TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Penkes
  3. Pendidikan di pinggiran, pemerintah kampung harus berperan
  • Selasa, 22 Januari 2019 — 12:21
  • 308x views

Pendidikan di pinggiran, pemerintah kampung harus berperan

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Abraham Demonggreng, mengatakan selain dari Dinas Pendidikan, dana kampung juga dapat membantu setiap sekolah yang ada di kampung itu.
Anak-anak SMPN 3 Kaureh saat mengikuti test ujian berbasis computer -  Jubi/IST
Yance Wenda
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Sentani, Jubi – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Abraham Demonggreng, mengatakan selain dari Dinas Pendidikan, dana kampung juga dapat membantu setiap sekolah yang ada di kampung itu.

Hal itu disampaikan Abraham merespons keluhan sekolah di wilayah pinggiran Kabupaten Jayapura terkait anggaran dana ujian.

“Dinas Pendidikan dituntut karena dia yang membidangi pendidikan. Kampung secara rinci tahu kondisi sekolah dan keberadaan sekolah itu, jadi dia harus laporkan di kampung itu ada berapa anak yang putus sekolah. Kerja sama ini yang harus dibangun supaya tidak ada anak-anak yang tertinggal," katanya.

Kepala Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMPN) 3 Kaureh, Kabupaten Jayapura, Syahri, mengatakan penganggaran dana ujian baiknya tidak merata namun melihat kondisi sekolah masing-masing, baik yang di kota maupun yang di pinggiran.

"Penganggaran dana ujian memang tidak harus merata karena kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah berbeda," kata Syahri, saat dihubungi Jubi, Senin (21/1/2019).

Syahri mengatakan pengalman tahun lalu, untuk try out dianggarkan dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan pelepasan siswa kelas 9.

“Dana ujian, pengayaan, dan try out di SMPN 3 Kaureh dianggarkan dari dana BOS pusat. Sedangkan untuk pelepasan siswa kelas 9, pengalaman tahun lalu partisipasi dari orangtua murid kelas 9," ucapnya.

Menurutnya, dana yang diberikan Dinas Pendidikan kurang karena siswa SMPN 3 Kaureh masih bergabung dengan SMKN 4 Yapsi.

"Anggaran dari dinas tahun lalu hanya untuk proktor dan teknisi saja.  Itu kecil jumlahnya. Kami di SMPN 3 Kaureh menambah. Karena tahun lalu UNBK kami menggabung di SMK 4 Yapsi. Tahun ini kami mandiri melaksanakan UN," jelas Syahri.

Syahri menambahkan untuk kebutuhan secara rincin belum dilaporkan namun secara kasar dana yang dibutuhkan untuk sekolah di pinggiran nilainnya besar lebih besar dari yang di kota.

"Secara rinci panitia belum melaporkan ke saya. Tahun ini kami berusaha membuat lab komputer lanjutan dari dapat bantuan PC 16 unit, kami lengkapi  dengan jaringan listrik, LAN, stavol, UPS, meja kursi komputer 20 pasang, server  2 unit, dan perangkat yang lain, menghabiskan dana sekitar Rp 60 juta," paparnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Kota Jayapura menuju perpustakaan berbasis digital

Selanjutnya

Puluhan sekolah model pamerkan capaian

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe