Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Ketua Fraksi Hanura DPR Papua kritik penundaan sidang RAPBD
  • Kamis, 10 Januari 2019 — 21:39
  • 710x views

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua kritik penundaan sidang RAPBD

Ia menilai, paripurna atau sidang APBD Papua dari tahun ke tahun tak pernah berubah. Selalu tertunda dan terkesan hanya sekadar formalitas.
Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Nikius Bugiangge - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Nikius Bugiangge mengkritik keputusan Badan Musyawarah (Banmus) DPR Papua yang menunda paripurna RAPBD Papua Tahun Anggaran (TA) 2019.

Ia mengatakan, dalam sidang non-APBD Papua akhir Desember 2018 lalu, diputuskan jika paripurna RAPD diskors hingga 10 Januari 2019. Pada tanggal itu, skors akan dicabut dan paripurna dilanjutkan hingga 18 Januari 2019. Namun dalam rapat Banmus DPR Papua, Rabu (9/1/2019), diputuskan pencabutan skors diundur hingga, 14 Januari 2019. 

"Alasan penundaan sidang ini tidak kuat. Alasannya, KUA PPAS harus dibahas. Padahal mestinya kalau nota kesepakatan KUA PPAS sudah ditandangani Ketua DPR Papua dan pihak eksekutif, tidak ada lagi pembahasan dengan OPD. Sidang mestinya dilanjutkan, 10 Januari 2019," kata Nikius Bugiangge via teleponnya kepada Jubi, Kamis (10/1/2019) malam. 

Ia menilai, paripurna atau sidang APBD Papua dari tahun ke tahun tak pernah berubah. Selalu tertunda dan terkesan hanya sekadar formalitas.

"Tahun ini sangat parah sekali.  Sidang (paripurna) dari tahun ke tahun tidak sesuai prosedur. Mekanisme yang ada selama ini tidak sesuai yang ditetapkan pusat," ujarnya. 

Katanya, hal seperti ini mesti dipikirkan kembali dan melihat aturan yang ada. Apakah sesuai mekanisme atau tidak. Jangan sampai DPR Papua menyalahi aturan sendiri. 

Nikius Bugiangge berharap, pimpinan dewan mengoreksi kembali apakah mekanisme yang ada sudah sesuai aturan atau tidak. Jangan sampai lembaga dewan sendiri menabrak aturan. 


Saat rapat Banmus lanjut Nikius, pihaknya telah mengingatkan untuk dilihat kembali, apakah nota KUA PPAS sudah ditandanganai atau belum. Kalau sudah, tidak ada lagi yang mesti dibahas bersama OPD. 

"Kalau nota KUA PPAS sudah ditandatangani, berarti sudah disetuji. Tidak bisa lagi dibahas. Apalagi yang akan dibahas. Saya khawatir nanti akan dipermasalahkan teman-teman lain di dewan," ucapnya. 

Sebelumnya usai memimpin rapat Banmus DPR Papua, Rabu (9/1/2019), Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, salah satu alasan penundaan pencabutan skors paripurna RAPBD Papua TA 2019 karena beberapa anggota dewan masih melakukan kegiatan di luar daerah. 

"Kami berikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan kegiatannya. Setelah itu, 14 Januari 2019, skors dicabut dan sidang dilanjutkan hingga, 18 Januari 2019," kata Yunus Wonda. (*) 

loading...

Sebelumnya

Legislator: Siapa di balik lolosnya 57 kontainer kayu ilegal ke Makassar?

Selanjutnya

DPR Papua harus evaluasi kinerja

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe