TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Paripurna pengesahan RAPBD Papua jangan sekadar formalitas
  • Minggu, 20 Januari 2019 — 19:02
  • 607x views

Paripurna pengesahan RAPBD Papua jangan sekadar formalitas

"Namun hingga pendapat akhir fraksi kami, tidak terjadi perubahan prinsipil terhadap nominal itu. Semoga itu tidak membuktikan dugaan kami, kalau paripurna hanya formalitas untuk mendapat legitimasi DPR Papua terhadap penetapan APBD Papua, 2019," kata Mathea Mamoyao, Minggu (20/1/2019). 
Sekretaris Fraksi PDI Perjuang (PDIP) DPR Papua, Mathea Mamoyao - Jubi/Arjuna Pademme.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Sekretaris Fraksi PDI Perjuang (PDIP) DPR Papua, Mathea Mamoyao berharap paripurna pembahasan dan pengesahan RAPBD Papua Tahun Anggaran (TA) 2019, yang dilakukan DPR Papua dan pihak eksekutif, 14-18 Januari 2019, bukan sekadar formalitas. 

Ia mengatakan, sejak awal paripurna, fraksinya telah menyampaikan tidak ingin ada kesan pembahasan RAPBD Papua hanya formalitas. Untuk itu dalam pendapat fraksi, PDIP Papua meminta alat kelengkapan dewan mendalami dan mengkaji secara kritis terhadap materi RAPBD. Namun hal tersebut tidak mendapat respons selama paripurna pembahasan hingga pengesahan.

Katanya, Pemprov Papua mengajukan materi rancangan pendapatan senilai Rp 13,939 miliar lebih dan rencana belanja senilai Rp 13,889 miliar lebih atau ada surplus anggaran senilai Rp 50 miliar.

"Namun hingga pendapat akhir fraksi kami, tidak terjadi perubahan prinsipil terhadap nominal itu. Semoga itu tidak membuktikan dugaan kami, kalau paripurna hanya formalitas untuk mendapat legitimasi DPR Papua terhadap penetapan APBD Papua, 2019," kata Mathea Mamoyao, Minggu (20/1/2019). 

Meski begitu menurutnya, Fraksinya PDIP tetap menyetujui RAPBD Papua TA 2019, disahkan dalam paripurna akhir, Jumat (18/1/2019) malam. Hal itu dilakukan karena Fraksi PDIP ikut bertanggung jawab terhadap kesinambungan pembangunan yang harus terus dilakukan di Papua. 

"Namun kami menyetujui pengesahan RAPBD dengan catatan. Ada lima catatan yang kami sampaikan dalam pendapat akhir fraksi, sebelum pengesahan RAPBD," ucapnya. 

Kata Sekretaris Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu, lima catatan dari Fraksi PDIP di antaranya, pada masa mendatang meminta materi RAPBD tidak lagi terlambat, karena berdampak pada keterlambatan pelaksanaan paripurna. 

Catatan lainnya, meminta gubernur dan wakilnya untuk menghargai peripurna seperti itu (RAPBD) dengan hadir saat ada sesi yang memerlukan kehadiran keduanya. 

"Kami juga mengingatkan, terkadang gubernur, bupati (wali kota) pada periode kedua, terkadang terkesan tidak serius lagi dalam kepemimpinanya, termasuk dalam manajemen keuangan daerah," ujarnya. 

Selain itu, Fraksi PDIP DPR Papua lanjut Mathea Mamoyao, tidak menyetujui penyertaan modal Pemprov Papua kepada PT Bank Papua sebelum gubernur dan Direktur Utama PT Bank Papua memaparkan kondisi rill terkini bank daerah itu kepada DPR Papua. 

"Kami bukannya tidak mendukung kebijakan Pemprov Papua, namun sudah tanggung jawab kami untuk melakukan pengawasan. Kalau kebijakan itu tepat sasaran, tentu kami dukung. Kami hanya ingin mengingatkan gubernur dan wakilnya agar tidak salah langkah," katanya. 

Sementara Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal yang mewakili Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam pidatonya pada penutupan paripurna RAPBD Papua TA 2019 mengatakan, penyusunan RAPBD Papua tahun ini berdasarkan prinsip ketaatan terhadap peraturan undang-undang, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, berkeadilan, kepatutan dan manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. 

"Selain ini penyusunan RAPBD secara sungguh-sungguh telah mempertimbangkan segala masukan dan harapan dari dewan," kata Klemen Tinal. 

Menurutnya, berbagai saran atau masukan dari dewan akan menjadi perhatian pihaknya untuk mewujudkan apa yang diharapkan lembaga legislatif. (*)

loading...

Sebelumnya

Komisi V DPR Papua: Ada alokasi anggaran OPD tak sesuai Renja

Selanjutnya

Kampanye di rumah ibadah bisa kena pidana

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe