TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Kunjungan PM Australia ke Vanuatu dan Fiji
  • Rabu, 16 Januari 2019 — 11:50
  • 667x views

Kunjungan PM Australia ke Vanuatu dan Fiji

PM Morrison adalah Perdana Menteri Australia pertama yang mengunjungi Vanuatu, sejak Bob Hawke pada tahun 1990.
Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. - The Lowy Institute/The Interpreter/Mick Tsikas-Pool/Getty Images
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Jenny Hayward-Jones

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, akan mengunjungi Vanuatu dan Fiji pekan ini. PM Morrison adalah Perdana Menteri Australia pertama yang mengunjungi Vanuatu, sejak Bob Hawke pada tahun 1990, dan Fiji sejak John Howard pada tahun 2006 (keduanya datang hanya untuk menghadiri pertemuan pemimpin Forum Kepulauan Pasifik). Lama tertunda, kunjungan ini merupakan langkah lanjutan yang krusial, dalam meningkatkan keterlibatan Pemerintah Australia di wilayah Kepulauan Pasifik, setelah mengumumkan serangkaian hal penting di akhir tahun 2018.

Australia, pada penghujung 2018, menjanjikan dana trust bidang infrastruktur baru, pembukaan perwakilan-perwakilan diplomatik baru, penambahan peluang mobilitas tenaga kerja, membentuk kantor Pasifik yang baru di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, rencana membuka kembali pangkalan militer di Papua Nugini, inisiatif militer Angkatan Bersenjata Australia Pacific Mobile Training Team, dan proyek bersama (dengan Jepang, Selandia Baru, dan Amerika Serikat) untuk menyediakan tenaga listrik kepada 70% populasi PNG. PM Morrison memilih untuk tidak menghadiri pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Nauru, September tahun lalu, dan tampaknya sedang mengejar ketinggalannya, mungkin didesak oleh kepanikan Canberra bahwa pengaruh Tiongkok yang semakin meningkat di kawasan itu, dapat mengancam kepentingan Australia.

Morrison tidak kelihatan saat berkunjungan ke PNG pada KTT APEC November, berkat unjuk gigi Tiongkok ‘China show’, namun kunjungan bilateralnya ke Vanuatu dan Fiji kali ini memberikan kesempatan bagi Australia, untuk membuktikan pandangan bahwa Australia masih ingin menjadi ‘mitra pilihan’ Pasifik.

Diskusi antara Morrison dengan rekan-rekan sejawatnya di Port Vila dan Suva minggu ini, kemungkinan besar akan berpusat pada bidang keamanan. Australia sedang membantu Fiji untuk membangun kembali pusat regional Peacekeeping and Humanitarian Assistance and Disaster Relief di Blackrock Camp. Di Vanuatu, Morrison akan membahas bagaimana kedua negara, bisa mengembangkan kerja sama bilateral dalam hal keamanan.

Kunjungan ke Vanuatu dan Fiji ini diharapkan akan menyampaikan pesan, bahwa Australia adalah mitra keamanan yang kuat di kawasan ini, dan bahwa mereka berkomitmen untuk memperluas hubungan bilateral dengan kedua negara. Namun, ketakmampuan pemerintah Morrison untuk mengharmoniskan pengumuman kebijakannya di Kepulauan Pasifik dengan kebijakan dalam negerinya, mengurangi kepercayaan umum bahwa Australia benar-benar ingin memperkuat hubungannya dengan negara-negara Kepulauan Pasifik. Kenyataan dimana kebijakan luar negeri dan dalam negeri suatu negara tidak konsekuen, tentu saja bukan merupakan hal yang baru atau yang hanya terjadi di Australia, atau lebih spesifik, terjadi dalam hubungan Australia dengan negara-negara Kepulauan Pasifik.

Contohnya saja, para aktivis dan organisasi penegakan HAM internasional berpendapat bahwa riwayat buruk Australia di dalam negeri, atas hak-hak orang pribumi Australia dan atas pencari suaka itu bertentangan dengan advokasi Australia dalam isu HAM di forum-forum PBB, dan di negara-negara seperti Tiongkok, Korea Utara, serta Myanmar, dan mengurangi kredibilitas Australia.

Berkurangnya integritas suatu negara di panggung internasional, biasanya dapat dilawan atau diatasi melalui diplomasi yang baik dan argumen yang kuat. Namun kebijakan-kebijakan dalam negeri yang mencegah Australia, untuk menindaklanjuti komitmen yang sudah ia buat untuk negara-negara di Kepulauan Pasifik, adalah masalah lain lagi.

Perdana-perdana menteri dari Vanuatu dan Fiji tahu benar, bahwa pemerintah Morrison tidak memiliki kebijakan terkait tenaga listrik yang komprehensif, dan hanya memiliki minat minim dalam mengatasi keprihatinan Kepulauan Pasifik mengenai isu perubahan iklim, hal ini tampak jelas dari komitmen domestiknya. Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, menandatangani Deklarasi Boe saat PIF di Nauru.

Deklarasi Boe ini menegaskan kembali bahwa perubahan iklim adalah satu-satunya ancaman terbesar bagi mata pencaharian, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Pasifik dan merupakan sebuah komitmen, untuk menggerakkan implementasi Perjanjian Paris. Tetapi, pemerintah Australia tidak berniat mengambil tindakan nasional apa pun, untuk mengatasi ancaman ini.

Baik pemerintah PM sebelumnya, Malcolm Turnbull, maupun Morrison, telah berkomitmen untuk meningkatkan peluang mobilitas tenaga kerja, bagi penduduk Kepulauan Pasifik. Menyadari pentingnya hal ini bagi negara-negara Kepulauan Pasifik, pemerintah Morrison mengumumkan, pada 4 September lalu, bahwa Skema Tenaga Kerja Pasifik (Pacific Labour Scheme) Australia akan dibuka untuk Samoa, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, dan berdasarkan Program Pekerja Musiman Australia yang sudah lama berjalan.

Kemudian, hanya beberapa minggu setelah itu, pemerintah lalu berputar balik dan berkata akan memperkenalkan visa pertanian, yang dapat mengurangi Program Pekerja Musiman. Pemerintah Australia lalu menggagalkan ide ini, setelah menerima keberatan, bukan hanya dari para pemimpin Kepulauan Pasifik, tapi juga sejumlah pakar asal Australia dan Partai Buruh di kubu oposisi.

Penanganan masalah kewarganegaraan Neil Prakash juga menggambarkan tipisnya harapan bahwa pada tahun 2019 ini, pemerintah Australia akan lebih menunjukkan rasa hormat dalam pendekatan seluruh pemerintahan, untuk melindungi hubungannya dengan negara-negara di Pasifik. Yang tidak dapat dipercaya adalah Canberra dapat menerima nasihat legal dalam hal ini, dengan meminta bantuan Komisi Tinggi Australia di Suva, bahwa Neil Prakash bukanlah warga negara Fiji. Dengan berkeras sebaliknya, Canberra menunjukkan tidak menghormati hukum Fiji.

Namun, bahkan jika Departemen Dalam Negeri Australia yakin Prakash berkewarganegaraan ganda, di manakah letak kepentingan nasional Australia untuk mengirim seseorang yang terpidana sebagai teroris ke Fiji, pada saat dimana Canberra berkomitmen untuk memberikan menyediakan sumber daya militer dan dukungan keuangan lainnya, untuk meningkatkan kerja samanya dalam bidang keamanan dengan Suva.

Komitmen paling baik yang dapat dilakukan Scott Morrison saat ini kepada rekan-rekannya di Vanuatu dan Fiji minggu ini, seharusnya bukan dengan inisiatif besar lainnya, tetapi berupaya untuk menyelaraskan kebijakan dalam negeri, yang akan memperdalam hubungan Australia dengan negara-negara tetangganya. (The Interpreter by The Lowy Institute 14/01/2019)


Jenny Hayward-Jones adalah mantan Direktur Program Melanesia di Lowy Institute. Sebelum bergabung dengan Lowy Institute, ia bekerja untuk Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) selama tiga belas tahun, ditempatkan di misi Australia di Vanuatu dan Turki. Hayward-Jones juga bekerja sebagai Penasihat untuk Koordinator Khusus Misi Bantuan Regional ke Kepulauan Solomon (RAMSI) sejak dimulai Juli 2003 dan pada tahun 2004.

loading...

Sebelumnya

Samoa larang kantong plastik, usaha kecil khawatir

Selanjutnya

Lima belas polisi PNG ditahan selang empat bulan

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe