Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Kalimantan
  3. Sumbangan dana kampanye Parpol di Pontianak minim
  • Kamis, 10 Januari 2019 — 14:04
  • 395x views

Sumbangan dana kampanye Parpol di Pontianak minim

Diketahui berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilu 2019.
Ilustrasi sumbangan, pixabay.com
ANTARA
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Pontianak, Jubi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak menyatakan, hingga saat ini baru dua partai politik yang menerima sumbangan. Hal itu diketahui berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilu 2019.

“Dari 16 Parpol peserta Pemilu 2019, baru dua partai politik yang sudah menerima sumbangan dana kampanye,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, Deni Nuliadi, Kamis, (10/1/2019).

Ia menjelaskan, kedua Parpol yang sudah menerima sumbangan dana kampanye tersebut, meliputi PKB sebesar Rp 3,6 juta, dan Partai Solidaritas Indonesia Rp 1,5 juta, sementara Parpol lainnya baru menerima sumbangan dana kampanye dari Parpol itu sendiri.

Menurut Deni pelaporan penerimaan sumbangan itu wajib bagi peserta Pemilu, dan penerimaan sumbangan itu tidak hanya sampai tanggal 2 Januari 2018, tetapi akan terus berlanjut hingga menjelang berakhirnya masa kampanye Pemilu 2019.

"Ketika Parpol menyerahkan LPPDK itulah baru secara utuh terlihat berapa total mereka menerima sumbangan dana kampanye selama kampanye dan berapa yang dikeluarkan," kata Deni menjelaskan.

Komisioner KPU Kalbar, Mujiyo, mengatakan tidak bisa ikut campur terlalu jauh ke dalam internal partai jika memang ada partai politik maupun peserta Pemilu lainnya yang masih nol sumbangan dana kampanye.

Menurut dia, KPU hanya memandang pada kepatuhan peserta pemilu memenuhi kewajibannya, yakni menyerahkan LPSDK.

"Saat proses kampanye itu berjalan maka akan ada pencatatan penerimaan dan pengeluarannya, hal itulah yang harus dilaporkan diserahkan 15 hari setelah pemilu,” kata Mujiyo.

Pelaporan penerimaan itu semangatanya keterbukaan dan keadilan, yang aturannya siapa saja yang boleh memberikan dan tidak boleh memberikan sumbangan dana kampanye tersebut.

Ia menyatakan, pihak yang tidak boleh memberikan sumbangan dana kampanye itu meliputi lembaga asing, warga asing, LSM asing, dan BUMN maupun  BUMD.

"Karena jika tidak diatur, bisa saja partai yang memiliki jaringan itu memiliki banyak sumbangan," katanya.

Sedangkan besaran sumbangan dana kampanye untuk partai politik maupun tim pemenangan capres, dan perorangan yakni Rp 2,5 miliar.

Jika sumbangan itu dari badan usaha maupun kelompok, maksimal yang bisa diterima sebesar Rp 25 miliar, sedangkan untuk calon DPD lebih kecil, sebesar Rp750 juta dan badan usaha maupun kelompok sebesar Rp1,5 miliar. (*)

loading...

Sebelumnya

PAW tambah keterwakilan perempuan DPRD Kalsel

Selanjutnya

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe