TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Bomberai
  3. Terjerat korupsi, 59 ASN di Papua Barat diberhentikan
  • Selasa, 09 Januari 2019 — 15:09
  • 94x views

Terjerat korupsi, 59 ASN di Papua Barat diberhentikan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Yustus Maidodga, di Manokwari, Selasa (8/1/2019), mengatakan pada pekan ini pihaknya akan menggelar pertemuan bersama untuk menyelaraskan konsep surat keputusan (SK) pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) tersebut.
Ilustrasi korupsi – Jubi/Tempo.co
ANTARA
[email protected]
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi - Pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten/kota di Papua Barat, bulan ini akan memberhentikan sebanyak 59 aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat tindak pidana korupsi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Yustus Maidodga, di Manokwari, Selasa (8/1/2019), mengatakan pada pekan ini pihaknya akan menggelar pertemuan bersama untuk menyelaraskan konsep surat keputusan (SK) pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) tersebut.

"Semua SK nanti ditandatangani Pak Gubernur dan bupati, kecuali ASN provinsi hanya tanda tangan gubernur," kata Yustus.

Ia menyebutkan dari 59 orang tersebut, 18 di antaranya merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan 32 orang sisanya tersebar di sejumlah daerah.

Terkait PTDH 18 ASN Pemprov Papua Barat, kata Maidodga, hal itu dilakukan sesuai surat yang dikirim Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada gubernur. SK PTDH bagi mereka sudah siap diterbitkan.

"Memang ada penambangan menjadi 21 orang seperti yang disebutkan Inspektorat. Tapi kita mengacu pada surat BKN yang sudah diterima Pak Gubernur, kalau pun ada penambahan tentu akan diproses berikutnya," imbuhnya.

Seharusnya, ujar Yustus, SK PTDH ini diterbitkan pada Desember 2018. Namun karena agenda cukup padat pada bulan itu sehingga proses terhambat. Ia optimistis, bulan ini SK sudah bisa diterbitkan Januari 2019.

"Sudah tidak akan molor lagi karena kita harus memenuhi target waktu yang ditentukan pusat. Kalau molor lagi kita ditegur," ujarnya.

Terkait pemberhentian ASN koruptor ini, kata Yustus menambahkan bulan lalu Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan, sudah menghadap Kemendagri menyampaikan perkembangan atas proses pemecatan tersebut. Sekda juga menyampaikan kendala di daerah terkait proses pemberhentian ini.

"Yang pasti pekan ini kita akan melakukan pertemuan bersama dengan kondisi/kota untuk menyelaraskan konsep SK. Bulan ini sudah pasti terbit," katanya.

Ia menambahkan atas sanksi PTDH yang diberikan, 59 ASN ini akan kehilangan seluruh haknya sebagai pegawai negeri, termasuk hak atas gaji/pensiun. (*)

loading...

Sebelumnya

Transportasi udara sumbang inflasi tertinggi di Manokwari

Selanjutnya

Kaimana kembali diguncang gempa

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe