Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Taiwan pererat hubungan dengan Pasifik
  • Jumat, 11 Januari 2019 — 09:08
  • 476x views

Taiwan pererat hubungan dengan Pasifik

Perjanjian tersebut diharapkan dapat memfasilitasi dan meningkatkan kerja sama, antara masyarakat pribumi Taiwan dan masyarakat di Kepulauan Marshall.
Suku pribumi Taiwan menampilkan tarian tradisional saat peresmian kantor Preparatory Office of Austronesian Forum, Rabu, 1 Agustus 2007, di Taipei, Taiwan. - The Diplomat/AP Photo/Wally Santana
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Pekan lalu, Dewan Masyarakat Pribumi (Council of Indigenous Peoples; CIP) Taiwan menandatangani perjanjian dengan sebuah negara Kepulauan Pasifik, Kepulauan Marshall, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama bilateral dalam mempromosikan budaya Austronesia.

Perjanjian tersebut diharapkan dapat memfasilitasi dan meningkatkan kerja sama, antara masyarakat pribumi Taiwan dan masyarakat di Kepulauan Marshall, yang memiliki hubungan pertalian secara etnis dan bahasa, khususnya di bidang bahasa, olahraga, dan pelestarian kearifan dan keterampilan tradisional.

Perjanjian ini disetujui bertepatan dengan Tahun Internasional Bahasa Pribumi (International Indigenous Languages Year) PBB tahun 2019, yang berupaya untuk meningkatkan perhatian umum kepada situasi genting, yang sedang dialami oleh banyak bahasa-bahasa pribumi, termasuk ancaman punah, dan juga berusaha untuk mempromosikan perlindungan dan penggunaannya secara berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Rumpun bahasa Austronesia mencakup lebih dari 2.000 bahasa, termasuk di antara bahasa asli Taiwan, serta bahasa-bahasa suku pribumi di Kepulauan Mikronesia, Melanesia, dan Kepulauan Polinesia di Pasifik, dan banyak bahasa lainnya yang sering digunakan di Asia Tenggara, dan Madagaskar.

Pulau Taiwan umumnya dianggap sebagai titik asal distribusi bahasa Austronesia (meskipun informasi ini telah disanggah). Namun, hubungan antara bahasa pribumi Taiwan dan bahasa-bahasa di Pasifik Selatan tidak perlu lagi dipertanyakan, ini menyediakan hubungan yang penting dalam meningkatkan fasilitasi pertukaran budaya antar-kedua pihak.

Penduduk pribumi Taiwan telah menghuni pulau itu selama lebih dari 5.500 tahun, perlahan-lahan berkurang menjadi kelompok minoritas sejak migrasi Suku Han dari daratan Tiongkok, dimulai pada abad ke-17. Modern ini, berbagai kelompok dalam suku pribumi ini mencapai sekitar 530.000 jiwa, atau hanya 2,3 % dari populasi negara itu.

Walaupun kelompok-kelompok pribumi Taiwan juga seringkali didiskriminasi dan memiliki status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan seluruh negeri, tampaknya ada pergerakan di Taiwan untuk meningkatkan standar hidup serta penerimaan dan pengakuan mereka di masyarakat. Pembentukan CIP, dewan yang berada satu tingkat dengan kabinet Taiwan, pada tahun 2002, bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pribumi, tetapi badan ini juga ditugaskan untuk memperkuat hubungan antara kelompok-kelompok pribumi Taiwan, dan kelompok sejawatnya di negara lain. Tugas ini datang dengan perhatian khusus pada budaya Austronesia, di Pasifik dan Asia Tenggara.

Menyatukan kekerabatan dalam hal sejarah dan budaya di Pasifik ini, dapat dilihat sebagai bagian dari strategi Taiwan untuk bekerja menuju identitas yang berbeda, serta menjauhkan diri dari identitas daratan Tiongkok.

Meningkatnya rasa hormat negara terhadap kelompok minoritas - dan mempromosikan budaya mereka - oleh Pemerintah Taiwan juga dapat dilihat sebagai upayanya untuk menjauhkan diri dari Republik Rakyat Tiongkok, yang perilakunya akhir-akhir ini terhadap kelompok minoritas semakin meresahkan dunia internasional. Interaksi budaya antara kelompok-kelompok yang memiliki hubungan erat dengannya di seluruh Pasifik, merupakan komponen penting untuk menunjukkan rasa hormat mereka.

Kerja sama untuk meningkatkan keterlibatannya dalam bidang budaya dengan Kepulauan Marshall, juga dapat dilihat sebagai bagian dari kebijakan New Southbound Policy (NSP) baru Taiwan, yang bertujuan untuk mempererat hubungannya dengan negara-negara lain, dan mengurangi ketergantungannya pada daratan Tiongkok.

Meskipun negara-negara di Kepulauan Pasifik umumnya kekurangan sumber daya, tidak seperti negara di ASEAN atau Asia Selatan di mana kebijakan NSP biasanya diimplementasikan, mereka membentuk bagian strategis yang penting dari kebijakan tersebut, karena hubungan diplomatik yang dimiliki Taipei dengan negara-negara ini, serta hubungan historis Austronesia yang sedang mereka coba untuk perkuat. Enam dari 17 negara yang saat ini mengakui Taiwan secara diplomatis berada di Pasifik, termasuk Kiribati, Nauru, Palau, Kepulauan Solomon, dan Tuvalu, serta Kepulauan Marshall.

Bagi Taiwan, pengakuan diplomatik di dalam kawasan Pasifik memungkinkannya, untuk bertindak sebagai negara yang sering menormalkan keadaan, dan memulai hubungan bilateral dalam bidang yang jauh lebih luas, daripada yang bisa diharapkan Taiwan dari negara-negara lain yang tidak mengakuinya.

Oleh karena itu, kesamaan dalam rumpun bahasa, budaya, dan genetik antara suku pribumi Taiwan dan Pasifik, mendatangkan kesempatan yang unik bagi Taiwan untuk menunjukkan kemampuannya berdaulat.

Dalam pidatonya di hadapan parlemen Kepulauan Marshall pada Oktober 2017, Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, menegaskan warisan budaya dan bahasa Austronesia bersama mereka, dan mengindikasikan bahwa itu adalah elemen penting, dari hubungan antara Kepulauan Marshall dan Taiwan. Beberapa anggota dewan legislatif pribumi Taiwan juga menemani Presiden Tsai Ing-wen, dalam kunjungan kenegaraan itu.

Tahun lalu, Tsai juga memulai kembali Forum Austronesia, sebuah forum yang dirancang khusus untuk mempromosikan perkembangan politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Austronesia. Konsep ini awalnya dibentuk di Palau pada tahun 2006 oleh Taiwan dan enam negara Kepulauan Pasifik yang mengakui Taipei, namun sejak saat itu forum ini tidak aktif selama satu dekade menyusul satu pertemuan tunggal yang diadakan pada tahun 2007. Pernyataan Tsai di forum tersebut tahun lalu menekankan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh pemerintahnya, untuk menyelesaikan berbagai isu ketidakadilan yang dialami masyarakat pribumi Taiwan, dan bagaimana pentingnya memperluas kontak budaya mereka dengan suku pribumi lainnya, di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara.

Tsai tampaknya sangat berkomitmen dalam isu-isu ini karena ia sendiri memiliki latar belakang pribumi, meski tidak sepenuhnya. Namun dorongannya dalam membina hubungan antarbudaya ini - melalui perjanjian seperti yang ditandatangani minggu lalu dengan Kepulauan Marshall - juga terinspirasi oleh status Taiwan yang unik dan target kebijakan luar negerinya, yang dipengaruhi oleh persaingannya dengan Tiongkok. Warisan Austronesia di pulau itu memberikan poin tambahan bagi Taipei, yang tidak dapat ditandingi oleh Beijing.

Hubungan ini memungkinkan Taiwan untuk terlibat di Pasifik dalam level yang lebih mendalam, lebih berempati, daripada sekadar diplomasi buku cek. Meskipun langkah ini tidak mungkin menggeser kesetiaan negara-negara Austronesia yang lebih besar, tetapi ini mungkin akan mendatangkan simpati dan dukungan yang lebih besar untuk Taiwan. (The Diplomat)

loading...

Sebelumnya

Prediksi Pasifik 2019

Selanjutnya

Presiden ADB kunjungi Samoa didemo terkait UU kepemilikan tanah

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe