TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Pemprov Papua Barat belum pecat 59 ASN koruptor
  • Selasa, 22 Januari 2019 — 15:15
  • 411x views

Pemprov Papua Barat belum pecat 59 ASN koruptor

"Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap agar ditinjau kembali keputusan itu," kata Sekda Papua Barat, Nataniel D. Mandacan.
Ilustrasi, tidak pidana koprupsi – Jubi/Tempo.co
ANTARA
[email protected]
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Sorong, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua Barat belum menandatangani dokumen pemberhentian dengan tidak hormat terhadap 59 aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi di provinsi tersebut.

Sekda Papua Barat, Nataniel D. Mandacan, di Sorong, Senin (21/1/2019), mengatakan pihaknya bersama sekda kabupaten/kota di Papua Barat telah melakukan pertemuan dengan pimpinan BKN RI, pekan lalu, guna membahas usulan pemecatan ASN tersebut.

Pada pertemuan tersebut, kata dia, membahas surat keputusan bersama tiga menteri tentang pemberhentian ASN secara tidak hormat terhadap mereka yang terlibat dalam kasus korupsi.

Menurut dia, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, sebanyak 99 ASN itu akan diberhentikan.

Pemberhentian tersebut, lanjut dia, sesuai dengan Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara junto Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan UU Tipikor.

"Namun, Provinsi Papua Barat belum menandatangani dokumen pemberhentian dan masih berharap agar dapat dipertimbangkan lebih dalam lagi oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Batas waktu pemberhentian ASN korupsi itu, katanya lagi, pada bulan Desember 2018. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Papua Barat merasa keberatan karena hal ini dapat membunuh generasi penerus selanjutnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat belum melaksanakan surat keputusan bersama tiga menteri tersebut.

"Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap agar ditinjau kembali keputusan itu," katanya.

Pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten/kota di Papua Barat, bulan ini akan memberhentikan sebanyak 59 aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, awal Januari 2019, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Yustus Maidodga, mengatakan pihaknya menggelar pertemuan bersama untuk menyelaraskan konsep surat keputusan (SK) pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) tersebut.

"Semua SK nanti ditandatangani Pak Gubernur dan bupati, kecuali ASN provinsi hanya tanda tangan gubernur," kata Yustus.

Ia menyebutkan dari 59 orang tersebut, 18 di antaranya merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan 32 orang sisanya tersebar di sejumlah daerah.

Terkait PTDH 18 ASN Pemprov Papua Barat, kata Maidodga, hal itu dilakukan sesuai surat yang dikirim Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada gubernur. SK PTDH bagi mereka sudah siap diterbitkan.

"Memang ada penambangan menjadi 21 orang seperti yang disebutkan Inspektorat. Tapi kita mengacu pada surat BKN yang sudah diterima Pak Gubernur, kalau pun ada penambahan tentu akan diproses berikutnya," imbuhnya.

Seharusnya, ujar Yustus, SK PTDH ini diterbitkan pada Desember 2018. Namun karena agenda cukup padat pada bulan itu sehingga proses terhambat. Ia optimistis, bulan ini SK sudah bisa diterbitkan Januari 2019.

"Sudah tidak akan molor lagi karena kita harus memenuhi target waktu yang ditentukan pusat. Kalau molor lagi kita ditegur," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Penerimaan CPNS di Tambrauw 11-28 Februari

Selanjutnya

Izin usaha toko Bintang Jaya tak bisa dicabut, Then Toni alihkan kepemilikan

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe