TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Presiden terpilih didesak perhatikan masalah lingkungan
  • Jumat, 18 Januari 2019 — 08:13
  • 592x views

Presiden terpilih didesak perhatikan masalah lingkungan

Ilustrasi hutan dan kali di Papua - Jubi/Hengky Yeimo
Hengky Yeimo
Editor : Timoteus Marten
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

 

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Papua mendesak presiden terpilih di periode 2019-2024 memperjuangkan lingkungan sebagai agenda utama, sehingga dapat memberi akses pengelolaan bagi orang asli Papua (OAP) sesuai amanat konstitusi.

Presiden dan wakil presiden terpilih juga diharapkan memberi kewenangan penuh kepada pemerintah Provinsi Papua untuk melaksanakan Undang-Undang Otonomi Khusus tanpa diintervensi kebijakan nasional, sehingga OAP memiliki akses pengelolaan terhadap kekayaan alam.

Sebagai organasisa sipil yang concern untuk lingkungan, WALHI juga mengajak kaum muda (milenial), sebagai aset bangsa agar dapat memberi hak suara yang tepat kepada calon legislatif yang tepat dan pro lingkungan, dan mengawal para caleg yang telah dipilih/terpilih dalam menjalankan mandat rakyat. 

"Mengingat lingkungan hidup adalah bagian terpenting yang harus diperhatikan dan diperjuangkan oleh anggota legislatif," kata Aehs Rumbekwan dari WALHI Papua melalui siaran pers yang diterima Jubi di Jayapura, Kamis, 17 Januari 2018.

Tata kelola lingkungan hidup dinilai makin memburuk. Pengelolaan lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seharusnya tidak melakukan pencemaran, benda berbahaya dan beracun, dan limbah, serta tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Buruknya tata kelola lingkungan, menurut WALHI, disebabkan karena kekayaan alam dipandang sebagai komoditas. Negara tidak mengakui pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal dan menyerahkan pengelolaan kekayaan alam kepada korporasi.

Dalam catatan WALHI per 2017, sebanyak 302 kasus perkara lingkungan; 163 orang dikriminalisasi; 13 provinsi lokasi kejadian perkara. Selain itu, terjadi ketimpangan ekologis, masyarakat akar rumput sebagai pemilik ulayat dirugikan. Mereka kehilangan tanah ulayatnya dan pekerja tereksploitasi.

Indonesia akan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta DPR dan DPRD secara serentak pada April 2019. Presiden dan wakil presiden terpilih diharapkan dapat mengutamakan isu lingkungan. 

Seperti dilansir dari laman kpu.go.id, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Joko Widodo-Maaruf Amin dan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sama-sama menyentil isu lingkungan pada poin-poin visi-misinya. Capres nomor 1 terdiri atas sembilan poin, satu di antaranya, mencapai lingkungan yang berkelanjutan, sedangkan capres nomor 2 terdiri atas lima poin, satu di antaranya pembangunan nasional yang adil, makmur, berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik-ekonomi.

Dua kandidat ini mengikuti debat perdana yang digelar KPU pada Kamis, 17 Januari 2019 di Jakarta dengan tema korupsi, hukum dan HAM, serta terorisme.

Selain capres, calon legaislatif terpilih nanti juga diharapkan agar tidak hanya mendiskusikan isu lingkungan hidup, tetapi juga memahami persoalan lingkungan.

Anggota legislatif juga diajak untuk secara terbuka dan bijaksana menjaga, dan merawat mandat rakyat dalam konteks keselamatan manusia dan lingkungan hidup.

WALHI juga mendesak Pemerintah Provinsi Papua agar memperhatikan lingkungan hidup sebagai basis ekonomi rakyat yang ikut menjaga suhu bumi, dan melaksanakan Undang-Undang Otsus, serta membuka ruang implementasi kebijakan pemerintah pusat (nasional).

Aktivis Forum Peduli Port Numbay Green (FPPNG), Gamel Abdel Nasser, menilai persoalan lingkungan, terutama di Jayapura, Papua selama ini dilakukan secara perkelompok. Masalah lingkungan belum dijadikan persoalan bersama dan dibahas bersama untuk mencari solusinya. Pemerintah jalan sendiri dan komunitas atau LSM jalan sendiri. 

Sekalipun ada beberapa LSM yang sudah bersinergi dengan pemerintah, namun dampaknya belum sepenuhnya melahirkan kesadaran. 

"Belum lahir kesadaran yang masif untuk memahami pentingnya keseimbangan," kata Gamel.

Menurutnya, jika ekosistem terganggu, maka akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Karenanya, perlu penanganan secara holistik.

Dia mencontohkan Kota Jayapura yang sering dilanda banjir dan sampah. Upaya menyadarkan masyarakat, katanya, harus didukung oleh perangkat pemerintah tingkat bawah semisal RT dan RW.

Calon presiden Jokowi dan Prabowo sejak awal perlu diingatkan bahwa Papua sebagai benteng biodiversity terakhir di bumi. 

"Hutan Papua harus dijaga dan salah satu upayanya adalah tidak memasukkan sawit ke Papua. Cukup Kalimantan dan Sumatera yang menjadi korban hutan sawit, jangan Papua lagi," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

SMA dengan sistem SKS ala Perguruan Tinggi

Selanjutnya

95 persen BPJS warga ditanggung Pemkot Jayapura

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe