode waktu dimana kedua isu sedang lebih prominen daripada biasanya.
Pemilihan umum kongres Federasi Mikronesia (FSM), di Universitas Guam pada tahun 2017. - Development Policy Centre/Tihu Lujan/The Guam Daily Post
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Tess Newton Cain

Tahun 2019 akan menjadi tahun penuh kesibukan bagi Pasifik.

Sejumlah negara di Kepulauan Pasifik akan mengadakan pemilihan umum nasional tahun ini. Warga dari Republik Kiribati, Federasi Mikronesia (FSM), Nauru, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall, semuanya akan menuju ke tempat pemungutan suara pada tahun ini.

Di Tuvalu, Perdana Menteri Enele Sesene Sopoaga berharap, meningkatnya kehadiran dan aktivisme-nya dalam bidang diplomasi perubahan iklim global, tidak akan menjadi halangan untuk kembali sukses dalam pemilu di rumahnya sendiri. Demikian pula dengan Presiden Hilda Heine dari Kepulauan Marshall, yang akan berusaha untuk mengamankan jabatannya, dengan memenangkan lebih banyak suara dibandingkan margin tipis yang ia kumpul, saat pengajuan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya tahun lalu.

Pemilu pertama Kepulauan Solomon sejak RAMSI berakhir, akan menguji kemampuan Kepolisian Negara Kepulauan Solomon, Royal Solomon Islands Police Force (RSIPF). Meski belum menjadi Perdana Menteri untuk waktu lama, Perdana Menteri saat ini, Rick Hou, mengklaim telah berhasil menyukseskan beberapa hal penting, dan memajukan sejumlah reformasi atas legislasi yang juga mendesak, termasuk dengan mengesahkan UU Anti-Korupsi.

Pemilu Kepulauan Solomon, kali ini akan diselenggarakan di bawah naungan perubahan UU Pemilu negara itu, yang baru-baru ini diberlakukan. Hou berharap dapat meraup keuntungan, dari sisi politik, setelah kenaikan upah minimum negara itu, yang diresmikan tepat sebelum Parlemen bubar tahun lalu. Namun masih ada juga kekhawatiran mengenai dampak penambangan, termasuk adanya keluhan bahwa keuntungan yang diberikan kepada masyarakat tidak cukup.

Penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan tidak akan pernah jauh dari pikiran orang-orang di Pasifik, dan kita saat ini berada dalam periode waktu dimana kedua isu sedang lebih prominen daripada biasanya.

Referendum di Kaledonia Baru tahun lalu berakhir dengan mayoritas suara memilih agar wilayah itu tetap menjadi bagian dari Prancis, namun tipisnya suara menunjukkan kalau dukungan untuk merdeka dari Prancis jauh lebih besar, daripada yang sebelumnya diharapkan banyak orang, dan efek ini masih akan dirasakan pada tahun 2019.

Partai-partai pro-merdeka akan berusaha untuk mendapatkan jumlah kursi yang cukup dalam pemilu kongres (yang akan diadakan pada tanggal 12 Mei mendatang), agar bisa mendapatkan dukungan dalam proposal mereka untuk maju dengan referendum susulan, dengan dua referendum susulan tersisa seperti yang ditetapkan oleh Perjanjian Nouméa, meskipun ditentang oleh kelompok-kelompok anti-kemerdekaan. Pentingnya pemilu tingkat provinsi dan kongres tahun ini, telah mendorong upaya lobi baru, untuk mengubah peraturan tentang siapa saja yang berhak untuk memilih.

Pada tahun 2019, Bougainville juga dijadwalkan untuk mengadakan referendum, dimana warganya akan diminta untuk memutuskan apakah mereka ingin ‘otonomi yang lebih besar’ dari Papua Nugini, atau untuk menjadi negara yang merdeka. Meskipun sejumlah langkah penting telah diambil dalam persiapan referendum, masih banyak rintangan yang harus dihadapi dan, ada kemungkinan, tanggal yang telah dijadwalkan, 15 Juni, akan sedikit tertunda.

Hubungan kerja antara pemerintah nasional PNG di Waigani dan Pemerintah Bougainville tidak selalu mulus, masih ada kekhawatiran berkepanjangan tentang transfer dana dari Waigani. Situasi ini semakin rumit dengan banyaknya tuduhan salah kelola keuangan (atau mungkin tuduhan lebih serius dari salah kelola), dan dampaknya semakin terasa menjelang referendum tahun ini.

Isu penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat, diharapkan akan menjadi lebih konkret di wilayah kita selama beberapa tahun ke depan, terutama karena pada akhir tahun ini Forum Kepulauan Pasifik (PIF) akan melibatkan Tuvalu, yang Perdana Menterinya berbicara dengan suara lantang tentang masalah ini di hadapan Sidang Umum PBB tahun lalu, dan Vanuatu, yang dukungannya bagi Papua Barat merdeka sangat terkenal. Meningkatnya bentrokan bersenjata, termasuk adanya laporan penggunaan senjata kimia oleh tentara Indonesia (klaim yang telah dibantah oleh Jakarta), sekali lagi menyoroti situasi yang terjadi di Papua Barat.

Di Papua Nugini, menyusul tahun 2018 yang penuh kericuhan, tampaknya ada kemungkinan blok oposisi, akan berusaha untuk memenangkan mosi tidak percaya atas Perdana Menteri, Peter O'Neill, setelah masa tenggang pasca-pemilu berakhir pada Februari mendatang.

Meskipun kubu oposisi semakin menguat setelah Partai National Alliance dan Partai PNG bergabung, O'Neill telah membuktikan berulang kali bahwa dirinya dapat selamat dari mosi seperti itu. Sudah pasti, O'Neill akan merujuk pada keberhasilan PNG dalam melaksanakan APEC pada tahun 2018, dan keuntungan yang didapatkan setelah APEC, sebagai bukti mengapa ia adalah orang yang tepat untuk meneruskan kepemimpinannya.

Para pengkritiknya juga menggunakan isu APEC, namun untuk alasan yang berbeda - untuk menunjukkan mengapa O'Neill harus dilengserkan dari jabatannya. Siapa pun perdana menteri yang akan menjabat saat kuartal pertama berakhir, akan memiliki sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi, termasuk ekonomi dan segala sesuatu terkait referendum Bougainville (seperti yang tertulis di atas).

Tetapi, tentu saja, tantangan terbesar dari semua tantangan lainnya bagi pemimpin politik Papua Nugini itu, berkaitan dengan sistem kesehatan nasional di negara itu. Bukan hanya fasilitas kesehatan lokal di PNG, yang sedang dilanda keterbatasan ketersediaan pasokan obat dan keperluan medis mendasar, tetapi juga dengan kembalinya penyakit polio, setelah 18 tahun, serta naiknya jumlah penderita kusta dan HIV.

Mengingat perhatian baru yang diberikan oleh media Australia mengenai apa yang terjadi di Pasifik, akan ada banyak diskusi tentang isu- isu di atas dan persoalan lainnya sepanjang tahun baru ini. (Development Policy Centre, Australian National University, 07/01/2019)

loading...

Sebelumnya

Pemerintah berselisih, PM Australia akan kunjungi Fiji

Selanjutnya

Taiwan pererat hubungan dengan Pasifik

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe