TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Aparat keamanan Indonesia dikecam karena gunakan pasal makar 
  • Kamis, 17 Januari 2019 — 16:42
  • 4473x views

Aparat keamanan Indonesia dikecam karena gunakan pasal makar 

Pasal makar telah menjadi alat represi negara yang kerap kali digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat
Ilustrasi aksi di depan Kedutaan Indonesia di Inggris(2014) menuntut pembebasan "tahanan politik hati nurani" Filep Karma - dokumen Amnesty Internasional
Zely Ariane
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Nabire, Jubi - Kecaman kembali datang dari beberapa organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum berbasis di Jakarta atas jeratan pasal makar terhadap tiga orang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika. 

Berdasarkan rilis yang diterima Jubi, Kamis (17/1/2019) ELSAM, LBH Jakarta, Pusaka, Yayasan Satu Keadilan dan LP3BH Manokwari mengecam pembubaran, penggeledahan, penangkapan hingga penetepan sewenang-wenang tersangka Makar yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Papua

Menurut mereka dengan sewenang-wenang menerapkan pasal makar dalam penanganan KNPB hanya akan menyuburkan siklus represi di Papua.

"Pihak kepolisian tidak pernah menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan maupun surat perintah penggeledahan dalam peristiwa tersebut. Selain melanggar hak-hak tersangka dalam KUHAP maupun prinsip-prinsip hak atas peradilan yang adil, hal ini juga telah mencederai kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dijamin dalam konstitusi negara Indonesia," tulis mereka. 

Menurut mereka sejak lama, pasal-pasal makar telah menjadi alat represi negara yang kerap kali digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat serta menyuarakan perampasan hak kemerdekaannya. 

"Memang pada 31 Januari 2018 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak pengujian pasal-pasal makar di KUHP, namun MK juga menyadari pasal-pasal makar ini berpotensi digunakan secara serampangan atau disalahgunakan oleh penguasa," ujar Andi Muttaqien mewakili ELSAM.

Karena itu Andi mengingatkan bahwa MK juga menyatakan bahwa “penegak hukum harus hati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan terhadap negara sehingga tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis.”

Kelima lembaga itu menuntut pihak Kepolisian untuk menghentikan proses pemeriksaan dan membebaskan Yanto Awerkion, Sem Asso dan Edo Dogopia. Merekajuga menuntut pihak Kepolisian untuk menghentikan penggunaan pasal makar kepada aktivis-aktivis di Papua dan wilayah lainnya di Indonesia karena mencederai kebebasan berekspresi dan berkumpul warga negara yang telah dilindungi dalam konstitusi Republik Indonesia.

"Tahanan hati nurani"

Dalam satu dekade terakhir, menurut catatan Amnesty Internasional Indonesia (16/1) pihak berwenang telah menggunakan pasal makar (106 KUHP) bersama dengan Pasal 110 KUHP, untuk menjerat puluhan aktivis politik pro-kemerdekaan.

Menurut lembaga ini mereka disebut "tahanan hati nurani" yang dipenjara semata-mata karena mengekspresikan pandangan politik mereka secara damai dengan tidak menggunakan kekerasan atau kebencian.

"Aktivitas politik pro-kemerdekaan telah meningkat di Papua, terutama yang dipimpin oleh pelajar dan kaum muda. Aparat keamanan sering menggunakan pendekatan represif terhadap para aktivis ini, seperti larangan terhadap protes damai, penangkapan massal, dan penuntutan berdasarkan pasal-pasal makar dalam KUHP," ujar Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia dalam rilisnya.  

Amnesty meminta pihak berwenang Indonesia harus memastikan bahwa segala pembatasan pada hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai sejalan dengan kewajiban Indonesia untuk mematuhi hukum hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik di mana Indonesia merupakan salah satu negara pihak. 

"Lebih jauh, di bawah hukum Indonesia dan internasional, kelompok-kelompok yang mengorganisir protes publik hanya diminta untuk memberi tahu polisi tentang demonstrasi damai, bukan untuk meminta izin," kata Usman. 

Berdasarkan hal itu, Hamid menuding aparat keamanan di Papua mengabaikan peraturan itu dan  secara tidak sah terus membatasi berbagai bentuk protes damai terhadap negara oleh pelajar, kelompok politik dan organisasi hak asasi manusia. 

Bahkan dalam beberapa kasus, lanjutnya, pasukan keamanan telah menggunakan kekuatan berlebih terhadap pengunjuk rasa damai, "tetapi kasus-kasus ini belum diselidiki secara memadai dan tidak ada seorang pun yang diduga bertanggung jawab telah dibawa ke pengadilan."

Sebelumnya kecaman juga dikeluarkan oleh empat lembaga internasional pemerhati HAM Papua, Jumat (11/1/2019): TAPOL, Franciscans International, International Coalition for Papua, Watch Indonesia!, West Papua Netzwerk dan Geneva for Human Rights Global Training.(*)

 

loading...

Sebelumnya

Solomon tekankan diplomasi dengan Indonesia soal Papua

Selanjutnya

Menteri Yohana: Orangtua jangan dijadikan pembantu

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe