Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. 57 kontainer kayu besi ilegal asal Papua disita di Makassar
  • Kamis, 10 Januari 2019 — 18:36
  • 1112x views

57 kontainer kayu besi ilegal asal Papua disita di Makassar

"Upaya penyelamatan SDA Papua ini dimulai dengan post-audit terhadap 10 industri di Papua, dan kami menemukan adanya berbagai pelanggaran. Kemudian kami dalami, awal Desember 2018, kami mengamankan 40 kontainer kayu di Surabaya, dan hari ini 57 kontainer di Makassar,” ujar Iriyono.
Kontainer kayu ilegal asal Papua berhasil disita di Pelabuhan Sukarno Hatta, Makassar, Selasa (8/1/2019) - pedomansulsel.com
Zely Ariane
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Nabire, Jubi - Sebanyak 57 kontainer kayu ilegal jenis Merbau (kayu besi) dari Papua disita di Pelabuhan Sukarno Hatta, Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (6/1/2019). 

Menindaklanjuti informasi yang sudah dikumpulkan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK (Gakkum) KLHK bersama Lantamal VI Makasar, Armada II TNI AL, serta Tim Gabungan melakukan penindakan terhadap kapal SM yang membawa kayu tersebut. 

Berdasarkan rilis Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang diterima Jubi, Rabu (9/1/2019) volume kayu besi yang diangkut kapal SM itu diperkirakan lebih dari 914 meter kubik, dengan perkiraan nilai sebesar Rp 16,5 miliar. 

"Temuan ini adalah pengembangan dari kasus 40 kontainer kayu ilegal asal Papua yang disita di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya awal Desember lalu," ungkap  Muhammad Nur, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, kepada media saat jumpa pers di Makassar (8/1/2019).

“Berdasarkan analisis data intelijen, Direktorat PPH Ditjen Gakkum kemudian memerintahkan kami melaksanakan operasi pengamanan itu, dengan dukungan Lantamal VI Makassar, Bea Cukai Makassar, dan KSOP Makassar,” kata dia. 

Dikatakan, tim gabungan itu sudah memeriksa fisik kayu, mengamankan barang bukti, dan akan segera menindaklanjuti dengan penyidikan semua pihak yang terkait.

Sementara Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH), Ditjen Gakkum, Sustyo Iriyono, mengatakan, keberhasilan pengungkapan itu merupakan tindak lanjut dari Satgas Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) KLHK.

"Upaya penyelamatan SDA Papua ini dimulai dengan post-audit terhadap 10 industri di Papua, dan kami menemukan adanya berbagai pelanggaran. Kemudian kami dalami, awal Desember 2018, kami mengamankan 40 kontainer kayu di Surabaya, dan hari ini 57 kontainer di Makassar,” ujar Iriyono.

Terkait kasus ini, Direktur Jenderal Gakkum LHK, Rasio Ridho Sani (Roy) berdasarkan rilis KLHK itu menegaskan bahwa, penegakan hukum penyelamatan SDA menjadi prioritas pemerintah, guna melindungi fungsi ekosistem hutan dan kerugian negara, termasuk hutan tropis alami di tanah Papua dari pembalakan liar. 

"Pelaku pembalakan liar ini harus ditindak tegas. Kami sedang menyiapkan kerja bersama penerapan pasal dan undang-undang berlapis, termasuk penindakan tindak pidana pencuci uang, untuk merampas hasil kejahatan agar mereka jera, disamping memenjarakan," tegasnya. 

Ditambahkannya, kerja bersama KPK, Kepolisian, TNI AL, Ditjen Hubla-KSOP, Bea Cukai dan para pihaknya lainnya, sangat penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. 

"Keberhasilan mendeteksi perubahan modus dan pola-pola para pelaku dan jaringan kejahatan kayu ilegal ini, menunjukkan bukti bahwa aparat penegakan hukum harus membangun jaringan kerja bersama. Kita tidak boleh kalah dengan jaringan pelaku kejahatan,  dan kita harus siap menghadapinya,” tegas Rasio Sani. 

Menurut Sani KLHK berkomitmen dan konsisten untuk memperkuat upaya penegakan hukum, guna menyelamatkan sumber daya alam dengan berbagai pendekatan, termasuk berbasiskan sains dan teknologi. "Teknologi memudahkan operasi intelijen khususnya pelacakan pergerakan pelaku," terangnya.

Menurut catatan KLHK selama tiga tahun terakhir kementerian itu telah memberikan sanksi kepada 451 korporasi, membawa 567 kasus pidana ke pengadilan, mengajukan gugatan ganti rugi dan biaya pemulihan kepada 18 korporasi. 

Selain itu, sebanyak 10 gugatan sudah putus dengan total nilai putusan mencapai lebih dari Rp18,33 trilyun. 

"Putusan perdata yang dimenangkan pemerintah ini mungkin yang terbesar. Ini sejarah untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan," kata Rasio Sani.(*)

loading...

Sebelumnya

Atasi konflik Papua, Ramos-Horta desak dialog; Powes Parkop dorong referendum

Selanjutnya

Empat lembaga kecam kriminalisasi terhadap aktivis KNPB Mimika

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe