TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kampanye di rumah ibadah bisa kena pidana
  • Minggu, 20 Januari 2019 — 21:33
  • 871x views

Kampanye di rumah ibadah bisa kena pidana

"Kalau itu terjadi maka bisa terjerat Undang-undang pidana. Gereja, Mesjid, Pura, dan tempat-tempat ibadah lainnya tidak boleh dijadikan tempat kampanye. Begitupun dengan kantor-kantor pemerintahan," kata Pakpahan kepada Jubi, Minggu (20/1/2019) di Jayapura.
Ilustrasi salah satu Alat Peraga Kampanye yang diturunkan oleh pihak Bawaslu Kota Jayapura yang dibantu oleh pihak Satpol PP – Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura, Rinto Pakpahan mengatakan rumah ibadah dan kantor pemerintahan adalah tempat yang tidak boleh dilakukan kegiatan kampanye oleh para calon legislatif maupun presiden.

"Kalau itu terjadi maka bisa terjerat Undang-undang pidana. Gereja, Mesjid, Pura, dan tempat-tempat ibadah lainnya tidak boleh dijadikan tempat kampanye. Begitupun dengan kantor-kantor pemerintahan," kata Pakpahan kepada Jubi, Minggu (20/1/2019) di Jayapura.

Selain itu, alat peraga kampanye (APK) juga tidak boleh dipasang di dalam lokasi tempat ibadah serta kantor pemerintahan.

"Kalau ada yang melanggar kami akan tindak," ujarnya.

Namun menurutnya, sebelum menindak terlebih dahulu pihaknya memanggil partai pengusung dan juga kandidatnya untuk menurunkan sendiri APK-nya.

"Kalau hal ini tidak diindahkan baru akan kami turunkan secara paksa," katanya.

Kata Pakpahan, kampanye dalam rumah ibadah tersebut dalam artian, para calon legislatif tidak boleh memaparkan visi dan misinya di muka para umat yang sedang beribadah.

"Ini sudah melanggar walaupun masa kampanye sudah bisa dilakukan, namun jadwalnya belum dikeluarkan oleh pihak KPU. Selain itu, sesuai dengan UU, hal tersebut dilarang. Kalau ada pendeta, ulama ataupun pemimpin dalam rumah ibadah tersebut meminta kepada umatnya untuk memilih salah satu paslon, hal tersebut masih wajar. Yang penting bukan paslonnya yang berkampanye soal visi dan misinya," ujarnya.

Komisioner Bawaslu Papua, Hardin menambahkan, dalam hal pengawasan tempat ibadah terkait aktivitas Pemilu akan dilihat unsur-unsur kegiatan yang dilakukan. Sebab katanya, tidak seluruh aktivitas Pemilu yang dilakukan di tempat ibadah bisa dikatakan sebagai kampanye. 

"Kampanye ada unsur-unsurnya. Tidak setiap kegiatan di tempat ibadah juga kampanye. Itu yang kita lihat. Unsur-unsurnya, visi misi, dan lain lain," katanya.

Kata Hardin, tidak ada masalah bagi seorang tokoh agama untuk menyatakan dukungannya bagi peserta pemilu, maupun tergabung sebagai anggota tim kampanye. Hal itu, menurut Hardin, bagian dari strategi kampanye peserta pemilu.

"Kalau tokoh agama, tokoh publik memang diminta menjadi bagian dari jurkam, ya dari dulu juga begitu. Bagian dari strategi," ujarnya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Paripurna pengesahan RAPBD Papua jangan sekadar formalitas

Selanjutnya

LPRI: Masyarakat ingin Wabup Keerom segera dilantik

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe