TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lingkungan
  3. Tumpang tindih izin tambang dan sawit di Papua, Negara rugi Rp800 miliar lebih
  • Kamis, 17 Januari 2019 — 18:36
  • 960x views

Tumpang tindih izin tambang dan sawit di Papua, Negara rugi Rp800 miliar lebih

“Dihitung dari potensi kerugian Negara dari izin-izin berbasis lahan di Papua, tidak satupun izin yang membayar land rent,” ujarnya.
Ilustrasi Filemon Basik-Basik, salah seorang pemilik ulayat yang lahannya digunakan untuk perkebunan sawit sedang menyampaikan kekecewaannya terhadap janji PT ACP – Jubi/Frans L Kobun.
Roy Ratumakin
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) menemukan fakta mengejutkan dari tumpang tindih izin yang ada di Papua. Temuan dari tim menujukkan adanya kerugian negara yang mencapai Rp800 miliar lebih akibat adanya 82 izin usaha pertambangan yang tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Andi Astriyaamiati dari Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRAH) yang merupakan koalisi dari KMSTRP mengatakan,  pelanggaran izin ini merupakan bentuk pengingkaran pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LHK) No.P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang pedoman PPKH.

“Dari 82 izin tambang tersebut, 72 memiliki izin dengan status eksplorasi yang tidak memiliki IPPKH dan sebanyak tiga izin pertambangan dengan status eksplorasi yang tidak memiliki IPPKH. ini yang berpotensi merugikan Negara dan merupakan pelanggaran terhadap Permen LHK,” kata Andi Astriyaamiati kepada wartawan, Kamis (17/1/2019).

Tak hanya tambang, dari sektor perkebunan sawit juga ditemukan ketidakpatuhan pemegang konsensi terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil yang ditemukan KMSTRP, ada 53 pemegang izin usaha perkebunan sawit belum terkonfirmasi mengantongi Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dan hanya 22 izin perkebunan sawit atau 29,33 persen saja yang memiliki IPKH.

“Dihitung dari potensi kerugian Negara dari izin-izin berbasis lahan di Papua, tidak satupun izin yang membayar land rent,” ujarnya.

Kata Andi Astriyaamiati, jika mengacu pada PP No. 9/2012 tentang tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, land rent untuk izin eksplorasi dikenai pungutan sebesar USD 2 per hektar dan untuk izin produksi sebesar USD 4 per hektar. Dari itu ditemukan ada potensi kehilangan penerimaan negara sebesar USD 6,7 juta atau setara dengan Rp 94 miliar lebih.

“Kalau menggunakan standar biaya pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMU) berpola asrama berdasarkan standar Dinas Pendidikan Provinsi Papua tahun 2017 dana sebesar Rp 1,8 miliar, maka potensi penerimaan dari land rent (penyewaan lahan) ini bisa membangun 52 bangunan SMU di Provinsi Papua,” katanya.

Mulfizar Syarif dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menambahkan, dari izin perkebunan sawit dan kehutanan (IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI) yang diterbitkan di kawasan lindung seluas 33 ribu hektar lebih juga berpotensi menyebabkan kerugian penerimaan negara.

“Sekalipun izin ini ilegal karena berada di kawasan lindung, namun jika dihitung nilai Dana Reboisasi (DR) berdasarkan Permenhut P.52/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan, maka potensi kerugian penerimaan Negara sebesar Rp 800 miliar lebih,” ujarnya.

Sementara kerugian penerimaan negara dari PSDH menurut Mulfizar mencapai Rp486 juta lebih. Perhitungan ini baru pada izin perkebunan sawit dan kehutanan di kawasan lindung, belum menghitung potensi kerugian penerimaan negara di kawasan lainnya.

“Data realisasi APBD Papua, realisasi penerimaan daerah dari sektor perkebunan hanya dari komponen dana bagi hasil (DBH) pajak hanya sebesar Rp1 miliar lebih atau 0,011 persen pada tahun 2016 dan turun sedikit menjadi 0,008 persen pada tahun 2017. Nilai ini sangat lah kecil dan tidak sebanding dengan jumlah 75 izin usaha perkebunan sawit dengan luas 2.597.524,40 hektare,” katanya.

Tak sampai di sana, untuk sektor kehutanan, komponen penerimaan daerah berasal dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) mencapai Rp895 juta lebih.

“Penerimaan daerah dari sektor kehutanan ini sangatlah kecil jika dibandingkan dengan jumlah 82 izin IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI dengan luas konsesi sebesar 3.794.896,84 hektare. Penerimaan daerah ini tidak tidak sebanding dengan kerusakan hutan, kehilangan jasa lingkungan, dan beban yang ditanggung oleh masyarakat akibat kerusakan lingkungan,” ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemerintah Provinsi Papua didesak hentikan izin tambang dan sawit

Selanjutnya

“Ruang gelap” kerap jadi lokasi diputuskannya izin berbasis lahan

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe