Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Solpap minta rencana peresmian pasar perbatasan RI-PNG ditunda
  • Kamis, 10 Januari 2019 — 14:16
  • 455x views

Solpap minta rencana peresmian pasar perbatasan RI-PNG ditunda

Legalitas hukum terhadap pasar itu harus ada. Baru Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bisa meresmikan
Ketua Solpap Frengki Warer dan Natan Tebay ketika memberikan arahan kepada mama mama Papua di pasar mama mama Papua -( Jubi/Hengky Yeimo).
Hengky Yeimo
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Sekretaris Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) Natan Naftali Tebay meminta, rencana rencana peresmian Pasar di perbatasan RI- PNG yang dilakukan oleh presiden Jokowidodo, untuk sementara ditunda dulu.

"Setelah pasar mama-mama Papua yang diresmikan Oleh Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano mewakili Presiden Jokowi pada tanggal 7 Maret 2018. Hingga saat ini kami belum menerima surat hibah dari Kementerian kepada Solpap," katanya kepada wartawan, Kamis (10/1/2019).

Karena itu Solpap meminta kepastian dari Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan UKM menengah untuk mengeluarkan legalitas hukum terkait dengan status pasar mama-mama Papua.

"Legalitas hukum terhadap pasar itu harus ada. Baru Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bisa meresmikan pasar di perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea (PNG)," katanya.

Katanya, hingga kini status pasar mama-mama masih pinjam pakai. Ini saja masih bermasalah. Proses pelepasan dari Kementerian kepada pemerintah kota juga belum dilaksanakan dalam hal ini pemberian surat hibah.

"Kami minta kepada Presiden Joko Widodo untuk membereskan dulu pasar yang ada, baru datang meresmikan pasar yang baru atau pasar di perbatasan," katanya.

Sebelum ada surat hibah dari Kementerian terkait, maka pihaknya menolak rencana peresmian Pasar yang akan dilangsungkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Soal surat hibah ini urusannya Kementerian Perdagangan Perindustrian dan UKM dan Pemerintah kota Jayapura Kalau status pasar sendiri itu dibangun oleh Presiden itu diserahkan langsung kepada mama-mama, bukan kepada pemerintah.

"Apabila surat hibah itu dibuat maka isi surat tersebut dihibahkan kepada Mama, bukan kepada pemerintah yang hanya punya hak untuk mengelola pasar tersebut. Jangan sampai surat hibah tersebut dipermainkan oleh pihak ketiga akhirnya mama -mama jadi korban, karena ada pihak ketiga yang main," katanya.

Tebay menegaskan, pemerintah harus hati-hati. Sebab ini bisa saja jadi senjata bagi pihak yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi.

"Kami meminta kepala perbatasan untuk menghentikan sementara proses rencana peresemian pasar perbatasan ini," katanya.

Pengurus Solpap lainnya Metti Ronsumbre mengatakan, terlalu lama mama-mama dan Solpap menanti surat hibah dari Kementerian Perdagangan Perindustrian dan UKM RI.

"Kalau surat hibah itu diberikan jelas kepada Solpap, maka tugas pemerintah kota Jayapura ialah mengelola aset pasar, jadi bukan kementerian hibahkan kepada pemerintah kota," katanya.(*)

 

 

loading...

Sebelumnya

BTM: Saya tidak ingin jadi Gubernur

Selanjutnya

KAPP berharap OPD Otsus gerakkan ekonomi kerakyatan Papua

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe