TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pilihan Editor
  3. ULMWP kepada RI terkait kasus Nduga: “Akui saja daripada dipermalukan terus”
  • Selasa, 15 Januari 2019 — 19:53
  • 8616x views

ULMWP kepada RI terkait kasus Nduga: “Akui saja daripada dipermalukan terus”

Kita tidak mengemis Indonesia menyelesaikan masalah Papua. Tetapi kami memberi tahu ada tanggungjawab konstitusional
Peluncuran laporan ULMWP tentang situasi Nduga (Jubi/Mawel)
Benny Mawel
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyampaikan keprihatinan dan rasa belasungkawa yang mendalam terhadap situasi rakyat sipil di wilayah orang Ndugama, Kabupaten Nduga.

"Prihatin dan berbelasungkawa, ini memories passion rakyat Nduga, dan rakyat Papua,"ungkap Rev Edison Waromi, ketua legislatif ULMWP kepada jurnalis di sela-sela peluncuran laporan resmi tentang situasi Nduga selama 4 desember 2018 hingga januari 2019 pada Selasa (15/10/2019) di Waena, kota Jayapura, Papua.

Waromi bilang, penderitaan orang Nduga akibat pendudukan Indonesia, operasi militer yang menyebabkan ribuan rakyat mengungsi, belasan orang luka tembak dan tewas akibat penembakan itu, jadi penderitaan panjang orang asli Papua. Penderitaan yang terus berlangsung sejak Indonesia menduduki Papua pada 1961 melalui aneksasi. "Penderitaan ini belum berakhir,"katanya.

Karena itu, ULMWP menjadi lembaga politik yang punya tanggung jawab moral dan politik secara penuh, untuk menyuarakan kepada Indonesia dan dunia.

"Indonesia tidak bisa menghindari pertanggungjawaban moral internasional,"katanya sembari mencontohkan sejumlah keterlibatan Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia dengan menegakkan hak asasi manusia.

Indonesia mesti mewujudkan komitmennya terhadap UU HAM dan sejumlah ratifikasi terhadap kovenan Internasional tentang hak asasi manusia. Termasuk kovenan hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya dan lainnya yang menjadi UU Indonesia.

Markus Haluk, kepala kantor Koordinasi ULMWP di West Papua mengatakan Indonesia telah meratifikasi 8 dari 9 kovenan internasional. Indonesia telah mengakui itu dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September tahun lalu.

Pengakuan itu menjadi komitmen Indonesia, punya tanggung jawab konstitusional dalam menyelesaikan masalah Papua. Dan Indonesia tidak bisa menghindari dari tanggungjawab itu.

"Kita tidak mengemis (pada) Indonesia menyelesaikan masalah Papua. Tetapi kami memberi tahu ada tanggungjawab konstitusional,"tegas dia.

Engelbertus Surabut, Sekretaris Judikatif ULMWP mengatakan dampak dari pengabaian terhadap tanggungjawab itu dapat merusak citra Indonesia. Rakyat Papua melalui diplomasi dan dunia internasional yang prihatin akan terus bersuara tentang situasi Papua.

Pihaknya menyatakan akan terus menyuarakan pelbagai kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia terhadap orang Papua.

"Lebih baik akui saja daripada dipermalukan terus menerus,"katanya. (*)

 


 

 

loading...

Sebelumnya

Layanan pendidikan dan kesehatan lumpuh, WHO - UNESCO perlu ke Nduga

Selanjutnya

Kami keluar hanya dengan pakaian di badan

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe