Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Perampingan OPD, Papua akan jadi percontohan
  • Kamis, 10 Januari 2019 — 16:09
  • 365x views

Perampingan OPD, Papua akan jadi percontohan

"Itulah amanah dari gubernur dan wakil gubernur, sehingga tidak harus banyak organisasi tetapi fungsinya yang di perbanyak," ujarnya. 
Ilustrasi Kantor Gubernur Papua - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Sekda Papua, Herry Dosinaen mengatakan, Papua akan menjadi percontohan untuk provinsi lain di Indonesia dalam hal perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

"Kemarin dari kelembagaan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) menyampaikan, Papua ini menjadi sampel untuk provinsi lain," kata Herry Dosinaen usai rapat dengan DPR Papua. 

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri mau mengevaluasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang OPD. Namun ternyata Pemerintah Provinsi Papua mendahuluinya (merampingkan OPD), dengan harapan miskin struktur namun kaya fungsi. 

"Itulah amanah dari gubernur dan wakil gubernur, sehingga tidak harus banyak organisasi tetapi fungsinya yang di perbanyak," ujarnya. 

Menurutnya selain Papua, salah satu provinsi yang akan melakukan perampingan OPD adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

"Yogyakarta sudah mau menerapkannya. Tentu (Papua) akan menjadi sampel untuk provinsi lain," ucapnya. 

Namun katanya, perampingan OPD di provinsi tidak berpengaruh untuk kabupaten (kota), karena fungsi dari penggabungan maupun penghapusan OPD tetap melekat. 

"Misalnya Pemberdayaan Perempuan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) silahkan kalau ada. Tetapi fungsi dari Pemberdayaan Perempuan (di provinsi) ada di Dinas Sosial," katanya. 

Sementara Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, kebijakan perampingan OPD demi efektivitas pelayanan birokrasi karena ada OPD yang tupoksinya hampir sama dengan OPD lainnya. 

Menurutnya, 35 OPD di lingkungan Pemprov Papua hasil dari perampingan, akan diisi pejabat berkompeten, handal, profesional dan berintegritas. 

Pejabat yang menjadi pimpinan OPD harus memenuhi syarat sesuai hasil seleksi atau uji kompetensi. Seleksi terbuka dapat diikuti siapa pun, namun lulus atau tidaknya peserta akan dinilai oleh tim seleksi. Hal tersebut sesuai aturan ASN. 

"Yang memenuhi syarat akan lolos, dan yang tidak akan berakhir (non job)," kata Enembe, belum lama ini. 

Enembe berharap, para pimpinan OPD baru nantinya dapat menjawab berbagai masalah yang selama ini belum terjawab. (*) 

loading...

Sebelumnya

DPR Papua akan bahas RAPBD TA 2019 untuk 54 OPD

Selanjutnya

APBD Papua TA 2019 fokus PON, jangan abaikan sektor lain

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe