TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. APBD Papua TA 2019 senilai Rp 13,9 triliun
  • Jumat, 18 Januari 2019 — 22:03
  • 844x views

APBD Papua TA 2019 senilai Rp 13,9 triliun

Menurutnya, RAPBD Papua TA 2019, terdiri dari pendapatan asli daerah senilai Rp 895,8 miliar lebih, dana perimbangan senilai Rp4,4 triliun lebih dan pendapatan daerah sah senilai Rp 8,6 triliun. 
Suasana penyerahan dokumen APBD Papua TA 2019, dari Ketua DPR Papua kepada Wakil Gubernur Papua - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - DPR Papua menyetujui APBD Papua tahun anggaran (TA) 2019, senilai Rp13,9 triliun lebih, disahkan dalam penutupan paripurna RAPBD, Jumat (18/1/2019) malam. 

RAPBD Papua TA 2019, yang diusulkan eksekutif ke dewan disahkan DPR Papua setelah semua fraksi dewan menyetujuinya. 

Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize yang memimpin paripurna pengesahan APBD mengatakan, dari penyampaian pendapat akhir fraksi dewan, dapat disimpulkan semua fraksi menerima dan menyetujui materi peripurna tentang Raperdasi APBD Provinsi Papua tahun 2019.

Menurutnya, RAPBD Papua TA 2019, terdiri dari pendapatan asli daerah senilai Rp 895,8 miliar lebih, dana perimbangan senilai Rp4,4 triliun lebih dan pendapatan daerah sah senilai Rp 8,6 triliun. 

"Sedangkan, belanja daerah sebesar Rp 13,8 triliun lebih, dengan rincian belanja tak langsung Rp 6,6 triliun lebih, belanja langsung Rp 7,2 triliun lebih dan surplus anggaran Rp 50 miliar," kata Edoardus Kaize didampingi Ketua DPR Papua, Yunus Wonda dan Wakil Ketua II DPR Papua, Ferinando AY Tinal. 

Dalam paripurna itu, DPR Papua juga mengesahkan Raperdasus perubahan kedua terhadap Perdasus nomor 25 tahun 2013 tentang pembagian, penerimaan dan pengelolaan dana Otonomi Khusus. 

Sementara Raperdasus Masyarakat Adat, pengesahannya ditunda lantaran MRP belum memberikan pertimbangan dan persetujan. 

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal yang mewakili Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam pidatonya mengatakan, berbagai saran dan masuk dari dewan, akan menjadi perhatian pihaknya. 

"Komitmen dan kesungguhan dewan semakin meyakinkan kami, kalau kami tidak sendiri mewujudkan masa depan Papua, bersama tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, agama dan adat, serta seluruh rakyat Papua," kata Klemen Tinal. (*) 

loading...

Sebelumnya

Butuh 11 menit untuk mencoblos lima surat suara

Selanjutnya

Ingin lindungi umat, Gembala selalu dituding bicara Papua Merdeka

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe