Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Saireri
  3. Penanganan Pasar Kalibobo harus lintas OPD
  • Jumat, 11 Januari 2019 — 15:41
  • 730x views

Penanganan Pasar Kalibobo harus lintas OPD

Tidak ada pembeli dan tidak ada jalan
Bangunan kios di Pasar Kalibobo Nabire yang tidak difungsikan– Jubi/Titus Ruban.
Titus Ruban
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Kepala Bidang (Kabid) Binamarga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Nabire, Peneas Auwe mengatakan, untuk penanganan jalan lingkungan Pasar Kalibobo, pihaknya sudah berkoordinasi dengan bupati Nabire.

Jalan lingkungan pasar yang dimaksud adalah jalan di mana terdapat bangunan kios milik Pemkab Nabire. Saat ini aset tersebut tidak digunakan pedagang untuk berjualan. Karena tidak ada akses jalan.

“Soal jalan lingkungan Pasar Kalibobo, sempat kami koordinasi dengan Pak Bupati sebagai pengguna anggaran. sampai saat ini belum ada lokasi dana yang yang disiapkan,” ujar Auwe Kepada Jubi di Nabire. Jumat (11/1/2019).

Auwe bilang, pihaknya juga telah mengusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). namun, menu DAK tidak tersedia, apalagi jumlahnya sangat kecil. DAK hanya digunakan untuk menangani ruas jalan yang syaratnya adalah sudah di SK kan, jumlahnya pun harus besar.

“Kalau DAK jumlah harus besar dan di-SK- kan sebelumnya. Sebenarnya terkait dengan jalan lingkungan, biasanya lebih kepada bagaimana respon pimpinan daerah dan jajarannya dalam menanggulanginya,” tuturnya.

Selain itu, penanganan pasar tidak semestinya ditangani satu OPD. Harus lintas OPD terkait. Misalnya untuk Dinas Perhubungan, menangani jalan di areal pasar, juga BPPRD karena ada retribusinya, sampah oleh DLH sementara DPU lebih kepada perencanaannya.

“Jadi kesimpulannya empat instansi teknis ini harus duduk bersama, menyelesaikan persoalan di pasar agar tidak tumpang tindih,” kata ia.

Sebelumnya, Syamsuddin, seorang pedagang pasar Kalibobo mengaku telah mendaftar dan memiliki satu bangunan kios. Namun karena tidak ada akses jalan, maka dia memilih untuk tidak membuka kiosnya.

“Saya ada satu kios di sana, tapi mau bagaimana lagi. Tidak ada pembeli dan tidak ada jalan, terpaksa tidak buka,” katanya.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Nabire, Ganis Komarianto membenarkan jika ada sebagian bangunan kios yang belum digunakan, karena tidak ada akses jalan.

“Benar, mereka pedagang tidak jualan sebab tidak ada jalan di situ,” ujarnya.

Menurutnya, BPPRD hanya bertugas menangani pajak dan retribusi yang berkaitan dengan bangunan kios, lapak dan pedagangnya.(*)

 


 

loading...

Sebelumnya

Pemkab Biak larang istri kades jabat bendahara dana desa

Selanjutnya

Edukasi makanan sehat dan bergizi di festival vegetarian Biak

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe