TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Bappeda: Kota Jayapura tidak dapat dana Otsus untuk tambahan infrastruktur
  • Rabu, 09 Januari 2019 — 18:22
  • 865x views

Bappeda: Kota Jayapura tidak dapat dana Otsus untuk tambahan infrastruktur

Wali Kota Jayapura tetap disarankan melaporkan kepada Gubernur terkait kejadian yang sedang dialami
Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa ad - Jubi/Alex
Alexander Loen
[email protected]
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Pemberian dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otsus diberikan berdasarkan indikator, di antaranya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), fasilitas, aspek-aspek pendidikan dan kesehatan, luas wilayah. Serta jumlah orang asli Papua.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad mengatakan hal itu sesuai ketentuan Bappenas, bahwa dana infrastruktur adalah 15 persen yang menjadi bagian kabupaten/kota, dan selama empat tahun terakhir pemerintah sudah penuhi.

"Tujuan dari dana ini adalah tranportasi (pembangunan jalan dan jembatan). Hanya saja, ketika diskenariokan Kota Jayapura tidak mendapat dana itu, tetapi daerah lain diberikan karena membutuhkan," kata Musa'ad kepada wartawan di Jayapura, Rabu (9/1/2019).

Menurut ia, yang mendapat dana tambahan infrastruktur rata-rata wilayah Meepago dan Lapago. Sedangkan Mamta, Saireri dan Tabi (pesisir) tidak mendapat dukungan dana tersebut.

"Intinya, kami berikan kepada daerah yang masih terisolir. Kota Jayapura dan beberapa daerah seperti Biak Numfor, Kabupaten Jayapura dan lainnya masuk dalam kategori yang tidak mendapat dana bantuan itu," ujarnya.

Meskipun demikian, Musa'ad menyarankan agar Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano segera melaporkan kepada Gubernur terkait kejadian yang sedang dialami, yakni rusaknya beberapa infrastruktur jalan akibat banjir dan longsor.

"Sampai saat ini kami belum tahu apakah sudah ada permintaan dari pemerintah kota ke gubernur atau tidak. Sebab, kasus yang menimpa kota berbeda, dan saya rasa tepat jika ini tidak hanya menjadi beban pemerintah kota, provinsi harus ikut membantu," katanya.

"Saya rasa kalau pak wali sudah kordinasi dengan pak gubernur soal apa yang dialami, pasti beliau akan merespon dengan sangat baik," sambungnya.

Dari pembagian dana Otsus, kata ia, memang Kota Jayapura salah satu daerah yang mendapat paling sedikit. Namun lanjutnya, yang perlu diketahui, selama tiga tahun berturut-turut 29 kabupaten/kota tidak ada peningkatan dana.

"Setiap tahun dana Otsus Papua dapat tambahan sebesar Rp200 miliar, inilah yang di pakai untuk KPS, Prospek, dan perumahan karena ini uang bersama sehingga kabupaten/kota dapat. Yang jelas distribusi dana Otsus sudah sangat ketat," ujarnya.

Dia menambahkan, sejauh ini pemerintah provinsi sudah berlaku adil dengan skenario pembagian berdasarkan kajian, apalagi dalam Undang-Undang Otsus disebutkan dana itu dibagi secara adil dan berimbang.

"Intinya, dana infrastruktur kewenangannya ada di provinsi, karena yang disuruh bagi itu 2 persen dari tambahan dana Otsus, namun dikarenakan keinginan gubernur dana tambahan infrastruktur ini di bagi sejak 2014 dengan besaran 15 persen ke kabupaten/kota dan 85 persen ke provinsi, maka hal ini dilegitimasi oleh Bappenas," kata Musa'ad.

Sebelumnya, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano meminta Pemerintah Provinsi Papua mengambil bagian, khususnya dari sisi anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur pasca bencana tanah longsor dan banjir.

"Pemerintah Provinsi Papua jangan menutup mata akan beberapa kasus bencana alam di Kota Jayapura, karena ini bukan semata tugas dari pemerintah kota Jayapura," kata Mano.

Menurut ia, dana Otsus yang diperuntukkan bagi infrastruktur sangat besar, namun semenjak dirinya menjabat sebagai Wali Kota Jayapura, sama sekali tidak mendapatkan dana tersebut, guna pembangunan infrastruktur ataupun melakukan relokasi terhadap daerah-daerah yang rawan terdampak bencana seperti tanah longsor dan banjir.

"Padahal kantor pemerintahan Provinsi Papua ada di Kota Jayapura, pejabatnya juga tinggal di Kota Jayapura tetapi mereka sepertinya menutup mata akan hal tersebut," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

BPPKSLN berencana buka jalur langsung Jayapura-Vanimo

Selanjutnya

Pemerintah Selandia Baru tawarkan beasiswa untuk ASN Papua

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe