TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Mathias Makambak: Pelaksanaan dana Otsus segera dievaluasi
  • Rabu, 16 Januari 2019 — 18:07
  • 557x views

Mathias Makambak: Pelaksanaan dana Otsus segera dievaluasi

"Evaluasi akan dilakukan secara total dari program, regulasi hingga seluruh anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus," kata Mathias kepada Jubi di Manokwari, Rabu (16/1/2018).
Kepala biro administrasi Otonomi khusus Setda Provinsi Papua Barat, Mathias Makambak. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).
Hans Kapisa
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun ini akan mengevaluasi secara total pelaksanaan dana otonomi khusus (Otsus) yang dikucurkan pemerintah pusat ke Papua Barat.

Kepala Biro Administrasi Otsus Setda Papua Barat, Mathias Makambak mengatakan, evaluasi pelaksanaan dana Otsus menjadi prioritasnya di tahun 2019. Pelaksanaannya akan dikoordinasikan bersama Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Evaluasi akan dilakukan secara total dari program, regulasi hingga seluruh anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus," kata Mathias kepada Jubi di Manokwari, Rabu (16/1/2018).

Menurutnya, hal ini juga bagian dari upaya yang ditempuh pemerintah Papua Barat untuk menyikapi kebijakan dana Otsus oleh pemerintah pusat yang akan berakhir pada tahun 2021 mendatang.

Dia menjelaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggelola dana Otsus juga akan dilibatkan dalam evaluasi ini. Begitu juga kepala daerah di 13 kabupaten/kota.

"Terkait pemberdayaan masyarakat asli Papua ini akan menjadi perhatian selain pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Ke depan harus ada regulasi khusus untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat asli Papua," ujarnya.

Menurut Mathias, pemerintah sudah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui program Otsus, namun hingga saat ini masih ada pihak yang mengganggap program tersebut gagal.

"Melalui evaluasi ini kita berharap bisa memperoleh jawabannya. Dana begitu besar dan terus meningkat tapi masyarakat masih hidup biasa-biasa saja. Melalui evaluasi kita akan tahu masalah dan harus diperbaiki agar tujuan dari program Otsus bisa tercapai," ujarnya

Dia mengakui bahwa Gubernur Papua Barat sudah menerapkan skema baru untuk pembagian dana Otsus. 90 persen dari dana yang jumlahnya lebih dari Rp2 triliun pertahun itu diserahkan pengelolaannya kepada kabupaten/kota dan sisanya dikelola oleh provinsi.

Kebijakan gubernur ini ditempuh agar program pembangunan di yang dilaksanakan bupati dan walikota bisa lebih optimal, terutama yang dilaksanakan melalui sumber dana Otsus.

"Kalau ada masalah dalam pengelolaan, masalahnya di mana. Ini akan kita tahu setelah evaluasi total yant akan kita laksanakan," pungkasnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Nilai ekspor Papua Barat meningkat 12,89 persen di tahun 2018

Selanjutnya

Kejagung RI dan Komnas HAM akan digugat terkait kasus Wasior dan Wamena

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe