TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Sengkarut jual beli tanah adat hingga penolakan putusan pengadilan
  • Jumat, 18 Januari 2019 — 16:28
  • 474x views

Sengkarut jual beli tanah adat hingga penolakan putusan pengadilan

“Kini Pengadilan Negeri Jayapura masih memberikan keadilan untuk masyarakat adat,” ujarnya.
Kuasa hukum dari PT. Alam Indah saat menunjukan surat kasasi yang akan dilayangkan ke Mahkamah Agung RI - Roy Ratumakin
Roy Ratumakin
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Kuasa hukum dari PT. Alam Indah yang merupakan anak perusahaan dari PT. Bintang Mas Grup merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Klas IA, Jayapura No.66/G/2018/PT.JAP yang memenangkan penggugat atas nama Sony Hamadi terakit sengketa kepemilikan tanah.

“Kami menghormati putusan PN dalam perkara tersebut, namun dari sisi lain kami juga mendukung dan sependapat dengan pihak adat Ondoafi Tobati Enggros yang menilai bahwa putusan dalam perkara tersebut tidak benar karena telah mengintervensi keputusan internal adat dalam memutuskan kedudukan ondoafi,” kata Muslim selaku kuasa hukum dari PT. Alam Indah.

Dikatakan, atas putusan PN tersebut pihaknya akan melakukan kasasi dalam perkara tersebut karena pihaknya menilai keputusan tersebut adalah tidak benar dan tidak adil.

“Kami melihat perkara ini melanggar azas hukum acara perdata tentang hakim bersifat pasif, dan dalam putusan ini telah terjadi Ultra Petita atau hakim memutuskan perkara melebihi tuntutan atau mengabulkan apa yang tidak dituntut oleh penggugat. Konsekuensinya adalah batal demi hukum,” ujarnya.

Muslim mencontohkan, putusan PN menyatakan bahwa perjanjian jual beli hak atas tanah adat antara Ny. Ester Hamadi dan Raymond Gan (PT. Alam Indah) pada 28 Oktober 1984 adalah tidak sah.

“Padahal ini tidak ada dalam petitum atau tuntutan penggugat,” katanya.

Pada putusan lainnya dalam perkara tersebut juga melanggar azas Pacta Sunt Servanda. Menurut Muslim, sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontra yang menyatakan bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

“Dari Pacta Sunt Servanda tersebut kami menilai putusan PN tidak dapat membatalkan perjanjian antara Raymond Gan dan Ny. Ester Hamadi yang diajukan oleh penggugat adalah keliru karena penggugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Yang berhasil membatalkan perjanjian tersebut adalah Ny. Ester Hamadi dan Raymond Gan,” ujarnya.

Dalam pemberitaan Jubi, Rabu (23/4/2018) di mana Ondoafi Soni Hamadi memenangkan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Jayapura yang memutuskan hak-hak atas tanah adat mereka kembali.

“PN Jayapura memutus semua sertifikat dibatalkan demi hukum,” kata Kuasa Hukum penggugat , Yulianto.

Yulianto menyatakan bersyukur karena keadilan memihak masyarakat adat Tobati Enggros yang hak-hak tanahnya selalu tertindas oleh para investor.

“Kini Pengadilan Negeri Jayapura masih memberikan keadilan untuk masyarakat adat,” ujarnya.

Menurut Yulianto, perjanjian jual beli tanah adat Raymond Gan dan Ny. Ester Hamadi pada tanah di sertifikat 5,5 hektare cacat hukum, yang kemudian ia gugat. Salah satu bukti cacat hukum itu terdapat dalam surat jual beli yang disebutkan alamat lokasi tanah di Kelapa Dua Entrop.

Sedangkan hasil sidang dibuktikan jika tatanan adat Engros Tobati menyebutkan perempuan tidak bisa jadi ondoafi, apa lagi sampai melepas tanah adat yang dimanfaatkan dengan cara memecah-mecah sertifikat.

Menanggapi hal tersebut, Ondoafi Besar Enggros Tobati, Herman Hamadi yang merupakan pengganti Ondoafi Ny. Ester Hamadi mengatakan Ny. Ester Hamadi yang menyandang status sebagai Ondoafi sudah disetujui oleh masyarakat adat Enggros Tobati, dimana pengangkatan tersebut diketahui dan disetujui oleh almarhum Aleks Hamadi (ayah dari Sony Hamadi).

“Yang mau saya tanyakan disini adalah, apa kewenangan dari PN untuk melakukan intervesi soal adat yang berlaku di Enggros Tobati?. PN tidak bisa mengintervensi hingga urusan adat,” katanya.

Terkait soal surat pelepasan antara Ny. Ester Hamadi dan PT. Alam Indah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan semua masyarakat suku Enggros Tobati sudah mengetahui hal tersebut.

"Kalau Ondoafi itu tidak bisa diwakili, karena itu adlah satu keturunan dan satu darah. Misalnya, Sang Ondoafi meninggal bisa turun ke istrinya atau saudara laki-laki dari Ondoafi tersebut. Kami pertanyakan status dari Ondoafi Sony Hamadi. Dia ondoafi dari mana? Pengangkatan ondoafi itu ada aturan adatnya,” ujarnya.

Terpisah, Sony Hamadi mengatakan masalah sengketa tanah adat yang dialami sudah terjadi sejak tahun 2016.

“Tadinya saya sendiri ditangkap Polsek Japsel dengan alasan penyerobotan tanah,” kata Hamadi.

Tercatat ia menang dalam perkara itu pada 7 April 2017, sedangkan saat ini mengacu putusan Pengadilan pada 23 Mei 2018 yang menyatakan masalah surat perjanjian jual beli 20 Oktober 1984 gugur karena cacat hukum.

“Begitu juga sertifikat PT. Alam Indah. Dan di tanah ini kini didirikan sebuah gereja GIDI," katanya.

Sebelumnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura meminta pemerintah Kota Jayapura untuk segera membentuk peraturan daerah (perda) yang mengatur soal tanah adat.

"Pemerintah harus menerbitkan suatu perda yang mengatur tata cara penjualan tanah adat. Jadi, tidak semua tanah adat itu terjual, karena tanah adat semua sudah habis terjual," kata Kepala BPN Kota Jayapura, Suyati kepada Jubi beberapa waktu lalu.

Dikatakan, selama ini BPN dijadikan sebagai pemadam kebakaran, karena terjadinya transaksi jual beli tanah tidak melibatkan pihaknya.

"Karena itu terjadi antara ondoafi, kepala suku, di hadapan kepala kampung, lurah, dan disahkan oleh kelapa distrik dan kami tidak tau," ujarnya.

Kata Suyati, dalam sebulan ada 18 kasus tanah dari 15 surat masuk yang ditangani pihaknya.

"Selama surat keberatan yang diajukan disertai dengan data akurat kami tak abaikan. Kalau lengkap kami selesaikan," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Dipraperadilankan koalisi HAM Papua, polisi dituntut ganti rugi 125 juta

Selanjutnya

Perlu strategi antisipasi keterlambatan penyaluran beasiswa LN

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe