TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Dikunjungi PM Australia, Vanuatu netral
  • Jumat, 18 Januari 2019 — 10:01
  • 2955x views

Dikunjungi PM Australia, Vanuatu netral

“Tapi untuk perjanjian pertahanan dengan Australia,” Regenvanu menyimpulkan, “mungkin tidak.”
Australia turut menyumbangkan dana untuk satuan tugas keamanan nasional Vanuatu yang baru, serta mendukung proses penyusunan UU cyber crime pemerintah nasional. - DVU/Dan McGarry
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Dan McGarry

Ketika diumumkan bahwa Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, akan mengunjungi Vanuatu, hanya sedikit pihak saja yang berharap ia singgah untuk menggunting pita untuk peresmian gedung sekolah polisi lalu melanjutkan perjalanannya. Kunjungan bersejarah seperti ini juga menuntut hasil dan produk yang bersejarah.

Tapi apa sebenarnya yang akan diumumkan PM Morrison?

Berita Daily Post tahun lalu menemukan, pejabat-pejabat Australia, secara penuh, telah meminta suatu perjanjian keamanan dengan Vanuatu saat kunjungan resmi PM Charlot Salwai ke Canberra. Tetapi, menurut Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu, “kami belum memberikan tanggapan positif.”

Jika kedua negara resmi menandatangani sejenis perjanjian, seperti bagaimanakah bentuknya? Satu hal yang kelihatannya pasti: apa pun yang akan mempengaruhi kenetralan negara ini akan sulit disetujui.

Ditanya apakah menurutnya ada kemungkinan perubahan dalam status Non-Blok Vanuatu, Regenvanu hanya merespons: tidak.

Menlu itu kemudian mengklarifikasikan bahwa sikap ini tidak hanya ditujukan untuk Australia. “Kami tidak tertarik untuk memiliki perjanjian keamanan eksklusif dengan negara mana pun.”

Tampaknya sedikit sekali ruang untuk negosiasi dalam pakta yang berkaitan dengan aliansi atau pertahanan. Saat ditanya apakah suatu perjanjian dalam bidang pertahanan akan mempengaruhi status Non-Blok Vanuatu, Menteri Regenvanu tegas. ”Ya, tentu saja,” jawabnya.

Kerja sama bidang keamanan dalam negeri

Namun prinsip itu tidak mencakup perjanjian yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri, hukum dan ketertiban, atau kemanusiaan. Menteri Regenvanu menjelaskan, masih banyak bidang di mana kerja sama dan koordinasi kedua negara dapat ditingkatkan.

Sejumlah kerja sama ini sudah mulai berlangsung, katanya. “Kita memiliki kerja sama yang lebih besar dalam hal kepolisian, seperti yang bisa dilihat dalam rencana kunjungannya.”

PM Morrison diharapkan akan membuka fasilitas sekolah tinggi pelatihan kepolisian yang didanai Australia, dalam kunjungan dua harinya di Vanuatu. Australia juga turut menyumbangkan dana dan sumber daya lainnya, untuk satuan tugas keamanan nasional Vanuatu yang baru, serta mendukung proses penyusunan UU cyber crime pemerintah nasional.

“Tapi untuk perjanjian pertahanan dengan Australia,” Regenvanu menyimpulkan, “mungkin tidak.”

Perubahan iklim

Australia dan Vanuatu menandatangani Deklarasi Boe dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) tahun lalu, menyetujui bahwa perubahan iklim adalah ancaman keamanan terbesar yang sedang dihadapi kawasan Pasifik ini.

Daily Post bertanya kepada Regenvanu apakah ada kemungkinan Vanuatu dapat memanfaatkan perjanjian itu, demi mendapatkan keringanan dari Australia, bukan hanya dalam hal adaptasi terhadap perubahan iklim, tetapi juga dalam menyakinkan Australia untuk mengurangi emisinya, yang termasuk salah satu yang paling tinggi di dunia (per kapita).

Ralph Regenvanu menambahkan, pemerintah Vanuatu menyambut baik kunjungan PM Morrison.

Undangan resmi dari PM Charlot Salwai

Di sela-sela KTT APEC tahun lalu di Port Moresby, PM Salwai memberikan undangan resmi kepada PM Australia untuk mengunjungi Vanuatu - undangan bilateral pertama dalam beberapa dekade terakhir. Sudah ada kunjungan dari beberapa perdana menteri Australia ke Vanuatu, tetapi ini adalah kunjungan bilateral resmi yang pertama.

Ini adalah kunjungan resmi kedua dari seorang kepala pemerintahan ke Vanuatu, dalam hampir tiga puluh tahun.

Jadwal lengkap PM Morrison selama kunjungan perdananya ini telah diumumkan, Selasa lalu (15/1/2019), setelah briefing untuk media di kantor Komisi Tinggi Australia di Port Vila.

Kecemasan di dalam negeri

Rakyat Vanuatu sendiri was-was jika Vanuatu semakin dekat dengan bangsa lainnya, khawatir akan dampaknya bagi kedaulatan kita.

Saat masa-masa awal republik ini, Pastor Walter Lini mengusir seorang diplomat Prancis negara ini setelah diduga melakukan campur tangan politik. Anggota-anggota Vanuatu Mobile Forces berakhir dengan konflik melawan rekan-rekan keamanan Prancis mereka, setelah upaya penangkapan PM Vanuatu saat itu, Edward Natapei, digagalkan tahun 2002.

Baru-baru ini, tentu saja, ada banyak pihak yang mengungkapkan kekhawatiran mengenai pengaruh Tiongkok. Banyak orang yang kaget melihat sumber mimpi buruk mereka terwujud, ketika media Fairfax di Australia menerbitkan sebuah berita, yang menyatakan Tiongkok sedang dalam tahap awal negosiasi untuk menempatkan fasilitas militer permanen di Vanuatu.

Pemerintah kita dengan tegas membantah tuduhan itu, dan Menteri Luar Negeri, Ralph Regenvanu, menuduh Fairfax hanya melaporkan berita dari satu sisi. Fairfax dikatakan telah berupaya, dan gagal, untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah Vanuatu, agar bisa memberikan komentarnya selama akhir pekan sebelum cerita itu diterbitkan.

Bagaimanapun, pemerintah ini telah dengan teguh mempertahankan status netral dan demiliterisasi Vanuatu. Namun, ironisnya, perjanjian di bidang pertahanan antara Vanuatu dengan Australia, akan melemahkan pendirian kita sebagai negara Non-Blok, dan menguatkan pandangan bahwa mungkin saja, keputusan pemerintah kita terkait Tiongkok bukanlah seperti yang sebelumnya dikatakan oleh para pejabat.

Negara mana pun itu, yang sudah pasti adalah jika Vanuatu terlalu dekat dengan pemerintah asing, ia pasti akan menerima perlawanan dari tingkat akar rumput. Harus diingat mayoritas orang Ni-Vanuatu itu pernah dicabut kewarganegaraannya di tanah mereka sendiri, saat berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial. Banyak dari masyarakat yang pernah kehilangan kewarganegaraannya masih hidup hari ini, dan sangat menyadari harga dari kolonialisme.

Meskipun banyak orang Ni-Vanuatu yang menginginkan hubungan yang lebih dalam dengan Australia daripada dengan negara lain, ada banyak juga yang masih meragukan ketulusan dan kesetaraan hubungan itu.

Contohnya, pengaturan perjalanan bebas-visa antara Vanuatu dan negara-negara tetangganya yang sudah maju, adalah sumber persoalan besar bagi orang Ni-Vanuatu. Saat ini, lebih mudah bagi warga negara Vanuatu untuk menghabiskan satu atau dua bulan di Eropa, daripada mengunjungi Australia atau Selandia Baru. (Daily Post Vanuatu)

loading...

Sebelumnya

Ekonomi Samoa Amerika Serikat perlu distabilkan

Selanjutnya

PM Australia akhiri kunjungan di Vanuatu dan Fiji

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe