Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Polemik pelantikan ratusan kepsek, PGRI Merauke angkat bicara
  • Jumat, 11 Januari 2019 — 04:27
  • 472x views

Polemik pelantikan ratusan kepsek, PGRI Merauke angkat bicara

“Saya tak menyudutkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang melakukan kesalahan. Namun kalau kedua dinas itu duduk bersama sekaligus mengundang beberapa pemerhati pendidikan untuk memberikan masukan, tentunya akan jauh lebih baik,” ungkap Womsiwor.
Puluhan guru saat melakukan aksi demonstrasi di DPRD Merauke – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi - Polemik pelantikan ratusan kepala sekolah (kepsek) oleh Bupati Merauke, Frederikus Gebze, beberapa waktu lalu, akhirnya mendapat reaksi dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), setelah sebelumnya mendapat tanggapan dari  Yayasan Pendidikan Persekolahan katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), dan Yayasan Pendidikan Islam (Yapis).

Ketua PGRI Merauke, Sergius Womsiwor, kepada Jubi, Kamis (10/1/2019), memberikan apresiasi kepada pemerintah setempat, karena telah mengambil langkah melakukan pelantikan terhadap para kepala sekolah sehingga para kepsek memiliki SK legal dalam melaksanakan tugasnya.

Namun demikian, jelas Womsiwor, belakangan memunculkan polemik dari pihak yayasan. Sebenarnya, tak akan menimbulkan pro-kontra seperti begini kalau pemerintah melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama yayasan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke.

“Saya tak menyudutkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang melakukan kesalahan. Namun kalau kedua dinas itu duduk bersama sekaligus mengundang beberapa pemerhati pendidikan untuk memberikan masukan, tentunya akan jauh lebih baik,” ungkapnya.

Dikatakan, pelantikan yang dilakukan telah melanggar konsensus bersama antara pemerintah serta yayasan sebagai mitra kerja.

“Ingat bahwa ketika kita bicara yayasan, kita bicara tentang gereja,” tegasnya.

“Saya berharap Bupati Merauke dapat menyikapi dengan serius aksi protes yayasan tersebut, sehingga tak berdampak terhadap  proses belajar mengajar di sekolah,” sambungnya.

Bupati Merauke, Frederikus Gebze, mengatakan pihaknya merespons keberatan dari YPPK, YPK, maupun Yapis dan akan meninjau kembali pelantikan para kepala sekolah yayasan.

“Berikan waktu kepada pemerintah untuk dilakukan koreksi kembali hingga tanggal 31 Januari 2019,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Masyarakat Kuler dibekali budidaya labu madu

Selanjutnya

Di Merauke, seorang IRT tewas gantung diri

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe