TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Kampung adat dan kampung dinas berbeda
  • Selasa, 22 Januari 2019 — 17:32
  • 468x views

Kampung adat dan kampung dinas berbeda

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusbra, mengatakan Pemerintahan Kampung Adat dan Kampung Dinas harus berbeda, baik dari sisi pemerintahan, penganggaran, maupun kewenangan.
Kepala DPMK, Elisa Yarusabra, saat wawancara di ruang kerjanya - Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Sentani, Jubi – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusbra, mengatakan Pemerintahan Kampung Adat dan Kampung Dinas harus berbeda, baik dari sisi pemerintahan, penganggaran, maupun kewenangan.

“Sesuai arahan Menteri Desa yang tertuang dalam UU no 16 tahun 2018, dana desa sudah tidak lagi digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” jelas Elisa, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/1/2019).

Dikatakan, Alokasi Dana Desa sejak 2005 hingga 2018 lalu paling banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, tahun 2019 ini anggaran tersebut akan dialihkan ke pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap ibu dan anak, serta para kepala suku di masing-masing kampung perlu diperhatikan secara serius.

“Secara khusus kepada kampung-kampung adat yang telah terbentuk. Mulai dari rencana kerja pembangunan kampung dan pembiayaannya harus secara berjalan. Ini yang menjadi realisasi Otonomi Khusus di Papua,” katanya.

Sementara itu, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, mengatakan pelaksanaan Otsus di Papua bentuk nyatanya tidak nampak sama sekali hingga Otsus tinggal menghitung waktu akan berakhir.

“Ketika orang berbicara Otsus, hanya uangnya saja yang dibicarakan sementara bentuk fisik dari hasil uang Otsus tersebut tidak nampak. Kampung-kampung adat di Kabupaten Jayapura adalah jawaban dari Otsus yang sesungguhnya,” kata Bupati Awoitauw. (*)

loading...

Sebelumnya

ADK Rp 100 juta untuk ibu dan anak

Selanjutnya

Tambahan anggaran untuk kampung adat

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe