TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Izin tambang emas akan keluar, Kostan Natama: Belum ada kata sepakat
  • Jumat, 18 Januari 2019 — 22:40
  • 1236x views

Izin tambang emas akan keluar, Kostan Natama: Belum ada kata sepakat

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama juga dianggap bak macan ompong, karena mengesampingkan penduduk asli dan menyetujui semua proses yang ada.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat, Rudolf Rumbino. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)
Hans Kapisa
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, Rudolf Rumbino yang dikonfrimasi Jubi di Manokwari, Jumat (18/1/2019) mengatakan, proses analisis dampak lingkungan (Amdal) penambangan emas oleh PT. Abisha Bumi Persada (PT.ABP) di wilayah Kabupaten Teluk Wondama sudah selesai, tinggal menunggu izin operasional.

Pihaknya juga sudah menyerahkan dokumen dan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Provinsi Papua Barat.

"Amdalnya sudah sesuai prosedur. Seluruh tahapan sudah dilalui dan sekarang sudah dalam proses penerbitan izin," ujar Rumbino.

Selain masyarakat pemilik hak ulayat kata Dia, sosialisasi dokumen Amdal rencana penambangan ini pun turut dihadiri Bupati Teluk Wondama, Bernadus A Imburi bersama Polres setempat. Ia berharap pihak PT.ABP bisa merealisasikan apa yang tertuang dalam dokumen Amdal tersebut.

Rumbino juga mengungkapkan bahwa, masih ada beberapa warga yang keberatan dengan aktivitas penambangan yang akan dilakukan perusahaan asal Jakarta tersebut. Mereka mendesak agar rencana tersebut dibatalkan.

"Mereka berada di Timika ada juga di Sorong tapi mengklaim diri bagian dari pemilik hak ulayat. Selama ini proses sudah berjalan, tapi mereka merasa tidak dapat informasi," ujarnya.

Menurut Rumbino, seluruh proses terkait kegiatan investasi tersebut sudah berjalan dan berada dipenghujung dari seluruh tahapan. Meskipun melalui perdebatan cukup panjang namun sebagian besar masyarakat termasuk pemerintah daerah menerima kehadiran perusahaan ini.

"Yang saya tangkap dari masyarakat pada sosialisasi dokumen Amdal, mereka memiliki harapan besar. Bahwa kehadiran perusahaan harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Rumbino pun menekankan, agar perusahaan memprioritaskan harapan warga. Proses pemberdayaan dan pembinaan ekonomi masyarakat harus berjalan.

"Mereka yang punya kekayaan sumber daya alam. Setelah kekayaan mereka dimanfaatkan jangan sampai perekonomian mereka masih biasa-biasa saja, masih hidup miskin bahkan mendapat perlakuan buruk dari pihak perusahaan," sebutnya.

 

Belum sepakat

Pernyataan Rudolf Rumbino tentang rencana aktivitas penambangan emas di Teluk Wondama oleh PT. Abisha Bumi Persada (PT.ABP) dinilai sepihak karena belum ada kata sepakat dengan warga pemilik hak ulayat di areal tambang emas tersebut. Ini ditegaskan  Kostan Natama, Kepala Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama.

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama juga dianggap bak macan ompong, karena mengesampingkan penduduk asli dan menyetujui semua proses yang ada. 

"Dari awal survei, tidak ada sosialisasi atau pertemuan resmi untuk menyampaikan bahwa ada tim dari Pusat, Provinsi atau Kabupaten untuk melakukan survei tambang emas di wilayah Distrik Naikere dan Distrik Kuri Wamesa. Hampir setahun lebih, sampel dibawa entah kemana, kemudian tahun 2018 tim itu kembali melakukan survei data Amdal dengan tim survei dari Unipa. Tapi belum ada kata sepakat. Kami sendiri tidak tahu tentang data Amdal itu,” ujar Kostan.

Menurut Kostan, pihak perusahaan merencanakan untuk gunakan data Amdal sebagai tolak ukur, selanjutnya mereka mulai kerja.

"Tapi kemauan masyarakat berbeda. Mereka minta harus ada pertemuan untuk pastikan pembagian hasilnya nanti seperti apa, itu menjadi harapan masyarakat sampai saat ini tapi tidak digubris. Bupati Teluk Wondama juga hanya diam, sementara izin awal  dibuat oleh Bupati. Fungsi kontrol dari Bupati Wondama tidak ada, tidak ada tindakan memihak ke masyarakat. Ini pertanyaan, bahwa bupati punya gigi (kebijakan) di mana?” ujarnya. 

Dia mengakui bahwa Kampung Wombu adalah salah satu Kampung di Distrik Naikere yang masuk dalam areal target penambangan emas itu. (*)

loading...

Sebelumnya

Bupati Manokwari pastikan izin toko Bintang Jaya dicabut

Selanjutnya

Sugiyono: LHKPN Papua Barat rendah karena internet, ada juga yang takut

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe