TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Komisi V DPR Papua: Ada alokasi anggaran OPD tak sesuai Renja
  • Minggu, 20 Januari 2019 — 18:51
  • 636x views

Komisi V DPR Papua: Ada alokasi anggaran OPD tak sesuai Renja

"Jika dibandingkan antara buku RAPBD Papua tahun anggaran (TA) 2018, dengan buku RAPBD TA 2019, tahun ini terdapat banyak kesalahan nominal pemberian anggaran kepada setiap OPD pada belanja langsung dan belanja tidak langsung," kata Jack Komboy akhir pekan lalu. 
Ketua Komisi V DPR Papua, komisi bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, budaya, dan sosial, Jack Komboy - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ketua Komisi V DPR Papua, yang membidangi pendidikan, kesehatan, olahraga, budaya, dan sosial, Jack Komboy mengatakan, ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang alokasi anggarannya diberikan tidak sesuai rencana kerja (Renja) yang disusun OPD terkait. 

Menurutnya, perbedaan besar anggaran setiap OPD yang tercantum dalam belanja langsung dan tidak langsung, terdapat dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran (TA) 2019, dan seharusnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam RAPBD 2019 mengacu pada hal itu.

"Jika dibandingkan antara buku RAPBD Papua tahun anggaran (TA) 2018, dengan buku RAPBD TA 2019, tahun ini terdapat banyak kesalahan nominal pemberian anggaran kepada setiap OPD pada belanja langsung dan belanja tidak langsung," kata Jack Komboy akhir pekan lalu. 

Selain itu katanya, dalam rapat konsultasi anggaran Komisi V DPR Papua dengan OPD mitra mereka, ditemukan sejumlah anggaran kegiatan pembangunan tahun anggaran (TA) 2019 yang cukup besar, dan menjadi tupoksi setiap OPD.

Namun anggaran itu, tidak tercantum dalam usulan OPD, tapi dimasukkan dalam urusan bersama (UB) yang dikelola oleh BPKAD atau Bappeda Papua. 
Komisi V DPR Papua meminta pihak eksekutif teliti dan cermat dalam penyusunan, serta melaporkan secara transparan pencantuman besaran anggaran yang dimasukkan dalam buku RAPBD maupun plafon APBD sementara. 

"Selain itu, kami juga mempertanyakan mengapa dana perimbangan Papua, tahun anggaran 2019, berkurang. Pada 2018, senilai Rp 4, 445 triliun lebih, dan tahun ini turun senilai Rp 4,398 triliun lebih," ujarnya. 

Kritikan terhadap APBD Papua TA 2019, juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR Papua. Sekretaris Fraksi PDIP DPR Papua, Mathea Mamoyao mengatakan, sejak awal paripurna RAPBD Papua, fraksinya telah menyampaikan dalam pendapat fraksi, agar alat kelengkapan dewan mendalami dan mengkaji secara kritis terhadap materi RAPBD. 

"Namun hal tersebut tidak mendapat respons selama paripurna pembahasan hingga pengesahan," kata Mathea Mamoyao. 

Ia berharap, paripurna pembahasan dan pengesahan RAPBD Papua TA 2019, tidak hanya formalitas untuk mendapat legitimasi DPR Papua terhadap penetapan APBD Papua, 2019. (*) 

loading...

Sebelumnya

Target suara, Yunus Wonda: Kalau untuk Pilpres, saya tidak bisa komentar

Selanjutnya

Paripurna pengesahan RAPBD Papua jangan sekadar formalitas

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe