TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lingkungan
  3. Pemerintah Provinsi Papua didesak hentikan izin tambang dan sawit
  • Kamis, 17 Januari 2019 — 15:29
  • 697x views

Pemerintah Provinsi Papua didesak hentikan izin tambang dan sawit

Dikatakan Teddy, kawasan lindung yang diindikasikan terdapat 103 izin tumpang tindih seluas 1,6 juta hektare lebih atau sekitar 11,08 persen dari total luas kawasan lindung di Provinsi Papua.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) saat memberikan keterangan pers - Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) mendesak Pemerintah Provinsi Papua menghentikan sejumlah izin pertambangan,  perkebunan sawit, dan kehutanan yang baru diajukan dengan mengeluarkan instruksi Gubernur dengan masa berlaku selama tiga tahun. Desakan ini disampaikan karena KMSTRP masih menemukan ada sejumlah izin yang tumpang tindih.

“Dari hasil analisis spasial dengan metode tumpang susun (overlay) yang kami lakukan terdapat 103 izin industri yang berbasis lahan, yang terdiri dari 63 izin pertambangan, 21 izin perkebunan sawit, dan 19 izin IUPHHK-HA/HTIyang izinnya tumpang tindih dengan kawasan lindung,” kata Jhonny Teddy Wakum dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua yang tergabung dalam KMSTRP.

Dikatakan Teddy, kawasan lindung yang diindikasikan terdapat 103 izin tumpang tindih seluas 1,6 juta hektare lebih atau sekitar 11,08 persen dari total luas kawasan lindung di Provinsi Papua. Ditambah lagi dengan lahan yang tumpang tindih dengan hutan lindung seluas 1,2 juta hektare lebih serta kawasan konservasi seluas 300 ribu hektare lebih.

“Kalau untuk perkebunan sawit, dari 21 izin perkebunan sawit seluas 30.299,24 hektare. Tumpang tindih di hutan lindung  seluas 6.468.,01 hektare tumpang tindih di kawasan konservasi. Kalau di industry kehutanan seperti IUPHHKA-HA dan IUPHHK-HTI terdapat 19 izin yang rinciannya tumpang tindih dengan hutan lindung seluas 2.786,42 hektare dan tumpang tindih dengan kawasan konservasi seluas 52.590,03 hektare,” ujarnya.

Hal serupa disuarakan Andi Astriyaamiati dari Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRAH). Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua harus membentuk tim evaluasi yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan masyarakat adat untuk mengevaluasi seluruh izin yang diajukan.

“Sampai 2017 lalu terdapat 187 izin pertambangan, perkebunan sawit, dan kehuatanan juga terdapat ada tumpang tindih izin baik di izin antara peta-peta pertambangan, perkebunan sawit dan kehutanan,” katanya.

Temuan KIPRAH juga menunjukkan dari 187 izin yang diajukan, mayoritas tidak mematuhi aturan perundang-undangan. Dirinya mencontohkan dari data Kementerian ESDM dari total 82 izin usaha pertambangan di Provinsi Papua ada 34 izin yang statusnya non-Clear and Clean (non-CnC).

“Dari statusnya ini artinya 34 izin tersebut tidak memiliki persyaratan administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial sesuai dengan Pasal 6 Permen ESDM No. 43/2015 tentang tata cara penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara. Artinya, sebesar 58,5 persen izin usaha pertambangan yang statusnya CnC,” ujarnya.

Mulfizar Syarif yang juga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua berharap hasil evaluasi KMSTRP dapat digunakan oleh pemerintah Provinsi Papua sebagai dasar untuk menata dan mencabut izin yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu diharapkan pula adanya perbaikan sistem perizinan yang terintegrasi, transparan, partisipasi, dan akuntabel. (*)

loading...

Sebelumnya

Waspadai cuaca ekstrem di sejumlah wilayah

Selanjutnya

Tumpang tindih izin tambang dan sawit di Papua, Negara rugi Rp800 miliar lebih

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe