Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Saireri
  3. Pemkab Biak larang istri kades jabat bendahara dana desa
  • Jumat, 11 Januari 2019 — 14:39
  • 653x views

Pemkab Biak larang istri kades jabat bendahara dana desa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor melarang isteri atau keluarga kepala kampung diangkat menjadi bendahara dana desa, untuk mencegah terjadinya praktik penyimpangan serta adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Ilustrasi desa – Jubi/Tempo.co
ANTARA
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Biak, Jubi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor melarang isteri atau keluarga kepala kampung diangkat menjadi bendahara dana desa, untuk mencegah terjadinya praktik penyimpangan serta adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

"Sesuai arahan penegasan Plt Bupati Herry Ario Naap untuk setiap isteri atau keluarga dekat kepala kampung tidak dibenarkan merangkap menjabat bendahara dana desa. Mulai tahun 2019 ini tidak boleh terjadi, bendahara dana desa dijabat oleh istri kades setempat," ungkap Asisten I Sekda Biak, Frits G Senandi, di Biak, Jumat (11/1/2019).

Ia mengakui sejak dana desa digulirkan pemerintah pertama kali di tahun 2015, ada sejumlah kepala kampung menunjuk dan mengangkat istri atau keluarga dekat menjadi bendahara dana desa, dengan berbagai pertimbangan dan alasan.

Mulai tahun 2019, menurut Frits Senandi, diupayakan pengangkatan bendahara pengelola dana desa harus selektif dan tidak boleh menunjuk istri atau keluarga dekat menjadi bendahara kampung.

"Penunjukkan bendahara kampung harus benar-benar dipilih secara selektif serta mengerti manajemen pembukuan penggunaan dana sehingga dapat menunjang percepatan laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa," harap Asisten I Sekda, Frits Senandi.

Dia berharap penggunaan alokasi dana desa tahun 2019 diharapkan lebih transparan dalam penggunaan dan penganggaran program sehingga mencegah adanya kecurigaan dari warga setempat kepada kepala kampung sebagai pengelola keuangan kampung.

Asisten I Sekda mengharapkan dengan alokasi dana desa yang setiap tahun dikucurkan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat menjawab berbagai kebutuhan program pembangunan warga di kampung.

Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Biak Numfor, menyatakan sebanyak 10 kampung tidak mencairkan dana desa tahap tiga tahun anggaran 2018, yang nilainya mencapai Rp 2 miliar lebih, karena terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya.

"Sebanyak 247 kampung dari 257 kampung di Kabupaten Biak Numfor sudah mencairkan dana desa tahap III, sedangkan 10 kampung tidak merealiasikan pencairannya," kata Pelaksana tugas Kepala DPMK Biak Numfor, Setyo Budi.

Ia mengakui keterlambatan pencairan dana desa bukan karena unsur kesengajaan dilakukan aparat kampung, namun kendala teknis tentang keterlambatan menyampaikan rincian laporan penggunaan dana desa tahap II.

Setyo mengatakan dana desa yang lambat dicairkan 10 kampung pada tahap tiga akan dikoordinasikan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Kas Negara untuk dapat dibayarkan pada 2019.

"Dana desa menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk masyarakat di berbagai kampung sehingga dapat dicairkan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Dia mengingatkan para kepala kampung sebagai pengelola dana desa harus memperhatikan penyampaikan laporan penggunaannya karena sebagai syarat untuk pencairan tahap berikutnya.

Berdasaran data tahun 2019, alokasi dana desa untuk Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp 200 miliar lebih untuk 257 kampung. (*)

loading...

Sebelumnya

SAR Nabire masih cari warga tenggelam

Selanjutnya

Penanganan Pasar Kalibobo harus lintas OPD

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe