TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lingkungan
  3. “Ruang gelap” kerap jadi lokasi diputuskannya izin berbasis lahan
  • Kamis, 17 Januari 2019 — 18:44
  • 544x views

“Ruang gelap” kerap jadi lokasi diputuskannya izin berbasis lahan

Mulfizar Syarif dari LBH Papua mengatakan, yang kerap kali dilewatkan dari proses penerbitan izin ilegal ini adalah proses dialog dengan masyarakat adat yang berada di sekitar lokasi.
Ilustrasi perkebunan sawit di Tanah Papua - Jubi/Dok.
Roy Ratumakin
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Berdasarkan kajian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, proses penerbitan izin-izin industri berbasis lahan seperti pertambangan, perkebunan sawit dan kehutanan seringkali diputuskan di “ruang gelap” serta tak melalui proses yang semestinya.

Mulfizar Syarif dari LBH Papua mengatakan, yang kerap kali dilewatkan dari proses penerbitan izin ilegal ini adalah proses dialog dengan masyarakat adat yang berada di sekitar lokasi.

"Hal ini mengakibatkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat atau lokal,” kata Mulfizar Syarif, Kamis (17/1/2019) di Jayapura.

Kata Mufzifar, izin-izin yang akan dan sudah diterbitkan juga tidak pernah dipublikasikan pemerintah, baik di situs resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di media lainnya. Ketika publik hendak mengakses data-data perizinan tersebut, OPD sangat tertutup dan tidak bersedia membuka data. Ini terbukti dengan banyaknya sengketa informasi dalam dua tahun terakhir antara masyarakat dengan OPD, yang berakhir pada putusan sidang Komisi Informasi.

"LBH dan KIPRAH Papua misalnya bersengketa informasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua terkait tidak diberikannya dokumen hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit di Provinsi Papua yang dimohonkan LBH Papua. Setelah beberapa kali sidang di Komisi Informasi Provinsi (KIP) Papua, kami memenangkan sengketa dan KIP memerintahkan BPN untuk membuka seluruh dokumen HGU. Namun hingga kini data tersebut tidak dibuka,” ujarnya.

Dikatakan, tidak transparannya izin-izin pertambangan, perkebunan sawit dan kehutanan merupakan salah satu alasan pentingnya membangun sistem transparansi perizinan di Provinsi Papua.

Menurut Fientje Jarangga, Koordinator TIKI-Jaringan HAM Perempuan Papua melalui rilis yang diterima Jubi, konflik sumber daya alam di Papua sangatlah besar. Tercatat ada 419 kasus konflik sumber daya dan konflik terbesar terjadi di kabupaten Mimika, Nabire, Keerom, Jayapura dan Kota Jayapura (RPJMD Papua 2018-2013).

“Di Kabupaten Keerom terjadi konflik tenurial seluas 1.300 hektare di tiga lokasi antara masyarakat adat Suku Merap dengan perusahaan sawit PTPN II di Kabupaten Keerom. Contoh lain di Kabupaten Nabire, dimana masyarakat Suku Yerisiam Gua menggugat PT. Nabire Baru ke PTUN akibat perampasan tanah adat mereka yang ditanami menjadi perkebunan sawit,” kata Jarangga.

IUPHHK-HTI juga tidak bebas dari konflik dengan masyarakat. PT. Medco Papua Industri Lestari di Merauke yang beroperasi sejak tahun 2007 berkonflik dengan masyarakat di Distrik Kaptel Kabupaten Merauke akibat dari tidak diselesaikannya tuntutan ganti rugi lahan seluas 2.800 hektare.

“Masih banyak contoh-contoh konflik lainnya, namun yang penting adalah konflik ini menjelaskan bahwa izin-izin yang diterbitkan pemerintah bermasalah dan perlu ditata ulang,” ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Tumpang tindih izin tambang dan sawit di Papua, Negara rugi Rp800 miliar lebih

Selanjutnya

Mencintai alam ala pemuda Kimi

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe