TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Jikwa: Wajar gaji guru ditahan jika tak aktif mengajar
  • Senin, 21 Januari 2019 — 20:31
  • 689x views

Jikwa: Wajar gaji guru ditahan jika tak aktif mengajar

Ia mengatakan, wajar jika Bupati Jayawijaya, John Richard Banua kecewa terhadap tenaga pendidik di 12 sekolah itu.
Anggota Komisi V DPR Papua bidang pendidikan, olahraga, dan kesehatan, Letinus Jikwa - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
[email protected]
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi V DPR Papua bidang pendidikan, olahraga, dan kesehatan, Letinus Jikwa menyarankan bupati Jayawijaya dan jajarannya mencari penyebab tidak aktifnya guru di 12 sekolah dasar (SD) di wilayah itu, sehingga tak ada proses belajar mengajar dalam beberapa tahun terakhir. 

Ia mengatakan, wajar jika Bupati Jayawijaya, John Richard Banua kecewa terhadap tenaga pendidik di 12 sekolah itu. Akibatnya, bupati menyatakan akan menahan gaji guru dan tunjangan para guru yang jarang berada di tempat tugas, serta tidak akan memberikan dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) kepada sekolah yang tidak aktif. 

"Pendidikan dasar ini penting, dan generasi muda ini ujung tombak masa depan pembangunan di daerah, sehingga ketika ada kejadian begini, tak boleh dibiarkan. Namun bupati dan jajarannya mesti cari tahu penyebab guru jarang berada di tempat tugas di 12 sekolah itu," kata Letinus Jikwa, Senin (21/1/2019). 

Letinus Jikwa yang merupakan anggota DPR Papua dari daerah pemilihan Lanny Jaya, Jayawijaya, Nduga, dan Mamberamo Tengah itu menduga, ada sesuatu yang mendasari para guru di 12 sekolah tersebut tidak aktif mengajar, dan berimbas pada tak adanya proses belajar mengajar di sekolah selama beberapa tahun terakhir. 

"Saya pikir Dinas Pendidikan perlu melalukan pendekatan kepada para guru atau kepala sekolah, dan menanyakan penyebab tidak aktifnya guru mengajar di sekolah itu," ujarnya. 

Politikus Partai Hanura tersebut tidak ingin kondisi seperti terus berlanjut, karena mengorbankan siswa. Siswa tidak mendapat haknya mengenyam pendidikan.

Padahal hingga kini Papua masih dianggap berbagai pihak daerah tertinggal, sehingga peningkatan SDM penting untuk membangun Papua ke depan. Selain itu, Jayawijaya dianggap wajah delapan kabupaten lain di pegunungan tengah, karena merupakan kabupaten induk. Jika pendidikan di kabupaten induk seperti ini, bagaimana dengan kabupaten pemekaran.

"Pemkab Jayawijaya mesti segera menyelesaikan masalah ini, karena merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan provinsi di daerah. Cari akar masalahnya dan pikirkan solusinya," ucapnya. 

Sebelumnya, Bupati Jayawijaya, John Richard Banua memerintahkan Dinas Pendidikan setempat menahan gaji para guru di 12 sekolah yang sudah tak lagi beroperasi sejak beberpaa tahun terakhir. 

Ia mengatakan, sejumlah guru ASN di 12 sekolah itu tidak mesti dapat penghasilan tambahan karena tak aktif melaksanakan tugas. 

"Gaji guru ditahan, dan tambahan penghasilan ditunda. Dana BOS untuk sekolah yang tidak aktif, jika perlu dikembalikan ke pusat," kata John Richard Banua, akhir pekan lalu. (*) 

loading...

Sebelumnya

LPRI: Masyarakat ingin Wabup Keerom segera dilantik

Selanjutnya

Sengkarut pelantikan wabup, Legislator: Keerom wajah NKRI

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe