Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Pelantikan ratusan Kepsek tuai protes, YPPK liburkan anak didik
  • Rabu, 09 Januari 2019 — 09:14
  • 959x views

Pelantikan ratusan Kepsek tuai protes, YPPK liburkan anak didik

“Sekali lagi saya tegaskan, yayasan mengambil sikap demikian lantaran mengganti suster sebagai kepala sekolah secara diam-diam. Itulah akar persoalan sesungguhnya,” tegasnya.
Pertemuan bersama yayasan bersama DPRD dan juga dihadiri Bupati Merauke, Frederikus Gebze – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Merauke, Jubi - Pelantikan ratusan kepala sekolah untuk TK/SD dan SMP di Kabupaten Merauke pada 28 Desember 2018 silam, menuai pro-kontra. Sehingga berbuntut panjang sampai sekarang.

Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) Merauke langsung beraksi dengan melakukan rapat internal bersama Uskup Agung Merauke, Mgr. Nicolaus Adi Seputra, MSC. Sekaligus mengambil keputusan meliburkan semua anak didik mulai dari jenjang TK sampai SMA. Padahal, kegiatan belajar mengajar sudah harus berjalan mulai 7 Januari 2019.

Setelah  pertemuan dan ditindaklanjuti dengan mengirim surat protes  kepada Bupati Merauke, Frederius Gebze maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, pimpinan dewan mengambil langkah  menggelar pertemuan dengan menghadirkan pihak yayasan baik dari YPPK, YPK maupun Yapis guna berdialog secara langsung.

Langkah untuk audiens diresponi pemerintah dan akhirnya Bupati Merauke menghadiri pertemuan yang berlangsung tadi siang di ruang rapat dewan. Pertemuan dimaksud dipimpin Ketua DPRD Merauke, Fransiskus Sirfefa serta dihadiri semua anggota.

Ketua YPPK Merauke, Pastor Agustinus Wolomase dalam dialog Selasa 8 Januari 2019 mengatakan, semua pihak hadir disini untuk menjadikan manusia di tanah ini lebih baik melalui pendidikan. Namun ketika pendidikan dinodai, semua akan hancur.

Pendidikan adalah proses untuk membentuk orang yang kemudian lebih baik, sekaligus menggantikan generasi sekarang.

Lebih lanjut dijelaskan, berkaitan dengan surat YPPK yang ditujukan kepada Bupati Merauke, perlu dijelaskan, pelantikan adalah kewenangan dari seorang pimpinan daerah dan itu disadari pihak yayasan. Hal yang diprotes adalah menyangkut prosesnya yang keliru.

Dalam undang-undang pendidikan, menurutnya, dijelaskan bahwa sekolah-sekolah yang diselenggarakan masyarakat, pencalonan kepala sekolah dikembalikan kepada sekolah bersangkutan. Sehingga harus dihargai oleh pemerintah. Itu sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018.

“Saya berterimakasih karena sebelum pelantikan, pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke melakukan komunikasi dengan yayasan  dan menanyakan bagaimana proses pengusulan kepala sekolah,” ujarnya.

Namun sayangnya, ketika proses pelantikan dilakukan, sejumlah kepala sekolah yayasan yang diangkat dengan SK seperti suster (biarawati), diganti secara diam-diam. Ini sangat disesalkan. Sehingga pihak yayasan mengambil langkah meliburkan semua anak didik mulai dari jenjang TK hingga SMA yang bernaung di bawah YPPK.

“Apa yang kami lakukan semata mata menghindari adanya konflik. Lalu jika tak ada respon pemerintah terhadap persoalan dimaksud, anak-anak akan terus diliburkan,” ancam dia.

Pastor Agus juga menyoroti penempatan Kepsek SMP Jhon Merauke. Kepsek yang ditempatkan, sudah bermasalah. Sebelumnya bertugas di SMP itu, namun dikembalikan ke dinas. Namun dalam pelantikan tahun lalu, dikembalikan lagi di sini. 

“Dalam forum  terhormat ini perlu saya sampaikan bahwa Kepsek bersangkutan pernah menyiram suster dengan air bakso serta mengeluarkan kata-kata kotor kepada ketua yayasan. Sehingga kami mengambil sikap tegas melakukan penolakan terhadap bersangkutan,” tegasnya.

“Memang kita bergerak dalam regulasi. Namun perlu diingat bahwa yayasan mempunyai hak. Dimana sama sama mendidik anak-anak. “Saya juga perlu tegaskan bahwa kepala sekolah yang dilantik menggantikan suster, jangan pernah berharap dilakukan serahterima jabatan,” ungkapnya.

Dijelaskan, jika pergantian kepala sekolah adalah kewenangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), harusnya melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Sehingga dari dinas berinteraksi lebih lanjut bersama yayasan.

Kalau itu dilakukan, jelas pastor, tak akan menimbulkan polemik seperti sekarang. “Saya berharap agar dengan persoalan dimaksud, menjadi pembelajaran di waktu mendatang,” katanya.

“Kami dari YPPK sangat menghargai kepala dinas dan ketika ada persoalan, selalu melakukan konsultasi. Bahkan, yayasan juga  terbuka untuk siapa saja boleh datang,” ujarnya.

Ditambahkan lagi, pihak yayasan tak ingin memberikan perlawanan kepada pemerintah. Karena menyadari juga kalau banyak guru yayasan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sekali lagi saya tegaskan, yayasan mengambil sikap demikian lantaran mengganti suster sebagai kepala sekolah secara diam-diam. Itulah akar persoalan sesungguhnya,” tegasnya.

Ketua Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Merauke, Nekat N mengatakan, setelah pelantikan ratusan kepala sekolah pada 28 Desember 2018 lalu, pihaknya sangat kecewa lantaran usulan dari yayasan, tak direspon.

Padahal, menurutnya, pejabat dari dinas datang di yayasan mengambil nama-nama yang diusulkan. Tetapi tak ditiindaklanjuti saat pelantikan berlangsung.

“Kami ini seakan tak diperhitungkan di negeri ini, padahal YPK adalah yayasan perintis. Mestinya komunikasi dibangun terlebih dahulu sebelum pelantikan dilaksanakan,” pintanya.

YPK, lanjut dia, tak persoalkan tentang pelantikan. Karena itu adalah kewenangan Bupati Merauke. Hanya prosedurnya, sehingga harus dilakukan peninjauan kembali.

Ketua Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Merauke, Burhanudin Yasin mengaku proses pelantikan kepala sekolah yang dipersoalkan. Karena di Yapis juga memiliki AD/ART.

“Kami telah bentuk tim seleksi di Yapis untuk merekrut para guru yang nantinya menjadi kepala sekolah, setelah mendengar berbagai masukan maupun pertimbangan berbagai pihak,” ungkapnya.

Dari lima yang diusulkan, menurutnya, dua tak sesuai. Sehingga ikut melayangkan surat keberatan juga kepada Bupati Merauke.

Janji ditinjau kembali

Bupati Merauke, Frederikus Gebze dalam arahannya mengatakan, sebelum tanggal 31 Januari 2018, pihaknya akan melakukan peninjauan kembali terhadap kepala sekolah yayasan yang telah dilantik. “Ya, undang-undangnya sangat jelas bagi guru yayasan. Sehingga dipastikan akan ditinjau kembali,” katanya.

Kalau para kepala sekolah di sekolah dasar negeri (SDN) adalah kewenangan dari pemerintah. Intinya, akan dilakukan penyempurnaan kembali pada akhir bulan ini.

“Saya sudah dengar semua masukan dari pihak yayasan dalam pertemuan di DPRD Merauke. Sehingga pasti akan meninjau kembali pergantian sejumlah kepala sekolah yayasan melalui pelantikan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu,” janji bupati. (*)

loading...

Sebelumnya

Anak Papua, dari pemulung jadi pencandu aibon

Selanjutnya

Tolak pelantikan kepsek, puluhan guru "serbu" DPRD Merauke

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe